HeadlineHukum

Diduga Melakukan Penyelewengan, Pokja ULP Bontang Diadukan ke Kejari

Diduga Melakukan Penyelewengan, Pokja ULP Bontang Diadukan ke Kejari
Kadin Bontang melaporkan dugaan penyelewengan jabatan oleh Pokja ULP Bontang. (Ayu Salsabila/Akurasi.id)

Akurasi.id, Bontang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang yang diketuai Herman Saribanong mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Mereka membawa pengaduan dugaan penyelewengan jabatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bontang.

Perwakilan Kadin Bontang Nahliani Naharuddin Husain didampingi Herman Saribanong dan Wakil Ketua Kadin Bidang Advokasi Risnal. Mereka mengatasnamakan warga Kota Taman dan perwakilan para kontraktor di bawah naungan Kadin Bontang.

Nahlia mengungkapkan, dugaan penyelewengan jabatan di lembaga itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, terdapat dua perseroan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) yang mendapat kuota pekerjaan lebih dari ketentuan yang berlaku.

“CV yang berbadan kecil itu sebenarnya hanya bisa lima paket dalam setahun. Tapi kenyataannya ada yang memenangkan sebanyak lima sampai delapan paket proyek,” jelasnya, Jumat (23/8/19).

Proyek yang dimenangkan lebih dari lima paket oleh CV dianggap sudah menyalahi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Diduga Melakukan Penyelewengan, Pokja ULP Bontang Diadukan ke Kejari
Perwakilan Kadin Bontang memperlihatkan dugaan penyelewenangan di Pokja ULP Bontang. (Ayu Salsabila/Akurasi.id)

Menurut dia, pelanggaran ini bisa mengarah ke tindak pidana yang berujung sanksi pembatalan proyek. “Semua tergantung pengawalan kami di sini,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar kasus ini terus dikawal dan diselesaikan aparat berwajib. Sebab tindak pidana korupsi tidak hanya berupa nilai uang, operasi tangkap tangan, dan pencucian uang. Tapi juga memuat penyelewengan jabatan.

“Kami tidak menuduh. Hanya diduga ada indikasi penyelewengan jabatan,” tegasnya.

Wakil Ketua Kadin Bidang Advokasi, Risnal mengatakan, perusahaan kecil tidak boleh memenangkan lebih dari lima proyek dalam setahun telah diberlakukan oleh Pokja ULP Bontang.

Ironisnya, terdapat perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Padahal perusahaan lain telah digugurkan karena mendapat lima paket proyek.

“Mengapa kami bisa mengetahui hal ini? Karena ada kecurigaan pemenang perusahaan dengan nilai paket Rp 1 miliar. CV-nya itu-itu saja. Indikasi itulah ditelusuri setiap LPSE. Bahkan sampai Tenggarong. Ia sudah dapat lima. Keduanya perusahaan luar Bontang,” terang dia. (*)

Penulis: Ayu Salsabila
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (5 Reviews)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close