Ibu Kota Negara Sudah di Depan Mata, Isran: Presiden Bilang Kaltim Paling Siap

Akurasi.id, Balikpapan – Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim bisa dibilang sudah di depan mata. Ada banyak alasan yang melaterbelakanginya. Mulai dari kesiapan lahan, letak geografis, dan infrastruktur pendukung, hampir semuanya telah tersedia di Benua Etam -sebutan Kaltim.

Begitu juga ketika bicara dari aspek kebencanaan. Kaltim bisa dikatakan jauh dari potensi itu. Baik bencana gempa bumi maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sehingga Kaltim dinilai layak menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Belum lagi ketika bicara potensi sumber daya alam (SDA), ekonomi, dan sosial budaya yang ada di tanah Benua Etam. Sebagaimana diketahui, Kaltim menjadi salah satu daerah penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Indonesia. Informasi itu diungkapkan pada acara dialog nasional pemindahan ibu kota negara yang berlangsung di Balikpapan pada 21-22 Agustus 2019.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Isran Noor berujar, akan sangat merugi jika pemerintah pusat tidak menjadikan tanah Benua Etam sebagai ibu kota negara. Menurutnya, Kaltim selama ini telah banyak memberikan kontribusi keuangan bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kekayaan alam yang dimiliki Kaltim, lanjutnya, telah memberikan banyak manfaat bagi pembangunan Nusantara bahkan sebelum Indonesia merdeka. Baik dari sektor pertambangan batu bara maupun minya dan gas (migas). “Kalau ditanya kesiapan masyarakat dan pemerintah, sudah sejak dulu Kaltim siap. Semua syarat (menjadi ibu kota negara) sudah dimiliki semua oleh Kaltim,” kata dia.

Namun demikian, Isran berucap, keputusan akhir atas pemindahan ibu kota negara tetap berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena keputusan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik seorang presiden. “Kalau saya terlalu banyak bicara (tentang keunggulan Kaltim), terus Kaltim tidak terpilih, nanti bisa saya dianggao waluh (berbohong). Makanya, biarkan menjadi keputusan politik Pak Presiden,” cakapnya.

Isran Dapat Bocoran dari Presiden

Walau belum ingin mematok keyakinan besar kalau Kaltim yang akan ditunjuk sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara, Isran memiliki kepercayaaan, jika tanah Benua Etam adalah daerah yang cukup strategis dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Kepercayaan pria yang pernah mejadi Bupati Kutai Timur (Kutim) ini, dilatarbelakangi hasil diskusi antara dirinya dengan presiden saat bertemu di Istana Negara, Bogor, pada 6 Agustus 2019 lalu.

Isran berujar, pada pertemuan itu, dirinya mendapatkan bisikan dari Presiden Jokowi, kalau Kaltim memiliki potensi yang cukup besar menjadi pusat pemerintahan Indonesia. “Kata Pak Presiden, Kaltim paling siap,” ungkapnya. Namun demikian, Isran enggan membahas peta lokasi. Salah satu pertimbangannya untuk mencegah munculnya para spekulan tanah.

Selain itu, Isran berencana mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur penataan kawasan khusus non komersial jika Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota negara. Tujuannya, untuk mencegah lahirnya para spekulan dan broker tanah. “Kalau saya menyampaikan peta, takutnya akan ada banyak tuan takur (spekulan tanah). Ya, tapi silahkan aja bermain kalau mau merugi atau mau berspekulasi,” imbuhnya.

Pemindahan Ibu Kota Bakal Menghilangkan Jawa Sentris

Dialog nasional pemindahan ibu kota negara yang dihelat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) di Balikpapan pada 21-22 Agustus 2019, banyak membuka informasi atas rencana tersebut.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengemukakan, ada beberapa alasan mengapa Kalimantan dipilih sebagai lokasi ibu kota negara. Di antaranya, Kalimantan berada di poros tengah Tanah Pertiwi. Selain itu, risiko bencana gempa bumi juga terbilang sangat minim.

Pokok penting lainnya, pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa adalah untuk membangun Indonesia sentri, bukan lagi Jawa sentris. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan bisa menjadi lebih terbuka. “Pak Presiden ingin mendorong Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Makanya perlu di dorong di luar Jawa,” katanya.

Persoalan lainnya, yakni jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah begitu padat. Pasalnya, sekitar 56 persen penduduk Indonesia tersentral di Jawa. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Alasan lainnya, pengembangan infrastruktur publik di Jakarta sudah sangat sulit dilakukan. Karena lahan yang sudah sangat terbatas.

“Polusi udara di Jakarta sudah sangat tinggi. Infrastruktur publik yang terbatas berdampak pada kemacetan. Belum lagi ketersediaan bahan baku air bersih yang sangat minim. Makanya, daya dukung di Jakarta sudah tidak sehat lagi,” katanya.

Rudy berucap, sebelum pilihan presiden jatuh ke Kalimantan, Kementerian PPN/Bappenas sudah melakukan kajian ke sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Misalnya ke Sulawesi dan Sumatera. Namun dari sisi letak geografis, ekonomi, dan keamanan, Kalimantan yang dinilai paling strategis menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara.

“Konversi lahan di Jawa sangat tinggi. Di Jakarta sendiri, ketersediaan lahan sudah sangat terbatas. Hasil kajian kami, 50 persen kegiatan perdangangan dan ekonomi masyarakat akan meningkat jika ibu kota negara di pindah ke Kalimantan. Baik itu untuk Kalimantan maupun daerah lainnya,” jelas dia.

Dengan pemindahan pusat pemerintahan, maka dapat dipastikan akan mendongktak investasi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bisnis properti akan meningkat cukup signifikan. Lapangan kerja terbuka. Kualitas pembangunan infrastruktur di berbagai bidang juga akan ikut terdongkrak.

“Akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat signifikan. Ibu kota negara harus berada di poros tengah Indonesia. Di Kalimantan, ketersediaan lahan cukup memadai. Kemudian persediaan sumber daya air juga cukup bagus,” tuturnya.

Khusus untuk Kaltim, tambah Rudy, memiliki sejumlah infrastruktur pendukung. Misalnya, dari sisi pelayanan udara, Kaltim memiliki dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan. Kemudian dari sisi laut, terdapat beberapa pelabuhan berskala besar, seperti Pelabuhan Kariangau Balikpapan.

“Beberapa infrastruktur itu menjadi kelebihan Kaltim. Sudah punya infrastruktuir udara maupun laut. Tinggal memikirkan pelabuhan militer saja. Karena ibu kota negara harus memiliki pangkalan militer. Tapi untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan,” tandasnya. (*)

Penulis & Editor: Yusuf Arafah