CorakHeadline

Biaya Murah, Pejabat Doyan Nikah Siri

Biaya Murah, Pejabat Doyan Nikah Siri
Buku nikah menjadi bukti sahnya pernikahan. (Istimewa)

Akurasi.id, Sangatta – Meski undang-undang pernikahan menyatakan pernikahan harus dicatat, kawin di bawah tangan masih marak di Sangatta. Nikah siri tidak hanya dilakukan warga menengah ke bawah, para pejabat juga gemar melakukan pernikahan yang tak diakui negara itu.

Nikah siri diduga ditempuh karena biaya pernikahan yang mahal. Anggapan tersebut sejatinya tidak benar. Pemerintah telah membuat aturan yang memudahkan perempuan dan laki-laki yang ingin melangsungkan momen sakral itu.

“Biaya pencatatan nikah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 sebesar Rp 30.000. Mengenai biaya penghulu, itu hanya keikhlasan keluarga saja,” ujar Penghulu Madya Kantor Urusan Agama (KUA) Sangatta Utara, Muhammad Tolhah Maulana, Selasa (19/3/19).

Biaya perkawinan yang mahal disebabkan acara resepsi. Kebiasaan di masyarakat tersebut memberatkan perempuan dan laki-laki yang ingin menikah.

Akibat Buruk Nikah Siri

Biaya Murah, Pejabat Doyan Nikah Siri
Muhammad Tolhah Maulana. (Ella Ramlah/Akurasi.id)

Nikah siri sering terjadi karena pernikahan di usia dini, menikah secara agama, dan penikahan dirayakan di masyarakat tetapi kedua belah pihak enggan mendaftar di KUA. Ada pula pasangan yang menikah dalam kondisi terdesak. Misalnya pasangan yang bekerja di luar daerah dan hamil di luar nikah.

Selain itu, nikah sirih disebabkan pasangan yang bercerai berdasarkan hukum agama. Namun hukum negara menganggapnya masih berstatus suami-istri. Saat keduanya ingin menikah lagi, KUA tidak dapat mencatat pernikahannya. Pasalnya, pernikahan dilakukan tanpa izin istri pertama.

Hal itu berlaku bagi istri yang tidak bisa mendapat buku nikah. Berdasarkan hukum negara, perempuan itu diangap poliandri. Secara administrasi, yang bersangkutan masih tercatat sebagai istri dari pasangan sebelumnya.

“Karena ingin cepat nikah, biasanya dalam kasus seperti itu, (mereka) memilih nikah siri,” ungkap mantan Kepala KUA itu.

Nikah siri menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Tidak ada status istri dan anak dalam hukum negara. Di mata hukum, anak dari hasil pernikahan siri statusnya anak di luar nikah. Keduanya sulit menuntut hak warisnya. “KUA tidak tinggal diam dan terus mencegah pernikahan siri,” katanya.

KUA kesulitan mendata pernikahan siri. “Kawin semacam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kami sering mengadakan penyuluhan. Saat ini masyarakat sedikit mengetahui pentingnya kesakralan perkawinan,” terangnya.

Pentingnya Nikah Berdasar Hukum Negara

Perkawinan siri masih menimbulkan pro dan kontra. Namun, hal ini perlu disadari bila dikembalikan pada hukum negara. Secara norma agama, nikah siri memang sah. Namun menurut hukum negara, pernikahan itu tidak sah karena tidak tercatat di KUA.

Dia mengimbau setiap pasangan menikah berdasarkan hukum negara. Pernikahan yang dicatat di KUA, syaratnya perempuan berusia minimal 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun.

“Tapi dalam kondisi tertentu, jika ingin menikah di usia dini, bisa mengajukan dispensasi ke PA (Pengadilan Agama). Nanti PA yang memutuskan setelah mendengarkan alasannya,” terang dia.

Tolhah menegaskan, setiap orang harus mencatat pernikahannya. Di kecamatan, terdapat KUA. Jika syaratnya telah dipenuhi, tidak ada biaya yang dikeluarkan pasangan yang ingin menikah. “Buku nikah secepatnya diserahkan asalkan memenuhi syarat,” terangnya. (*)

Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (2 Reviews)
Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close