Politik

Diperkirakan Enam Paslon, Anggaran Pilkada Diusulkan Rp 26 Miliar

Diperkirakan Enam Paslon, Anggaran Pilkada Diusulkan Rp 26 Miliar
Erwin (Ayu Salsabila/Akurasi.id)

Akurasi.id, Bontang– Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilaksanakan pada 2020. Tahapannya belum dilaksanakan. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang telah mengajukan proposal anggaran pilkada senilai Rp 26 miliar.

Ketua KPU Bontang, Erwin, menuturkan, anggaran pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Bontang. Prosesnya, diajukan dan disetujui Pemkot Bontang. Kemudian dilaporkan ke KPU RI.

“Anggaran yang kami ajukan Rp 26 miliar dengan asumsi enam pasangan calon wali kota dan wakilnya,” jelas Erwin, Selasa (16/7/19).

Meski sudah diajukan melalui proposal, Erwin mengaku, besaran anggaran pilkada dapat berubah. KPU pun akan membahasnya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang.

“Belum fix [Rp 26 miliar]. Yang penting masuk dulu di badan anggaran 2020,” imbuhnya.

Komisioner KPU Kaltim, Mukhasan Ajib, menyebut, semua KPU di daerah sudah menyusun anggaran untuk diajukan ke pemerintah kabupaten/kota. Tahun depan, terdapat sembilan daerah di Kaltim yang akan menyelenggarakan pilkada.

Kata dia, anggaran pilkada akan lebih tinggi dibanding anggaran Pemilu 2019. “Ada perubahan-perubahan di pilkada dibanding Pemilu 2019. Semakin banyak jumlah TPS, anggaran akan semakin membengkak,” sebutnya.

Hal ini dipengaruhi penambahan petugas Linmas dan petugas TPS. Di Pemilu 2019, honor penyelenggara tersebut tergolong rendah. “Padahal tugas mereka sangat berat,” katanya.

Dia mengaku, honor penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Karena itu Mukhasan berharap di Pilkada 2020, honor petugas tersebut ditingkatkan sesuai Upat Minimum Regional (UMR).

“Kenaikan honor petugas-petugas ini akan menambah anggaran KPU kabupaten/kota. KPU pasti akan mengajukan anggaran yang lebih tinggi dibanding pilkada sebelumnya,” ucap dia.

Peningkatan anggaran untuk pilkada dinilai wajar. Namun dia mengingatkan supaya anggaran yang digunakan untuk perhelatan demokrasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Laporan keuangannya tidak bermasalah,” imbuhnya. (*)

Penulis: Ayu
Editor: Ufqil Mubin

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close