DPRD Kaltim

AKD DPRD Kaltim Terbentuk, Pekan Depan Disahkan

Syafruddin dan anggota DPRD Kaltim yang lain saat mengikuti kegiatan bimtek di Kemendagri. (Dokumen Pribadi Syafruddin for akurasi.id)

Akurasi.id, Samarinda – Alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kaltim kini tinggal menunggu disahkan. Mulai dari Komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan AKD lainnya telah terbentuk semuanya.

Informasi itu disampaikan anggota DPRD Kaltim Syafruddin, ketika Akurasi.id menanyakan sudah sejauh mana progres penyusunan AKD. Karena penyusunan AKD ini sendiri sudah berlangsung sejak September 2019 lalu.

Politikus Partai PKB itu menyebutkan, jika tidak ada aral melintang, kemungkinan besar awal pekan depan seluruh AKD DPRD Kaltim sudah akan ditetapkan dan disahkan pada rapat paripurna dewan.

“Paripurnanya kemungkinan besar pekan depan. Semua AKD sudah terbentuk. Tinggal ditetapkan saja lagi,” ungkap dia, Jumat (11/10/19).

Menurutnya, setiap partai politik (parpol) bahkan telah mengutus perwakilannya di setiap AKD. Untuk jabatan ketua Komisi II misalnya akan dijabat oleh anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan ketua Komisi III perwakilan Fraksi Golkar.

“Untuk ketua Komisi I dijabat dari Fraksi PKB. Sementara untuk ketua Komisi IV nantinya akan diisi dari perwakilan Fraksi PPP,” ungkap pria yang karib disapa Udin ini.

Sementara untuk posisi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) diisi perwakilan Fraksi PAN dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ditempati perwakilan dari Fraksi Gerindra.

Udin sendiri merasa sudah cukup puas dengan telah terbentuknya semua AKD tersebut. Di sisi lain, dia merasa anggota dewan dari Fraksi PKB sudah menempati posisi-posisi yang cukup strategis di Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim.

“Dengan posisi yang ada, kami akan memaksimalkan peran anggota DPRD dari Fraksi PKB, biar bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kaltim ke depannya,” ujar dia.

Seperti posisi ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, akan dimaksimalkan oleh PKB untuk membantu masyarakat dan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan sengketa lahan pembangunan di Kaltim.

“Nanti ketuanya akan kami berikan arahan, apa yang mesti mereka kerjakan dan awasi. Misalnya banyaknya sengketa tanah dengan masyarakat yang belum kelar seperti di jalan tol dan Jembatan Pulau Balang,” tuturnya. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah

Tags
Show More

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close