HeadlinePolitik

Dinasti Politik di Daerah, Rahasia Umum yang Jadi Konsekuensi Demokrasi

Dinasti Politik di Daerah
Dinasti politik di daerah sudah menjadi rahasia umum dan sebuah kelumrahan. (Ilustrasi)

Akurasi.id, Samarinda – Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur Sonny Sudiar mengatakan dinasti politik dalam sistem demokrasi terbentuk dengan sendirinya.

Itu terjadi baik secara langsung maupun tidak, ketika salah satu hubungan keluarga yang memiliki jabatan penting baik di eksekutif maupun di legislatif mampu menyeret hubungan keluarga yang lain.

Baca Juga: Istri Jadi Ketua Dewan, Bupati Kutim Ismu Anggap (Dinasti Politik) Bukan Hal Baru

“Ini sudah jadi rahasia umum,” ujar Sonny.

Fenomena ini seperti di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia, Sulawesi, Maluku, Banten dan lainnya.

“Polanya sama. Saat ada keluarga duduk sebagai bupati atau gubernur, hubungan keluarga dari istri atau suami, anak, keponakan, hingga hubungan darah lain akan berkecimpung di dunia yang sama,” ungkap Sonny.

Hal itu tak bisa dihindari dalam sistem demokrasi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama.

Ia mencontohkan yang terjadi di Bontang. Awalnya, Sofyan Hasdam suami wali kota saat ini Neni Moerniaeni pernah memimpin Bontang dua periode atau 10 tahun sejak 1999.

Setelah itu diikuti sang istri hingga menjadi wali kota pada 2015 setelah sebelumnya sempat jadi ketua DPRD Bontang. Kini anaknya pun mengikuti jejak yang sama.

Tak hanya di Bontang, fenomena yang sama terjadi di Kutai Timur. Bupati dijabat Ismunandar dan sang istri menjabat sebagai ketua DPRD Kutim, Encek UR Firgasih. Pun beberapa keluarga lain yang duduk di legislatif.

Di Samarinda, Puji Setyowati, istri wali kota Samarinda Syaharie Jaang terpilih pada Pileg 2019 lalu dengan suara terbanyak dan kini jadi anggota DPRD Kaltim.

Belum lagi, anggota atau ketua DPRD lain kabupaten dan kota di Kaltim juga memiliki hubungan keluarga duduk sebagai legislator karena hubungan keluarga suami, istri, anak, keponakan dan lainnya.

Seperti keluarga Mas’ud atau Mas’ud bersaudara. Pada Pileg 2019, kakak beradik Hasan Mas’ud dan Rudi Mas’ud maju sebagai DPRD Kaltim dan DPR RI. Kedua-duanya lolos.

Sebelumnya dua keluarga Masud lainnya, Rahmad Mas’ud sudah lebih dahulu terpilih sebagai wakil wali kota Balikpapan mendampingi Rizal Effendi.

Sementaranya, adiknya Abdul Gafur Mas’ud menjadi Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Para keluarga Mas’ud ini terkenal sebagai pengusaha minyak di Kaltim. Fenomena yang terjadi di Kaltim tak jauh berbeda dengan di wilayah lain.

Kenapa itu terjadi, kata Sonny karena di masyarakat ada pola pikir yang terbentuk terhadap orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat adalah orang yang memiliki kemampuan finansial, kualitas yang mumpuni hingga keunggulan-keunggulan lainnya.

“Padahal belum tentu,” katanya.

Karena itu pula yang membuat para keluarga pejabat ini terpilih dan memimpin jabatan politik. Dari sinilah lahir dinasti politik.

“Tapi inilah konsekuensi dari demokrasi kita,” sambung Sonny.

Untuk itu, kata dia masyarakat perlu memahami secara baik. Masyarakat perlu kritis atas setiap persoalan yang berkembang sehingga tidak terjebak dalam janji manis politik.

“Masyarakat harus menguatkan fungsi kontrol, termasuk media,” ungkap Sonny.

Tapi, terlepas dari semua itu, Sonny berharap jabatan yang dipegang oleh siapa pun baik di eksekutif maupun di legislatif harus dijalankan secara profesional. “Harus melepas semua hubungan keluarga karena mereka telah dipilih rakyat,” tutup dia. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah

5/5 (4 Reviews)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close