HeadlineIsu Terkini

11 Ribu Orang Tolak Pabrik Semen di Kaltim

Akankah Isran Noor Membatalkannya?

11 Ribu Orang Tolak Pabrik Semen di Kaltim
Andika Abbas (Istimewa)

Akurasi.id, Sangatta – Penolakan pembangunan pabrik semen di Kutai Timur (Kutim) tidak hanya dilakukan ratusan mahasiswa dengan berdemonstrasi di depan kantor Gubernuran Kaltim. Belakangan, muncul petisi yang mengusung aspirasi serupa.

Petisi yang dimuat di situs changes.org itu berjudul Selamatkan Sumber Air Kaltim. Surat permohonan yang melibatkan publik ini dibuat oleh Rahman Putra. Ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Pada Kamis (28/3/2019), pukul 20.57 Wita, 11.725 orang telah menandatangani petisi tersebut.

Pengantar petisi berupa artikel dari peneliti dan pejuang Aliansi Masyarakat Peduli Karts (AMPK) Kaltim yang juga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Sarah Agustio. Tulisan sepanjang 638 karakter itu berjudul Ancaman Benteng Air Terakhir Kaltim.

Penolakan netizen terhadap pembangunan pabrik semen di Kaltim beralasan. Bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan benteng air terakhir yang dimiliki Benua Etam. Pegunungan karst ini tergolong daerah resapan air terbesar dengan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Selain itu, karst tersebut memiliki gua dan tebing yang khas.

Alasan Warga Menolak Pabrik Semen

11 Ribu Orang Tolak Pabrik Semen di Kaltim
Karst Sangkulirang-Mangkalihat. (Istimewa)

Seorang netizen di Kaltim, Bahru Zaman menyebut, tambang dan pabrik semen di karst Sangkulirang-Mangkalihat akan mengganggu pengembangan pariwisata di Kutim dan Berau.

Aspirasi yang sama datang dari Fitria Dhanisa. Dia berharap pemerintah mementingkan kelestarian lingkungan di Kaltim ketimbang meraup keuntungan ekonomi dari pembangunan pabrik semen. “Kelestarian dan keasrian lingkungan itu penting untuk masa depan anak cucu di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Warganet lainnya, Firdaus Candra mengatakan, kehadiran pabrik semen akan mengakibatkan krisis air di Kaltim. Sementara itu, Sutanto Putro beralasan, dampak negatif akan segera dirasakan masyarakat setelah pabrik semen beroperasi di Kutim.

“Saya menolak pembangunan pabrik semen di kawasan karst Sangkulirang. Karena aktivitas penambangan tersebut akan berdampak negatif dari sisi lingkungan (abiotik, biotik, kultural),” katanya.

Hariyanto, salah seorang aktivis pecinta alam, mendukung penolakan pembangunan pabrik semen di kawasan karst. Menurutnya, setelah pabrik semen dibangun dan beroperasi, secara otomatis akan mengeksploitasi batuan karst dan lempung sebagai bahan baku semen.

Karena itu, pihaknya akan terus mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pabrik semen. “Menyelamatkan karts ini yang akan kami perjuangkan bersama teman-teman. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan menandatangani petisi, semoga yang berkepentingan bisa mendengar,” harapnya.

Kata dia, batuan karst Sangkulirang-Mangkalihat tergolong karst terumbu yang dilarang untuk ditambang. Bentang karst itu merupakan areal tangkapan hujan terbaik yang membentuk sistem hydro-geologi atau tata air. Bahkan disinyalir sebagai sistem paling unik di kawasan Asia-Pasifik.

“Dengan karst yang unik ini, bisa dijadikan obyek wisata yang menjanjikan jika dikelola dengan benar. Pemerintah (harus) benar-benar fokus mengembangkan pariwisata,” imbuh Hariyanto.

Tuntutan AMPK

11 Ribu Orang Tolak Pabrik Semen di Kaltim
Mahasiswa menolak pembangunan pabrik semen di Kaltim. (Istimewa)

Pada Senin (25/3/19), ribuan mahasiswa di Bumi Etam yang tergabung dalam AMPK Kaltim, berdemonstrasi di depan kantor Gubernuran Kaltim. Aksi yang berakhir ricuh itu mengusung tema yang sama dengan petisi yang dibuat Rahman Putra.

Ada enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Antara lain, mahasiswa menolak pembangunan pabrik semen, menentang eksploitasi SDA yang merusak alam, dan pemerintah diminta memberikan hak atas tanah kepada masyarakat untuk dikelola dengan cara yang ramah lingkungan.

Selain itu, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengevaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim.

Dua tuntutan lainnya, AMPK Kaltim meminta pemerintah dan aparat kepolisian menghentikan segala bentuk kriminalisasi gerakan mahasiswa serta mendesak Pemprov Kaltim mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di karst Sangkulirang-Mangkalihat.

Perwakilan AMPK Kaltim dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Andika Abbas mengatakan, upaya dialog dengan Pemprov Kaltim sudah dilakukan mahasiswa.

“Pemprov tidak pernah menanggapi surat (kami) yang masuk. Tercatat sudah dua kali Cipayung Kota Samarinda melayangkan surat. Tapi tidak ada itikat baik dari pemprov untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa,” sesalnya.

Pernyataan itu sebagai tanggapan atas statemen Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut sudah mengajak mahasiswa berdialog. Namun tak diindahkan mahasiswa.

Konsultasi Publik

Penolakan pembangunan pabrik semen masih berlanjut. Aksi Kamisan Kaltim yang diadakan di depan kantor Gubernuran Kaltim, Kamis (28/3/19), mengusung tema yang sama dengan AMPK Kaltim.

Sejauh ini, pemprov, AMPK, dan sejumlah aliansi yang menolak pabrik semen belum pernah duduk satu meja untuk membicarakan masalah tersebut. Kebuntuan komunikasi itu disinyalir mengakibatkan penolakan yang semakin luas dari publik Kaltim.

Wakil rakyat di Karang Paci angkat bicara terkait pro dan kontra pembangunan pabrik semen di Kutim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyarankan pemerintah mengadakan konsultasi publik untuk merespons aspirasi masyarakat. “Pak Gubernur jangan alergi dengan dialog,” sarannya. (*)

Penulis: Ella Ramlah & Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (3 Reviews)
Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close