HeadlinePolitik

Dalam Bayang GARBI, Sinyal Perpecahan Partai Dakwah

Dalam Bayang GARBI Kaltim, Sinyal Perpecahan Partai Dakwah
Ilustrasi (Net)

Akurasi.id, Samarinda – Sekelompok kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundurkan diri dari keanggotaan partai dinilai tidak aktif di PKS. Mereka tercatat sebagai pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) di Kecamatan Samarinda Ulu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Samarinda, Dimyati Mustofa, mengungkapkan, struktur kepengurusan yang ditinggalkan para kader itu belum terisi karena sedang diproses di tingkat pengurus yang lebih tinggi.

“Karena ada prosesnya. Ketika mereka yang tercatat sebagai pengurus DPRa tidak lagi mengurus partai, kami pun akan memprosesnya. Seperti Ikhwanul Toat. Selama ini tidak aktif [di partai],” tegas Dimyati, Kamis (18/7/19).

Kata dia, DPD sedang memproses penggantian pengurus DPRa tersebut. Sejatinya Dimyati ingin segera mengisi kepengurusan di tingkat ranting ini. Namun tak kunjung dilakukan karena pengurus sedang sibuk dengan kegiatan lain.

“Intinya yang penting mesin partai berjalan dulu. Untuk struktural itu di belakang hari. Yang penting ada yang menjalankan amanah,” ucapnya.

Dia mengenal dengan baik para kader yang memutuskan hengkang dari PKS. Bahkan Dimyati pernah bergandengan tangan dengan mereka dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian.

Belakangan, “ratusan kader” ini bergabung di Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI). Dia menyebut, tahun ini organisasi tersebut akan berubah menjadi partai politik. Pengunduran diri itu tak bisa dilepaskan dari kepindahan sejumlah kader PKS ke organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

“Di PKS itu memang ada aturan. Ketika ormas itu dikaitkan dengan partai, maka dia harus sepengetahuan atau disetujui pengurus partai,” imbuhnya.

GARBI dibentuk kader-kader tanpa seizin pengurus PKS. Ketika ormas didirikan kemudian disinyalir berubah menjadi partai politik, maka pihaknya tidak dapat membiarkannya.

“Saya baca teman-teman ini, mereka membentuk ormas sebagai langkah awal untuk bikin partai. Secara langsung mereka mau membuat partai sendiri. Tetapi namanya masih tercantum di PKS,” sebutnya.

PKS Tidak Akan Menganulir Rekomendasi

Forum Kader PKS Pendukung Sarwono sebagai Calon Wakil Walikota Samarinda yang dikomandoi Ikhwanul Toat mempertanyakan pencalonan Arif Kurniawan sebagai orang nomor dua di Kota Tepian. Pencalonan tersebut dinilai cacat etika dan melanggar mekanisme partai.

Dimyati  membantah pernyataan tersebut. Rekomendasi tersebut sudah sesuai aturan partai. Pasalnya, proses pengusulan calon wakil walikota dari PKS diambil atas persetujuan pengurus dan kader-kader di arus bawah.

“Ketika teman-teman di bawah menyuarakan tidak setuju lagi pak Sarwono dijadikan calon [wakil walikota] yang diusung PKS, kami di seluruh pengurus DPD mendengar suara itu. Akhirnya kami menyampaikan ke pengurus atas,” ungkapnya.

Perubahan rekomendasi pun atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (PPP) PKS. Proses penggantian berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jauh sebelum Pemilu 2019, tahapan tersebut telah dijalankan DPD PKS Samarinda.

Karenanya, DPD tidak akan menganulir keputusan tersebut. “Kalau untuk berubah lagi, sepertinya berat. Karena prosesnya cukup panjang. Ditambah lagi pengisian jabatan wakil walikota ini batas akhirnya pertengahan bulan Agustus. Setelah itu tidak boleh lagi. Karena jabatannya sudah kurang dari 18 bulan,” jelasnya.

Setelah surat keputusan (SK) pencalonan wakil walikota dari PKS dikirim DPP, Sarwono dipanggil pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim. DPW memberikan penjelasan perihal SK pencalonan Arif Kurniawan sebagai calon wakil walikota.

“Prosesnya enggak dikasih tahu. Setelah SK itu keluar, baru dikasih tahu. Kalau SK belum keluar, apa yang mau dikasih tahu?” tanyanya.

Merujuk tahapan tersebut, pihaknya merasa tidak melanggar etika dan mekanisme partai. Dalam artian, aturan partai telah dijalankan dengan baik.

Tak Meminta Maaf

Tuntutan permintaan maaf pun dinilai tidak relevan. Karena DPD sudah menjalankan tahapan sesuai aturan partai. “Mekanisme sudah dijalankan apa adanya,” ucap dia.

Pun demikian, para kader PKS yang mengundurkan diri tersebut tidak pernah mendatangi dan meminta penjelasan dari pengurus DPD. Dia mengaku, apabila mereka melayangkan protes secara langsung, maka pihaknya akan menjelaskannya.

“Kalau kami diminta penjelasan, mungkin akan berbeda. Ini belum pernah ada [pertemuan langsung antara DPD dan Ikhwanul Toat cs],” sebutnya.

Diwartakan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam Forum Kader PKS Pendukung Sarwono sebagai Calon Wakil Walikota Samarinda mengundurkan diri dari partai berlatar dakwah tersebut.

Pengunduran diri secara serentak ini bermula dari “penjegalan” Sarwono sebagai calon wakil walikota. Sebelumnya, anggota dewan di Kota Tepian tersebut santer disebut mewakili PKS untuk memperebutkan kursi orang nomor dua di ibu kota provinsi itu.

Ikhwanul Toat, juru bicara forum ini, mengaku, sebanyak 200 orang kader PKS mengundurkan diri. Dia dan teman-temannya secara simbolik melepas jaket dan menyerahkan kartu keanggotaan PKS.

“Dengan ini kami secara resmi mengundurkan diri dari kader PKS Kota Samarinda,” tegasnya, Rabu (17/7/19). Dia menyebut telah berjuang selama 15 tahun bersama partai yang didirikan di era Reformasi itu. (*)

Penulis/Editor: Ufqil Mubin

5/5 (4 Reviews)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close