HeadlinePolitik

Ancaman Politik Uang di Kaltim

Ancaman Politik Uang di Kaltim
Politik uang menjadi ancaman serius di pemilu 2019. Keterlibatan publik sangat diharapkan untuk memerangi praktik kotor ini. (Istimewa)

Akurasi.id, Kaltim – Operasi tangkap tangan (OTT) Bowo Sidik Pangarso oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu membuktikan bahwa money politic atau politik uang akan mewarnai pemilu 2019.

Politisi Partai  Golongan Karya (Golkar) itu ditangkap komisi antirasuah beserta barang bukti berupa uang Rp 8 miliar dan Rp 89,4 juta. Uang itu sudah dimasukkan dalam amplop dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

Tak tanggung-tanggung, ada 400 ribu amplop yang disita KPK. Sedianya uang tersebut akan digunakan untuk serangan fajar. Kabarnya, Bowo akan menggunakan uang itu untuk memengaruhi pemilih di daerah pemilihan Jawa Tengah II.

Mengutip CNN Indonesia, Ketua KPK Agus Rahardjo menguatkan klaim tersebut. Pemilu 2019 akan dihantui politik uang dari sejumlah calon yang memiliki “kantong tebal”.

“Kalau saya melihat itu sebagai sinyal. Jangan-jangan ini juga seperti permukaan gunung es gitu ya. Ternyata semua orang melakukan itu gitu kan. Dan kebetulan ini hanya satu yang ketangkep,” kata Agus.

Bagaimana dengan Kaltim?

Di Kalimantan Timur (Kaltim), politik uang di pemilu bukan fenomena baru. Dari beragam pesta demokrasi yang bergulir sejak era reformasi, pembagian amplop menjelang pemilihan acap ditemukan di masyarakat.

Sialnya, tak ada yang berani melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Alasannya, tak paham mekanisme, tak memiliki alat bukti yang kuat, dan takut berurusan dengan aparat hukum.

Pelapor juga harus berhadapan dengan ketidakpastian terhadap keselamatan dirinya. Di akar rumput, menghadapi ancaman-ancaman dari tim sukses dan pasangan calon karena berani melaporkan praktik money politic, terasa sulit untuk dibendung.

Fenomena itu sudah menjadi rahasia umum di Bumi Etam. Budaya antipati terhadap proses pemilu kerap ditemukan di masyarakat. Hal itu beriringan dengan pengawasan dan penindakan dari Bawaslu yang masih menanti laporan publik.

Mengutip Prokal.co, pengamat politik dan hukum dari Universitas Balikpapan (Uniba), Piatur Pangaribuan menyebut, pemberi dan penerima sama-sama diuntungkan dalam praktik money politic.

Hal ini yang membuat praktik kotor itu jarang muncul di permukaan. Meski dilakukan secara terang-terangan. Keduanya saling memanfaatkan. Karenanya, Rektor Uniba itu pesimistis politik uang akan hilang. Bahkan akan semakin ramai jelang hari pencoblosan.

Ditambah kondisi perekonomian masyarakat Kaltim banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. “Pendidikan rendah dan pendapatan masyarakat masih pas-pasan. Jadi demi Rp 100 ribu, beras 2 kilogram dan gula saja, mereka terima,” kata Piatur.

Cegah Politik Uang

Ancaman Politik Uang di Kaltim
Pengurus KNPI, Bawaslu, dan KPU Kutim bergandengan tangan melawan politik uang. (KPU Kutim for Akurasi.id)

Maraknya politik uang dalam pesta demokrasi menjadi hal biasa. Tidak terkecuali di Kutai Timur (Kutim). Karena itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutim menyoroti masalah tersebut.

KNPI meluncurkan sayembara anti politik uang dengan total hadiah Rp 100 juta. Uang itu akan diberikan kepada siapa saja yang mau melaporkan praktik money politic.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta sayembara. Antara lain identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, bukti awal, dua saksi, dan melaporkannya di Panwascam atau Bawaslu Kutim. Lewat prosedur itu, perlindungan pada pelapor akan terjamin.

Ketua KNPI Kutim Munir Perdana mengaku ide ini muncul saat melihat tahapan pemilu di Kutim yang diduga akan diramaikan politik uang. Sehingga pihaknya berinisiatif melaksanakan aksi nyata dengan melibatkan masyarakat.

Gagasan ini dicanangkan sejak enam bulan lalu. Menurutnya, hal ini memiliki tujuan untuk memutus mata rantai money politic. “Ini merupakan kali pertama [kegiatan sayembara yang dilaksanakan] oleh KNPI se-Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (29/3/2019).

Kata dia, proses demokrasi yang berkualitas akan berdampak besar pada terpilihnya presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berintegritas.

Politik uang menjadi momok yang mengancam dan merusak demokrasi. Celakanya, praktik ini sulit dibuktikan karena sering dilakukan di ruang terbatas. “Kami adakan ini agar dapat melibatkan masyarakat. Supaya bisa menekan angka politik uang,” harapnya.

Sekretaris KNPI Kutim Arham berharap money politic tidak lagi terjadi di Kutim. Agar wakil rakyat terpilih dari demokrasi yang sehat. “Kalau proses sejak awal saja tidak baik, apapun yang menjadi amanah rakyat tidak akan dijalankan dengan baik,” bebernya.

Hanya Sanksi Administrasi

Dalam proses penyelesaian pidana pemilu ini, temuan politik uang akan ditindak Bawaslu. Kemudian dianalisis oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Lembaga ini memuat anggota yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur hukuman yang akan dikenakan kepada siapa saja yang menginisiasi politik uang. Di Pasal 284, hanya sanksi  administratif yang dikenakan kepada pelaku money politic.

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership Neni Nur Hayati menyarankan Bawaslu dan tim independen melakukan pengawasan ketat menjelang pemilihan.

Perang terhadap politik uang juga harus dimulai lewat keterbukaan informasi. “Bawaslu wajib membuka informasi kepada publik di semua tahapan. Baik yang menyangkut data KPU atau peserta pemilu,” imbuhnya. (*)

Penulis: Ella Ramlah & Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (2 Reviews)
Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close