HeadlineIsu Terkini

Asisten I Pemprov Kaltim Jauhar Effendi Jadi Pjs Bupati Kutim

Kasmidi Bulang Cuti Maju Pilkada, Asisten I Pemprov Kaltim Jauhar Effendi Jadi Pjs Bupati Kutim
Jauhar Effendi ditunjuk menjadi Pjs Bupati Kutim. (Istimewa)

Akurasi.id, Sangatta – Lima pejabat Pemprov Kaltim baru saja resmi dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu (26/9/2020) pukul 10.00 Wita.

Baca juga: Jelang Pilkada Bontang 2020, Bawaslu Terus Awasi Dana Kampanye Tiap Paslon

Lima pejabat itu antara lain Jauhar Effendi ditunjuk menjadi Pjs Bupati Kutim, Riza Indra Riadi sebagai Pjs Wali Kota Bontang, Ramadhan jadi Pjs Bupati Berau, M Syirajuddin sebagai Pjs Bupati Kutai Barat (Kubar), dan terakhir Gede Yusa menjadi Pjs Bupati Mahakam Ulu (Mahulu).

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim Muhammad Syafranuddin melaporkan, lima penjabat yang dikukuhkan ini akan mengemban amanah mulai hari ini (26/9/2020) hingga tiga bulan ke depan tepatnya sampai 5 Desember 2020.

“Kepastian lima pejabat Pemprov Kaltim sebagai Pjs ini setelah petikan SK resmi Mendagri diterima. Untuk Kutim, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Jauhar Effendi dan juga Asisten I Pemprov Kaltim untuk sementara menggantikan pucuk pimpinan Pemkab Kutim dari Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang yang tengah cuti mengikuti Pilkada Serentak 2020 menjadi Pjs Bupati Kutim,” jelasnya melalui siaran pers via medsos Instagram.

Ditambahkan Ivan sapaan akrab Muhammad Syafranuddin, masa jabatan Pjs kepala daerah ini tentunya juga melaksanakan tugas dan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sesuai Surat edaran (SE) Mendagri tanggal 17 September 2020. Selain itu memelihara Kamtibmas, melakukan pembahasan Raperda sehingga dapat menandatangani Perda seperti Raperda APDB 2021 dan pentingnya mensukseskan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Pjs bisa melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang telah mendpat persetujuan tertulis dari Mendagri,” tutupnya. (*)

Penulis: Ella Ramlah
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    Ok No thanks