HeadlineIndepthPolitik

“Dapil Neraka” itu Bernama Kukar

“Dapil Neraka” itu Bernama Kukar
Ilustrasi (Net)

Akurasi.id, Samarinda – Seorang tim sukses yang tak ingin disebut namanya berkisah kepada kami betapa ketatnya persaingan perebutan suara rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dia mengatakan, dibutuhkan dana yang fantastis untuk mendapatkan kursi wakil rakyat di Daerah  Pemilihan (Dapil) IV tersebut.

Alasan lain, kabupaten ini tercatat sebagai daerah yang begitu luas di Kalimantan Timur (Kaltim). Kukar memiliki wilayah seluas 27.263 km². Tercatat sebagai daerah terluas kedua di Kaltim setelah Kutai Timur (35.748 km²). Luas Kukar setara dengan wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Wilayah yang luas beriringan dengan ongkos politik untuk sosialisasi. Katakanlah calon anggota legislatif (caleg) berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di 18 kecamatan di Kukar. Dalam satu kali sosialisasi, caleg tersebut mengeluarkan Rp 2 juta. Itu sudah terhitung biaya perjalanan, makan, dan minum. Maka pertemuan caleg dengan warga sebanyak 18 kali bakal menghabiskan Rp 36 juta.

Baja Juga : Para Bintang yang Lolos dan Gugur di Dapil Kaltim

Namun dalam kondisi tertentu, sebagian calon wakil rakyat hanya melakukan pertemuan di beberapa kecamatan. Dalam makna lain, caleg tersebut tidak mendekati semua pemilih di Kukar. Jika disederhanakan, caleg itu merawat basis di empat kecamatan. Tersebut misalnya Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, dan Anggana. Katakanlah dalam sebulan caleg itu mengadakan empat kali pertemuan dengan pemilih di satu kecamatan. Pada setiap kali sosialisasi, rata-rata uang yang digunakan Rp 2 juta.

Baca Juga : Parpol yang Kembali Berjaya di Karang Paci

Kampanye dimulai sejak September 2018 sampai April 2019. Hingga pemilihan dilaksanakan, minimal tujuh bulan caleg bertemu dengan warga. Karenanya di satu kecamatan, terdapat 28 kali pertemuan selama tahapan kampanye. Jika dikalikan dengan empat kecamatan, maka terjadi 112 kali tatap muka antara warga dengan caleg.

Itu berarti caleg menghabiskan Rp 224 juta untuk pertemuan dengan pemilih di empat kecamatan tersebut. Metode penghitungan ini berstandar minimalis. Kenyataannya selama tahapan pemilu, caleg mengahiskan dana miliaran rupiah untuk sosialisasi.

Bukan rahasia umum, sebagian caleg “mengongkosi” pemilih agar memilihnya pada 17 April 2019—makna halus dari money politic. Suara paling kecil bagi caleg yang lolos di dapil tersebut sebanyak 3.381 suara. Katakanlah caleg memberikan Rp 150 ribu kepada setiap pemilih. Maka dana yang dihabiskan adalah Rp 507.150.000. Apabila ditambah dengan biaya kampanye selama tahapan pemilu, maka setiap caleg harus merogok kocek Rp 731.150.000.

Di Dapil Kukar, terdapat caleg yang mendapat 14.042 suara. Jika caleg tersebut membagikan Rp 150 ribu kepada setiap pemilih, maka uang yang dihabiskan adalah Rp 2.106.300.000. Plus dana sosialisasi Rp 224 juta. Sedikitnya caleg itu menghabiskan Rp  2.303.300.000.

Hitungan ini belum termasuk biaya untuk spanduk, baliho, kartu nama, kalender, dan biaya tak terduga lainnya. Beberapa sumber menyebut, terdapat caleg di dapil tersebut yang menghabiskan Rp 5 miliar.

Sejalan dengan “perhitungan kotor” kami, pengamat politik dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Toni Kumayza mengatakan, Kukar tercatat sebagai dapil yang berongkos tinggi.

“Karena pemilih di Kukar itu pragmatis sekali. Caleg (yang memiliki uang, kemudian) pindah dapil di mana pun, pasti akan terpilih. Itu sudah menjadi tren di Kukar. Misalnya Isnaini, walaupun pindah dapil dan parpol, dia tetap banyak pemilihnya,” jelas dia.

“Dapil Neraka” itu Bernama Kukar

Tak Semua Sama

Tentu saja perlu kami tegaskan, perhitungan ongkos politik yang kami lakukan ini tidak bermaksud menghukumi seluruh caleg di Dapil Kukar mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan kursi wakil rakyat. Kenyataannya, terdapat caleg yang hanya menghabiskan uang puluhan juta untuk dapat menjadi anggota DPRD Kaltim.

Hal itu bisa saja terjadi karena yang bersangkutan tidak memberikan iming-iming uang kepada pemilih. Atau caleg tersebut memilih pendekatan pencerdasan politik lewat penyadaran, gagasan, dan penekanan kewajiban caleg terpilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen.

Cara demikian kami temukan saat mengamati sejumlah caleg di Dapil Kukar. Ketika caleg bertemu dan memengaruhi pemilih, mereka tidak menjanjikan uang. Melainkan calon wakil rakyat itu “mencanangkan” untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Kukar di DPRD Kaltim.

Dalam arena politik di Pemilu 2019 yang sarat money politic, jumlah caleg yang demikian tergolong sedikit. Sebagian besar “menggunakan pendekatan praktis” dengan mendata pemilih yang bersedia menerima “amplop” pada saat atau sebelum pemilihan.

Lalu di mana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dan menindak politik uang selama tahapan Pemilu 2019? Bawaslu nampaknya tak dapat sepenuhnya menjangkau dan mengawasi masifnya politik uang. Hal ini tidak hanya terjadi di Kukar. Tetapi juga di sebagian besar daerah di Kaltim. Selain karena “ruwetnya” aturan penindakan, banyak orang yang bersikap permisif untuk melaporkan kasus money politic. Sementara Bawaslu harus mengumpulkan bukti, saksi yang memadai, serta tahapan sidang yang melibatkan pembuktian materil dan formil yang tak kalah melelahkan.

Beruntung dan Tersingkir

Terlepas dari tahapan pemilu yang diwarnai beragam celah kekurangan itu, terdapat tujuh partai politik (parpol) yang berhasil meraih 11 kursi DPRD Kaltim dari Dapil Kukar. Partai Golongan Karya (Golkar) mengantongi tiga kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing mendapat dua kursi.

Sementara tiap-tiap parpol dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meraih satu kursi. Berikut nama-nama caleg terpilih berdasarkan urutan suara di Pileg DPRD Kaltim Dapil Kukar:

Nama CalegParpolJumlah Suara
Muhammad SyahrunGolkar14.042
SalehuddinGolkar12.158
Muhammad SamsunPDIP12.068
Sarkowi V ZahriGolkar11.411
Ali HamdiPKS11.206
Seno AjiGerindra10.546
Puji HartadiPKB9.816
Akmed RezaGerindra9.408
Baharuddin DemmuPAN9.254
Ely Hartati RasyidPDIP8.882
Rima HartatiPPP3.381

Ada lima orang petahana yang kembali dipercaya sebagai wakil rakyat dari Dapil Kukar. Antara lain Muhammad Syahrun, Muhammad Samsun, Sarkowi V Zahri, Ali Hamdi, dan Baharuddin Demmu. Sementara Selamat Ari Wibowo (PKB), Wibowo Handoko (Demokrat), Andarias Pangloli Sirenden (Hanura), Suterisno Thoha (Gerindra), dan Mursidi Muslim (Golkar), tak berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Kaltim.

Mereka bakal digantikan Salehuddin, Seno Aji, Puji Hartadi, Akmed Reza, Ely Hartati Rasyid, dan Rima Hartati. Lima orang caleg terpilih ini sebagai pendatang baru di DPRD Kaltim periode 2019-2024. Apakah mereka mampu mewarnai arena perpolitikan di Bumi Etam? Kita tunggu kiprahnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (2 Reviews)
Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close