Covered StoryHeadline

Membedah Pengelolaan Anggaran Covid-19 Bontang, Rp116 Miliar Dilarikan ke Mana Saja?

Membedah Pengelolaan Anggaran Covid-19 Bontang, Rp116 Miliar Dilarikan ke Mana Saja?
Foto: Anggaran Covid-19 Kota Bontang di 2021 ini mencapai Rp116 miliar, namun ke mana dana itu dilarikan menjadi pertanyaan banyak pihak. (Ilustrasi: Achmad Yani/Redaksi Akurasi.id/)

Membedah Pengelolaan Anggaran Covid-19 Bontang, Rp116 Miliar Dilarikan ke Mana Saja? Masyarakat Bontang hanya tahu jika ada anggaran jumbo Covid-19. Namun ke mana dan untuk apa anggaran itu, begitu sumir informasi didapatkan. Jangankan rakyat, wakil rakyat di legislatif saja simpang siur atas pemanfaatan anggaran itu.

Akurasi.id, Bontang – Gegap gempita penanggulangan wabah Covid-19 terjadi di hampir seluruh penjuru Tanah Air. Penyebaran wabah yang kian tak mengenal batas jadi pertimbangan. Dari penegakkan protokol kesehatan, pembatasan sosial dalam berbagai rupa, hingga jorjoran dana bagi pengendalian wabah mengucur deras.

Ragam langkah itu terpaksa diambil dari pusat hingga daerah. Dari gelombang pertama di awal 2020 lalu hingga kali keduanya di Juni-Juli 2021. Pembatasan sosial berskala kecil hingga besar telah diambil. Imbas atas hal itu, ruang gerak sosial menyempit. Roda ekonomi masyarakat pun mandek.

Sebagai stimulus atas berbagai bentuk kebijakan itu, pemerintah pun mengucurkan program bantuan sosial bagi masyarakat. Silang bantuan antara pusat dan daerah pun diambil. Dengan tujuan saling bahu membahu dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Musabab imbas dari masa pagebluk itu, terjadi dari pusat hingga pelosok daerah.

Dana yang dikucurkan pun bukan hitungan ratusan juta lagi, melainkan miliaran hingga ratusan triliun. Tujuannya demi meringankan beban masyarakat seiring kebijakan PPKM Level 4. Bantuan itu mulai dari Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau kartu sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk wilayah terdampak PPKM Level 4.

Hal senada pun dilakukan di berbagai daerah terdampak di Kalimantan Timur (Kaltim). Karena setidaknya ada 8 kabupaten/kota di Benua Etam, sebutan Kaltim, yang masuk zona PPKM Level 4. Satu di antara daerah itu, yakni Kota Bontang. Daerah yang dikenal dengan Kota Taman ini, bahkan sejak awal sudah masuk zona merah wabah Covid-19.

Seiring dengan hal itu, Bontang pun dipaksa mengambil ragam kebijakan. Dari pembatasan aktivitas masyarakat, penyekatan dalam dan luar kota, pembatasan kegiatan usaha, penutupan tempat hiburan, lokasi wisata, hingga pembatasan kegiatan di berbagai tempat ibadah masyarakat.

Baca Juga  Janin Ditemukan Tak Bernyawa di Ember Indekos Samarinda, Pelaku Diduga Mahasiswi Bontang

Jaminan atas pembatasan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan stimulus berupa bantuan sosial. Nilainya pun tidak main-main. Di 2021 ini misalnya, tercatat ada dana Rp116 miliar yang dikucurkan pemerintah. Dana itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Peruntukannya pun berupa macamnya.

Berdasarkan data PPID yang didapatkan dari Balitbangda Bontang, alokasi anggaran Covid-19 Bontang sebesar Rp116 miliar itu, terbagi dalam beberapa spot mata anggaran. Antara lain, dana perlindungan sosial dan dana dukungan ekonomi. Dari kedua item itu, pun terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa turunan kegiatan. (Selengkapnya lihat grafis)

Membedah Pengelolaan Anggaran Covid-19 Bontang, Rp116 Miliar Dilarikan ke Mana Saja?

Jeritan Hati Para Pedagang hingga Masyarakat Kala Digempur Pandemi

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, peribahasa inilah yang kini dialami kalagan pedagang kecil, termasuk Kargun (28). Warga asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang berjualan di Kota Bontang ini mengatakan mewabahnya Covid-19 benar-benar mencabik-cabik ekonomi rumah tangganya.

Penghasilannya sebagai tukang roti keliling terjun bebas sejak adanya pandemi melanda 2020 lalu. Bahkan dampak yang dia rasakan terus berlanjut hingga kini. Kargun bercerita, di masa normal ia mampu meraup keuntungan bersih hingga Rp150 ribu per hari. Selama pandemi melanda keuntungannya merosot hingga 50 persen.

“Dulu waktu masa normal hasil jualan saya bisa sampai Rp500-600 ribu per hari. Tapi saya harus setor ke bos hasilnya. Per Rp100 ribu, saya dapat Rp25 ribu. Jadi bisa dapat keuntungan bersih hingga Rp150 ribu. Kalau sekarang, kadang enggak sampai Rp80 ribu,” ucapnya, saat disambangi Akurasi.id, Sabtu (7/8/2021).

Meski begitu, Kargun mengaku sejak awal pandemi hingga saat ini, dirinya belum pernah tersentuh bantuan dari Pemerintah Bontang. Enggak pernah sama sekali saya dapat bantuan selama pandemi ini,” akunya.

Baca Juga  Kronologis Hilangnya Gadis Cantik Asal Kutim yang Ditemukan Meninggal Dengan Kondisi Tersisa Tengkorak

Kata Kargun, dirinya pernah mendaftar sebagai calon penerima bantuan UMKM. Kendati demikian, saat melakukan pendaftaran Kargun terhalang persyaratan yang mengharuskan calon peserta melampirkan surat keterangan izin usaha.

“Saya pernah daftar tapi saya enggak punya surat izin usaha. Yang punya kan bos saya. Saya hanya pekerja. Jadi enggak bisa dapat,” ujarnya. Kargun pun terpaksa harus gigit jari, tak bisa merasakan bantuan UMKM Rp1,2 juta itu.

Beda halnya dengan Madekan (44), pedagang pentol goreng yang berjualan di samping SMP 2 Bontang, Jalan Ir H Juanda. Dia mengaku sudah dua kali mendapat bantuan dari pemerintah daerah. “Saya sudah dua kali dapat bantuan UMKM, tahun lalu dan tahun ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Madekan merasa bantuan yang diterimanya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan modal usahanya. Jika dibandingkan dengan biaya operasional dan kebutuhan pokok, bantuan uang tunai Rp1,2 juta tidak cukup membantu. “Bantuan dari pemerintah itu sangat kurang. Tidak cukup membantu untuk modal usaha sama biaya anak istri,” tukasnya.

Baca Juga  Amir Tosina Sampaikan Keluhan Jemaah Kalau Fasilitas Masjid Al Hijrah Bontang Butuh Perbaikan

Pun dia berharap, secepatnya pembelajaran di sekolah kembali normal. Pasalnya, mata pencaharian sebagai penjual pentol sangat bergantung dari anak sekolah. Di masa normal dirinya bisa meraup keuntungan hingga Rp200-300 ribu per hari. Untuk saat ini pemasukannya tidak menentu. Terkadang Madekan hanya mendapat hasil Rp80-100 ribu per hari. “Semoga saja secepatnya anak-anak aktif lagi belajar. Kalau begini terus saya bisa gulung tikar,” ujarnya.

Berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), salah seorang warga RT 04, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Prayudi (26) juga mengatakan belum pernah tersentuh bantuan dari Pemkot Bontang. “Selama ada Covid-19 ini belum pernah dapat bantuan. Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah,” ujarnya.

Pria yang masih berstatus mahasiswa itu bercerita, dia harus pontang-panting bekerja serabutan demi membayar biaya kuliah dan kebutuhan pokok. “Orang tua saya di Jawa. Saya tinggal cuman berdua, bareng adik. Dia juga masih mahasiswa, belum ada kerjaan. Untuk kebutuhan hidup saya bekerja sendiri,” ucapnya.

Penggunaan Anggaran Covid-19 Bontang Dipertanyakan Wakil Rakyat

Tidak adanya transparansi atas pemanfaatan dana Covid-19 oleh Pemkot Bontang memunculkan tanya dari banyak pihak. Anggaran besar. Nilainya mencapai ratusan miliar. Namun asas manfaatnya bagi masyarakat terdampak pandemi justru tidak begitu terasa. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ke mana dana itu dilarikan.

Sorotan itu misalnya datang dari para wakil rakyat. Satu diantaranya anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Dia mengkritik belanja daerah selama penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemkot Bontang selama ini salah kaprah memahami program penanggulangan pandemi Covid-19. Alih-alih melahirkan terobosan baru di masa darurat, pemerintah hanya menjalankan program rutin yang sudah ada.

Di masa kedaruratan ini, seharusnya program penanggulangan Covid-19 yang dibelanjakan harus benar-benar mengurangi beban masyarakat. Niat hati memberi keringanan, pemerintah hanya menjalankan program yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Program yang merupakan belanja rutin tahunan pemerintah. Yakni, insentif penggiat agama, belanja yang sudah saban tahun dianggarkan itu masuk dalam kategori program jaring pengaman sosial di masa pagebluk.

Baca Juga  Terungkap, Mantan Penyidik KPK Ini Kerap Kunjungi Rita Widyasari di Lapas Tangerang

“Kalau cuman insentif RT, penggiat agama. Itu kan belanja rutin, sebelum pandemi juga sudah ada,” ungkap politisi Partai NasDem itu kepada Akurasi.id saat dijumpai belum lama ini.

Bagi pria yang akrab disapa BW ini, pemerintah harusnya bisa melahirkan terobosan baru saat ini. Dirinya mencontohkan, pembuatan aplikasi daring bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha kecil, seharusnya dibuatkan wadah untuk berjualan. Aplikasi ini kemudian menjadi “pasar online” bagi pedagang dan pembeli. “Kan sekarang aksesnya terbatas, harusnya ada dong aplikasi yang dibuat,” katanya.

Wajar jika kemudian dirinya merasa curiga, Pemkot Bontang hanya berpura-pura kerja demi mengugurkan kewajiban saja. “Jangan sampai hanya ingin dapat rapor hijau dari pusat saja, supaya dikira kerja,” ketusnya.

Membedah Pengelolaan Anggaran Covid-19 Bontang, Rp116 Miliar Dilarikan ke Mana Saja?

Pemkot Buka-Bukaan Data Anggaran Covid-19 Bontang

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang, Amirudin menyebutkan, belanja daerah untuk anggaran Covid-19 Bontang dibagi dalam tiga kategori, meliputi jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi, dan kesehatan.

Ketiga program dibiayai dari DAU dan DBH yang bersumber dari APBN. Menilik laporan keuangan, dua program yakni jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dibiayai dari pos anggaran DBH sebesar Rp97,8 miliar, namun baru terealisasi per Juni kemarin sekitar Rp31,4 miliar.

Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Bendahara Umum Daerah Kota Bontang, didapatkan laporan, dari total alokasi anggaran bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari pos anggaran DBH ada sebanyak Rp39,5 miliar. Sudah dibelanjakan hampir Rp14 miliar. Dengan rincian, belanja bantuan sosial menyerap sekitar Rp13,7 miliar. Serta pemberian makanan tambahan sebesar Rp37,7 juta.

Baca Juga  Dewan Sesalkan Lelang Proyek Sungai Gunung Elai dan Jalan Asmawarman Bontang Gagal Dilaksanakan

Untuk program pemulihan ekonomi, Pemkot Bontang menganggarkan Rp58,3 miliar, namun yang baru tersalurkan sebesar Rp17,6 miliar. Rincian resapan yakni, pemberdayaan UMKM sebesar Rp14,5 miliar, kemudian pemulihan pariwisata Rp199,4 juta, sementara pemberdayaan nelayan dan petani menelan dana Rp2,7 miliar, serta ketahanan pangan Rp182,3 juta.

Sedangkan belanja kesehatan diambil dari pos DAU sebesar Rp18 miliar, tetapi baru digunakan sekitar Rp4 miliar. Dengan rincian, penanganan Covid-19 sebesar Rp716 juta, dukungan vaksinasi Rp155 juta, dukungan pada kelurahan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp174 juta, dan untuk insentif tenaga kesehatan sebanyak Rp2,9 miliar.

Amir menjelaskan, hasil rembuk internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bontang, sudah memetakan kegiatan yang masuk dalam tiga kategori itu. Artinya, dari total anggaran Covid-19 Bontang sekitar Rp116 miliar untuk penanggulangan wabah tersebut, baru terealisasi Rp35 miliar.

Baca Juga  Ikut Bangun Kota Bontang, Ketua DPRD Andi Faiz Dukung Penuh Pelaksanaan TMMD Ke-112

Sejumlah program yang sudah ada, dianggap sudah sesuai. Semisal, program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti insentif penggiat agama dan ketua RT masuk dalam kategori jaring pengaman sosial. Begitupun dengan program produta di tingkat kelurahan bisa dikategorikan pemulihan ekonomi. “Karena swakelola, melibatkan masyarakat. Ada kegiatan yang pekerjanya warga setempat,” ungkapnya.

Sedangkan belanja kesehatan diarahkan untuk pengadaan alat-alat kesehatan serta insentif tenaga kesehatan. Saat ini serapan anggaran kegiatan di tiga kategori itu memang masih rendah. Makanya sekarang setiap instansi diminta segera menjalankan program yang sudah ada. “Yah, supaya ada perputaran ekonomi di daerah, kami dorong supaya segera serap anggaran yang ada,” pungkasnya. (*)

Penulis: Fajri Sunaryo
Dilengkapi: Dirhanuddin
Desain Grafis: Achmad Yani
Editor: Redaksi Akurasi.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks