Hard News

Absen Usai Libur Lebaran, Insentif ASN Bakal Dipotong

Sekda Kutim Irawansyah (kedua dari kiri) saat memimpin coffee morning. Dalam kegiatan ini, sekda menyampaikan sejumlah sanksi yang bakal diberikan kepada ASN yang absen pasca Idulfitri. (EllaRamlah/Akurasi.id)

Akurasi.id, Sangatta – Usai libur panjang Idulfitri 1440 Hijriah, diduga terdapat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak masuk kerja. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) bakal melayangkan sanksi tegas kepada abdi negara yang melanggar aturan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah mengungkapkan, pihaknya dapat memberikan sanksi berupa penahanan gaji hingga pemotongan insentif terhadap seluruh ASN yang absen setelah libur lebaran.

“Kami akan siapkan sanksi bagi ASN yang tidak berkantor hari pertama kerja pasca libur Idulfitri,” kata Irawansyah usai memimpin coffe morning, Senin (17/6/19).

Dasarnya, hasil inspeksi mendadak (sidak) bupati dan wakil bupati Kutim. Karenanya, dia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kutim menyerahkan hasil sidak tersebut.

“[Saya meminta] hasil sidak pasca libur lebaran kemarin segera ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada kelanjutannya,” tegas dia.

Menurut Irawansyah, hasil evaluasi sidak akan segera dirapatkan. Tujuannya untuk menentukan sanksi yang bakal diberikan kepada ASN yang tak masuk kantor usai libur lebaran.

Bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), sanksi dapat berupa tak diperpanjang surat keputusan kontrak. Saksi lain yang bakal diberikan yakni pengurangan gaji selama sebulan.
“Termasuk juga pegawai negeri yang tidak hadir tanpa keterangan, insentifnya akan kita potong satu bulan,” ungkapnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya penegakan disiplin ASN. Tujuan lain, pemberian sanksi bagi abdi negara yang melanggar aturan sebagai bentuk tindak lanjut atas sidak bupati dan wakil bupati Kutim.

“Jika tidak ada sanksi yang diberikan, maka sidak ini akan dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka,” jelasnya.

Sanksi akan diberikan setelah tim khusus mengkaji penegakan disiplin untuk ASN di setiap SKPD. Sementara bentuk sanksi akan ditetapkan oleh bupati, wakil bupati, dan sekda. (*)

Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (4 Reviews)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close