DPRD Bontang

Abdul Haris Pertanyakan Soal Pemulangan Pasien yang Terkendala Limit BPJS Kesehatan

 Bpjs kesehatan
Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menyoroti jelimetnya mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan. (Istimewa)

Akurasi.id, Bontang – Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap kurang memenuhi ekspektasi. Terutama terkait permasalahan pemulangan salah satu pasien BPJS Kesehatan yang dianggap sedang membutuhkan pengobatan di salah satu rumah sakit di Bontang.

Sorotan yang dilayangkan politikus Partai PKB itu bukan tanpa disertai alasan kuat. Belum lama ini diketahui, terdapat salah seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang dipulangkan ke rumahnya hanya karena limit BPJS-nya yang telah melebihi ketentuan.

Baca juga: Cegah Gelandangan dan Gangguan Kejiwaan, Dewan Siap Godok Raperda Inisiatif

Hal itu benar-benar membuat Abdul Haris cukup terkejut dan merasa miris. Lantaran ketika itu kondisi pasiennya masih cukup lemas dan memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Apalagi si pasien baru selesai menjalani proses operasi.

“Waktu saya tanya kenapa dipulangkan, dia (Pasien) hanya bilang kalau sudah bisa pulang dan juga karena limit BPJS-nya sudah melebihi yang ditentukan,” tutur Abdul Haris saat Komisi I menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan, Senin (04/11/19).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan, Laily Jumiati mengatakan, hingga saat ini ada sebanyak 5 rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pihaknya.

Pada pertemuan itu, Laily tidak menampik jika memang ada salah seorang pasien rumah sakit di Kota Taman -sebutan Bontang- yang menjadi pengguna BPJS Kesehatan yang dipulangkan ke rumahnya.

Selain itu, dia mengakui, jika kebijakan yang diambil rumah sakit yang dimaksud adalah langkah yang salah atau kurang tepat. Hanya saja, dia juga tidak dapat menyalahkan pihak rumah sakit lantaran apa yang dilakukan mereka merujuk pada aturan yang telah dibuat pemerintah pusat.

“Seluruh kebijakan yang diambil rumah sakit mengacu pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs),” sebutnya.

Laily menjelaskan, penerapan sistem INA-CBG’s merupakan acuan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan dan pihak lain yang terkait mengenai metode pembayaran INA-CBGs dalam pembayaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

“Jadi, saran saya, perlu untuk memanggil lagi kelima rumah sakit ini, RSUD Taman Husada, RSIB, RSAB, RS PKT dan RS PT Badak (untuk membicarakan bersama-sama regulasi tersebut,” usulnya. (*)

Penulis: Pewarta
Editor: Yusuf Arafah

Tags

Leave a Reply

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close