HeadlineIndepth

Badai Defisit Jadi Kambing Hitam Distribusi Air Bersih (2)

Potensi air yang melimpah nyatanya tidak mampu menjawab persoalan masih sulitnya distribusi air bersih di Kutim. (akurasi.id)

Selain persoalan listrik yang belum dinikmati semua warga Kutai Timur (Kutim), urusan air bersih juga mendesak untuk segera dipenuhi.

Akurasi.id, Sangatta – Anekdot sumber air su dekat tampaknya belum bisa diucapkan paripurna oleh warga Kutim, utamanya mereka yang berada di kawasan pinggiran kota atau pelosok. Informasi yang dihimpun tim Akurasi.id, dari 139 desa di Kutim, baru 39 desa yang merasakan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua. Artinya, terdapat 100 desa yang menanti distribusi air bersih. Data dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kutim menyebut, PDAM baru melayani 251.642 jiwa dari total penduduk Kutim yang berjumlah 413.508 jiwa pada 2015. Empat tahun berlalu, tentu jumlah penduduk bertambah.

Baca Juga: Tatkala Setrum Menjadi Barang Mewah di Pinggiran Kutim (1)

Masih berdasarkan data Bappeda. Program Sistem Pengelolaan Air Minum Desa (SPAMDes) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSimas) juga belum mampu menanggulangi kebutuhan air bersih warga. Sebab hanya 20 unit yang tersebar di 20 desa dengan cakupan layanan 31.120 jiwa atau 7.780 KK (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kutim, Suwandi, tak menampik bila distribusi air di Kutim memang belum maksimal. Karena setiap unit PAMSimas melayani 300 KK. “Cukup saja itu. Jika standar pemakaian air 60 liter per hari,” terangnya.

 

Meski demikian, Suwandi mengatakan, pemenuhan pasokan air tergantung jumlah penduduk. Sebab lazimnya penduduk desa tinggalnya berjarak. Dengan kata lain, pembangunan instalasi air didasarkan kepadatan penduduk. “Satu SPAMDes itu sudah cukup atau tidak. Nanti bisa terlihat dari jumlah penduduknya,” terangnya lagi.

Dia menjelaskan, SPAMDes dan PAMSimas berbeda. PAMSimas adalah salah satu program yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia yang didukung Bank Dunia. Biaya pembangunannya diambil dari APBN. Sementara SPAMdes, dikerjakan pemerintah daerah. Khusus program terakhir, pihaknya hanya mampu membangun di lokasi yang dipilih warga. Belum dapat menyentuh rumah-rumah warga. “Dana kami belum sampai,” akunya.

Kondisi geografis Kutim dan sumber air baku menjadi penyebab pengembangan instalasi air bersih bagi warga. “Terutama yang di area perkebunan sawit,” tegasnya.

Dia menyatakan, salah satu daerah yang bermasalah dengan distribusi air adalah Kecamatan Sandaran dan kecamatan lain di pesisir. Tahun ini, Rp 3 miliar digelontorkan untuk membangun SPAMDes di 25 desa di Kutim. “Semua bertahap. Minimal tiga sampai empat kali penganggaran,” sebutnya. Dia mengaku pembangunan SPAMDes ini memang sempat terhambat lantaran badai defisit yang melanda Kutim pada 2016 lalu.

Gali Lubang Tutup Lubang Atasi Defisit

Sudah tiga tahun terakhir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim berkutat dengan persoalan defisit anggaran. Demi memutar roda ekonomi dan pemerintahan, pemkab melakukan rasionalisasi dan efisiensi berbagai proyek infrastruktur.

Badai defisit sejak 2016 lalu juga memaksa pemerintah memangkas insentif pegawai. Baik insentif pegawai yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kerja kontrak daerah (TK2D).

Kepala Bappeda Kutim Edward Azran mengaku, pemangkasan dana bagi hasil (DBH) pertambangan batu bara serta minyak dan gas (migas) yang dilakukan Kementerian Keuangan pada 2016-2017 berimplikasi besar terhadap pelaksanaan pembangunan Kutim.

Pemangkasan anggaran memang dilakukan pemerintah pusat terhadap semua daerah penghasil di Indonesia. Kebijakan itu membuat Pemkab Kutim berjalan terseok-seok. Kondisi itu membuat Bupati dan Wakil Bupati Kutim Ismunandar-Kasmidi Bulang (Ismu-KB) menimbang pembangunan yang menyedot banyak anggaran.

“Pada 2016, tanda-tanda defisit memang sudah ada. Saat itu Kutim defisit Rp 80-90 miliar. Kemudian di 2017, Kutim menurunkan pendapatan sekitar Rp 600 miliar. Tapi ternyata defisit tetap tidak terelakan. Pusat kembali memangkas DBH,” tutur dia.

Edward meyakinkan, meski pemerintahan Ismu-KB tersekat defisit, bukan berarti target pembangunan tidak tercapai. Menurutnya, hampir semua target pembangunan tercapai. Walau pembayarannya tertunda. “Pembayaran memang jadi kesulitan pemerintah,” akuinya.

Pada 2017, Pemkab Kutim memasang target APBD sebesar Rp 3,3 triliun. Namun dalam perjalanannya, target itu tak tercapai. Terlebih, pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 1,5 triliun.

Akibatnya, Pemkab Kutim menunggak utang proyek senilai Rp 600 miliar. Efeknya, pemkab menjadwalkan ulang pembayaran paket pekerjaan yang telah dikerjakan para pemborong dan kontraktor.

“Ada stigma yang berkembang, ketika proyek tidak terbayarkan, maka pemerintah dianggap tidak becus mengurus keuangan. Padahal, bukan itu penyebabnya. Ini lebih kepada faktor keuangan yang dipangkas pusat,” tutur Edward menyampaikan pembelaan.

Penyusutan APBD membuat Pemkab Kutim bingung. Skema gali lubang tutup lubang pun ditempuh demi membayar utang-utang proyek. Semua paket pekerjaan dibayar bertahap. Hal ini membuat para kontraktor geram.

 

Ismu-KB menjanjikan semua utang proyek akan dibayar dan dilunasi paling lambat tahun 2020. Dengan harapan, keuangan pemerintah sudah kembali stabil pada tahun 2021. Dengan begitu, pemkab terbebas dari sandera utang karena defisit anggaran.

“Defisit itu benar-benar terasa saat 2017. Hampir separuh dari target APBD tidak tercapai. Maka mau enggak mau, pemerintah membuat skenario pembayaran agar tidak terus gali lubang tutup lubang,” kata Edward.

Insentif Pegawai Dipangkas

Melalui APBD Perubahan 2019, Pemkab Kutim menjadwalkan pembayaran semua utang pekerjaan tahun 2018. Pada APBD 2019, pemkab akan konsen mengurangi kegiatan dan insentif ASN.

Sebelumnya, pada 2017, Pemkab Kutim mengambil kebijakan yang sama setelah pemerintah pusat memangkas DBH. Hampir semua insentif pegawai di tataran paling bawah hingga kepala dinas dipangkas dengan alasan efisiensi.

Edward berujar, pemangkasan insentif itu telah direstui para abdi negara di lingkungan Pemkab Kutim. Meski pahit, pemerintah harus mengambil kebijakan ini. Jika tidak demikian, maka kegiatan ekonomi dan pemerintahan akan lumpuh.

“Saya termasuk yang dipotong [insentifnya]. Saya menyumbang selama tiga bulan hampir Rp 21 juta kepada negara. Itu demi keselamatan pembangunan di Kutim. Para pegawai di Kutim ini berkorban untuk keberlanjutan pembangunan,” akunnya.

Dari sisi penyelenggaraan pembangunan, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim ini meyakinkan, hampir semuanya tercapai. Salah satu indikatornya, Kutim menempati posisi tertinggi dalam program desa mandiri.

Meski tidak terdapat program berskala besar yang dilaksanakan Ismu-KB, namun program pelayanan air bersih, listrik, dan infrastruktur desa, disebutnya telah berjalan dengan baik. Sejak awal, kata dia, program desa mandiri adalah salah satu pilar visi-misi “Fokus dan Tuntas” yang dicanangkan Ismu-KB.

“Hanya memang penganggarannya yang belum maksimal. Tahun ini dianggarkan, tapi untuk pembayarannya mungkin dilakukan setengah tahun kemudian. Itu sebagai skema penanganan defisit yang melanda Kutim,” ujarnya.

Jauh dari Harapan

Sementara itu, tokoh pemuda Kutim, Irwan turut berkomentar dengan keadaan ini. Dia mengatakan, badai defisit tak dapat dijadikan alasan. Anggota DPR RI terpilih ini menyebut, sambungan pipa di Kutim saja masih di bawah 50 persen. Dua tahun lalu hanya 33 persen. “Informasi yang saya dapat itu malah jauh di bawah persentase capaian pemerintah Kaltim,” katanya.

Irwan tak menampik bila luas wilayah Kutim kerap dijadikan alasan. Namun alasan itu tak dapat dibenarkan. Pasalnya, pemerintah mempunyai uang untuk menyelesaikannya. “Padahal kita tahu bahwa air bersih ini adalah kebutuhan primer masyarakat,” terangnya. Dia mengatakan, anggaran Kutim era Ismu-KB cenderung naik. Malahan APBD menembus angka rata-rata Rp 2,8-3 triliun.  Bila alasannya 2016 Kutim dihantam badai defisit, semua daerah pun mengalami hal senada. Persoalannya, pemerintah mau bangkit atau tidak. “Secara realisasi, transfer keuangan daerah kan cukup tinggi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Tim Redaksi Akurasi.id
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (1 Review)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close