BirokrasiHeadline

Hadi Mulyadi Minta Anggota DPD dan DPR RI Asal Kaltim Ikut Bantu Perjuangkan DBH

Hadi Mulyadi Minta Anggota DPD dan DPR RI Asal Kaltim Ikut Bantu Perjuangkan DBH
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi saat diwawancarai media. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Hadi Mulyadi Minta Anggota DPD dan DPR RI Asal Kaltim Ikut Bantu Perjuangkan DBH. Menurutnya, saat ini, DBH Kaltim tidak pernah lebih dari Rp14 triliun. Berbeda dengan Pulau Jawa yang bisa mencapai ratusan triliun. Untuk itu, dia meminga agar DPD dan DPR RI asal Kaltim ikut perjuangkan DBH Kaltim.

Akurasi.id, SamarindaPemprov Kaltim kembali menyuarakan tentang peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat. Pasalnya, nilai DBH yang disalurkan selama ini dirasakan belum setara dengan sumbangsih pendapatan yang diberikan Kaltim kepada pemerintah pusat.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diterima Kaltim nilainya belum pernah melebihi Rp15 triliun. Paling tinggi hanya Rp14 triliun. Sementara 6 provinsi di Pulau Jawa mendapatkan APBD mencapai ratusan triliun. Padahal, Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan penyumbang pedapatan terbesar dalam sektor minyak dan gas (Migas).

“DBH migas maupun sumber daya alam lain yang diterima Kaltim hanya 15,5 persen. Selayaknya DBH untuk Kaltim bisa diperbesar atau ditingkatkan lagi,” kata orang nomor dua di Pemprov Kaltim itu usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kaltim, Jumat (8/10/2021).

Pria pernah duduk sebagai anggota DPR RI ini mengungkapkan, jauh sebelum Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dirancang, Gubernur Kaltim periode sebelumnya Awang Faroek Ishak, telah menyampaikan usulan untuk menjadikan Kaltim sebagai daerah otonomi, namun tidak disetujui. Begitupun perihal permintaan peningkatan DBH migas.

Pemprov telah menghadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta perubahan, termasuk sumber daya alam lainnya untuk ditingkatkan menjadi 30 persen. Namun, juga belum menemui hasil. Untuk itu, kini Pemprov Kaltim ingin memperjuangkan hal tersebut melalui UU HKPD, di mana klausul-klausul yang disampaikan juga belum diterima.

“Pada kesempatan ini, kami minta agar DBH migas dan SDA bisa diperbesar untuk Kaltim sebagai penghasil devisa terbesar Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga  RI Punya Utang Tersembunyi dari China Rp 245 Triliun

Menurutnya, Kaltim yang memiliki luas 194.489 km persegi hampir menyamai luas wilayah Pulau Jawa dengan populasi mencapai 3,77 juta jiwa pada September 2020. Memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, DBH yang dibagikan kepada pemerintah daerah belum sesuai harapan.

“Sebelum ini bergulir dan tidak merugikan kita, saya kira semuanya harus berjuang untuk peningkatan DBH. Termasuk dukungan pihak-pihak terkait, seperti para anggota DPD RI dan DPR RI asal Kaltim agar menyuarakan dan memperjuangkan DBH untuk Kaltim,” pungkasnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks