Hard NewsHeadline

Anggota DPRD Kutim Sebut PLN Perusahaan Abal-abal Akibat Tagihan Listrik Membengkak

dprd kutim pln
Salah satu anggota DPRD Kutim Apansyah yang mengikuti RDP dengan PT PLN terkait lonjakan tagihan. (Ella Ramlah/Akurasi.id)

Akurasi.id, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) memanggil PLN ULP Sangatta untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap keluhan masyarakat. Pasalnya DPRD menerima banyak keluhan masyarakat terkait lonjakan pembayaran tagihan listrik.

baca juga: Tagihan Listrik Melonjak Saat Pandemi Covid-19, PLN Kutim Tepis Adanya Kenaikan

Dalam RDP, DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan beserta anggota DPRD lainnya. Sedangkan dari PLN ULP Sangatta dihadiri Rizky Maulidy selaku manajer didampingi stafnya.

Arfan mengawali pertanyaan kepada PLN terkait banyaknya keluhan yang ditujukan kepada wakil rakyat tersebut. Di mana warga mengeluhkan tagihan listrik melonjak drastis. Bahkan masyarakat ada yang mengadu pembayaran listriknya bulan ini, naik hingga 100 persen.

“Masyarakat menduga PLN menaikan tarif listrik secara diam-diam, ini harus dijelaskan oleh PLN,” ucap Arfan kepada pihak PLN, Selasa (19/5/20) lalu.

Persoalan yang juga dibahas, Arfan menuturkan bahwa pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat imbas pandemi Covid-19. Kata Arfan, jika memang memang ada kenaikan tarif, saat ini bukan waktu yang tepat. Dia menyatakan PLN sebagai bagian dari pemerintah ikut meringankan beban masyarakat.

“Tolong, PLN kasihani rakyat yang saat ini pendapatannya menurun. Adakah strategi lain PLN yang bisa meringankan beban masyarakat, agar tagihan listriknya tidak membengkak?” ungkapnya.

Ditambahkan Apansyah politisi asal Partai Berkarya itu mengatakan PLN merupakan perusahaan besar namun tak layak menyandang sebagai perusahaan BUMN. Pasalnya dalam pemberian layanan ke pelanggan tidak sesuai, apalagi setelah pihak PLN memaparkan jikalau perhitungan tagihan berdasarkan jumlah pemakaian selama 3 bulan terakhir.

“PLN ini bisa disebut perusahaan abal-abal tak layak masuk sebagai BUMN kalau perhitungan saja tak ada metodenya, kenapa tagihan berdasarkan asumsi, ini kan enggak logis,” tegasnya.

Sementara politisi senior dari Fraksi Gerindra David Rante menyarankan perhitungan tagihan listrik tidak berdasarkan jumlah pemakaian selama 3 bulan terakhir. Karena oknum tak bertanggung jawab dapat memanipulasi tagihan listrik pelanggan PLN.

“Jika hari ini rumah yang didatangi tutup, maka besoknya datangi lagi. Jangan langsung menghitung rata-rata. Hanya karena (pelanggan) tidak ada di tempat,” tegasnya.

David menjelaskan kenaikan tagihan listrik tak hanya dirasakan oleh masyarakat. Ia pun mengakui turut merasakan kenaikan tagihan yang signifikan. Padahal, tak ada pemakaian yang berubah. Tetapi pembayaran kian bertambah.

Dirinya menyebut sebelumnya terdapat petugas lapangan dari PT PLN yang mencatat meteran di rumahnya. Wakil rakyat ini pun mengeluhkan kenaikan tagihan tersebut. David disarankan untuk mengganti meteran.

“Tetapi setelah diganti, kenapa jadi lebih mahal? Biasa saya bayar Rp1,6 juta. Sekarang mencapai Rp2 juta. Kan ini naiknya signifikan sekali. Padahal pemakaian sama saja,” ucapnya.

Dengan demikian, David menyarankan pimpinan DPRD Kutim membentuk panitia khusus (pansus). Untuk mencari tahu penyebab kenaikan tagihan listrik di Kutim. Dari hasil RDP bersama itu, sejumlah anggota DPRD pun menginginkan hal yang sama agar membentuk pansus.

Wakil Ketua ll DPRD Kutim Arfan pun menyetujui usulan para anggota dewan yang menginginkan pembentukan pansus. Supaya wakil rakyat dapat terjun langsung menggali penyebab kenaikan tagihan listrik tersebut.

“Kita akan segera bentuk pansus. Beri kami waktu hingga usai lebaran Idulfitri. Tim pansus akan menyelesaikan permasalahan ini,” tutupnya. (*)

Penulis: Ella Ramlah
Editor: Suci Surya Dewi

Tags

Leave a Reply

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close