DPRD Kaltim

Bicara Soal Pembangunan Kaltim, Makmur: Kaltim Miskin Infrastruktur Dasar (1)

pembangunan infrastruktur
(Kanan) Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menghadiri salah satu acara di Kaltim. (Dok Humas DPRD Kaltim)

Akurasi.id, Samarinda – Dari waktu ke waktu, bicara persoalan pembangunan infrastruktur dasar di Kaltim seperti memang tidak ada habisnya. Lantaran kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim dianggap tidak berjalan seiring dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di masyarakat.

Keresahan itu salah satunya diutarakan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Dia mengemukakan, bicara program pembangunan oleh pemerintah pusat maupun Kaltim, jangan hanya sekadar memperbesar program bantuan kepada desa semata.

baca juga: Makmur Segera Undang Isran Bahas Kesiapan Kaltim Menyambut IKN

Hal mendasar yang perlu dicermati di dalam sebuah program pembangunan yakni bagaimana kondisi infrastruktur dasar yang ada di Kaltim. Sebab, akan sangat sulit bagi sebuah masyarakat berbicara inovasi tatkala akses infrastruktur yang tersedia sangat minim dan bahkan cenderung sulit didapatkan.

Logo dprd Kaltim“Kita perlu cermati kondisi Kaltim yang miskin infrastruktur,” ketus politikus Partai Golkar ini menyikapi program pemerintah pusat yang masih minim menyentuh persoalan mendasar di masyarakat pada penganggaran APBN 2020 belum lama ini.

Makmur menyebut, pemerintah menginginkan agar masyarakat selalu berinovasi, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau daya saing. Namun pada saat yang bersamaan, pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur pendukung terkait itu.

Dia mencontohnya, ada begitu banyak program pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap desa, tetapi untuk perbaikan akses infrastruktur dasar masih sangat terbatas. Sementara itu yang paling banyak dibutuhkan jika ingin mendongkrak pembangunan SDM di desa-desa.

“Masalah mendasar di hampir semua desa-desa di Kaltim itu adalah soal minimnya ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih. Bagaimana mau membuka akses informasi kalau yang itu saja sulit didapatkan masyarakat,” katanya.

Mantan bupati Berau ini meminta agar pemerintah pusat lebih selektif dalam menyalurkan bantuan kepada daerah dan desa. Bantuan anggaran atau program pembangunan mesti memprioritaskan perbaikan dan pembenahan infrastruktur mendasar masyarakat.

“Perlu saya tegaskan, masalah terbesar di Kaltim adalah, Kaltim ini miskin infrastruktur. Banyak daerah yang sulit dijangkau karena terkendala infrastruktur, misalnya di Mahakam Ulu dan Kutai Barat,” sebutnya. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin

Tags
Show More

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close