Hard NewsPolitik

Dampak Corona, Tahapan Pilkada Ditunda, KPU Kutim Tunggu Arahan KPU Pusat

tahapan pilkada
Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida. (Istimewa)

Akurasi.id, Sangatta – Wabah virus corona yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air, tidak terkecuali Kaltim, membawa sejumlah dampak bagi masyarakat. Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari sisi kegiatan ekonomi, sosial, pemerintahan, hingga sektor politik.

baca juga: Sadis!!! Bocah yang Dibunuh Ibu Angkatnya di Kutim, Dipukul hingga Alami Luka Robek di Kening dan Bibir

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ini adalah salah satunya. Sejak merebaknya wabah virus corona, ada sejumlah tahapan pilkada yang terpaksa harus ditunda untuk sementara waktu. Salah satunya yakni di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) nomor 8 tahun 2020, disebutkan ada tiga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 yang mengalami penundaan akibat dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Sebelum akan benar-benar mengumumkan penundaan, saat ini KPU Kutim tengah menunggu arahan baru dari pusat. Penundaan itu sendiri dengan pertimbangan, ada sejumlah tahapan pilkada yang berkaitan dengan kerumunan banyak orang.

Ketua KPU Kutim Ulfa jamilatul Farida membenarkan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020. Dia menyebutkan, penundaan tahapan pilkada telah diputuskan lewat surat KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomer 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

“Iya, kami menunda dulu dan mengikuti intruksi dari KPU RI saja. Dan kami saat ini juga menunggu arahan baru bagaimana nantinya kelanjutan pilkada ini,” ujarnya saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (24/3/20).

Hari pemungutan suara pilkada serentak yang seharusnya dilakukan pada 23 September 2020, sambung dia, kemungkinan juga harus ditunda sebagaimana konsekuensi atas penundaan sejumlah tahapan pilkada, terutama dengan terus merebaknya pendemi Covid-19.

Dia menjelaskan, KPU RI harus melakukan tahapan ulang yakni penundaan pelantikan PPS, dan penundaan masa kerja kepada PPS yang telah dilantik. Termasuk penundaan verifikasi faktual calon perseorangan, penundaan pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, penundaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Tahapan tersebut ditunda setelah KPU mempertimbangkan arahan WHO, Presiden RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dan akan dievaluasi ulang pada Mei mendatang dan akan diputuskan kembali hingga Covid-19 dapat diatasi,” tambahnya. (*)

Penulis: Ella Ramlah
Editor: Dirhanuddin



Tags
Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close