Covered StoryHard NewsHeadlineHukum

Menguak Bisnis Bodong Terdakwa Rasuah Iwan Ratman, Rugikan PT MGRM Rp50 Miliar, Divonis 14 Tahun Penjara

Menguak Bisnis Bodong Terdakwa Rasuah Iwan Ratman, Rugikan PT MGRM Rp50 Miliar, Divonis 14 Tahun Penjara
Terdakwa kasus rasuah PT MGRM Kukar Iwan Ratman saat digelandang Kejati Kaltim. (Dok Akurasi.id)

Dalam perkara kasus rasuah PT MGRM Kukar, Iwan Ratman dinilai bersalah. Lewat bisnis fiktif yang dia bangun, Iwan Ratman disebut telah menyebab kerugian negara sebesar Rp50 miliar. Dana PT MGRM Kukar dilarikan Iwan Ratman lewat sebuah perusahaan baru yang dia dirikan.

Akurasi.id, SamarindaKasus rasuah di internal Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM) senilai Rp50 miliar, akhirnya memasuki masa akhir persidangan pada Selasa (9/11/2021) sore. Dengan terdakwa Iwan Ratman selaku mantan direktur utama PT MGRM, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda membacakan amar putusannya.

Dalam putusan tersebut, Hasanuddin selaku Ketua Majelis Hakim didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota memvonis Iwan Ratman dengan hukuman 14 tahun kurungan penjara. Sebab Iwan Ratman dikatakan secara sah dan terbukti merugikan negara Rp50 miliar, melalui proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak (BBM) di Samboja, Balikpapan, dan Cirebon.

“Mengadili dan menyatakan terdakwa Iwan Ratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primer,” ucap Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusannya.

Untuk diketahui, hasil hitung kerugian negara tersebut berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara, yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, dengan Nomor LAPKKN-74/PW.17/5/2021 tertanggal 16 April 2021.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan disertai denda Rp700 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” sambungnya.

Selain itu, Majelis Hakim turut menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp49,4 miliar. UP mesti dibayar paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dengan ketentuan, apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup, maka diganti pidana kurungan selama 5 tahun,” tegasnya.

Kemudian menetapkan masa penahanan yang tengah dijalani terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah ditetapkan. Dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Baca Juga  Lira Turki Anjlok, Erdogan Didesak Mundur Warga sampai Oposisi

Barang Bukti Mercedes Benz dan Mobil Honda Milik Terdakwa Dikembalikan?

Sementara itu, Majelis Hakim turut memerintahkan agar barang bukti berupa laptop dan handphone yang sebelumnya dijadikan alat bukti, agar dikembalikan kepada terdakwa lantaran tidak terkait dengan perkara tersebut.

“Serta menetapkan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil Mercedes Benz, 1 unit Mobil Honda agar dikembalikan kepada istri terdakwa, karena tidak terkait dengan perkara ini,” imbuhnya.

Sedangkan sejumlah barang bukti lain, seperti akta pendirian PT Petro TNC, beberapa laptop dan komputer agar tetap terlampir dalam berkas perkara rasuah tersebut. Dan untuk 1 unit Mobil Mitsubishi Exspander, bukti transfer ATM sampai dengan barang bukti nomor 23, diperintahkan untuk kembalikan kepada PT MGRM.

“Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda,” ucap Ketua Majelis Hakim.

Baca Juga  Polisi Ungkap Aksi Copet Jaringan Internasional Sasar WSBK Mandalika

Setelah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Iwan Ratman, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menggunakan haknya atas putusan tersebut. Yakni terdakwa memiliki hak untuk pikir-pikir, mengajukan banding, atau menerima putusan majelis hakim tersebut.

“Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia, Inalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un. Saya selaku terdakwa atas putusan Majelis Hakim, Insyaallah dengan ini saya memilih pikir-pikir selama 7 hari. Terima kasih yang mulia,” ucap terdakwa Iwan Ratman melalui daring.

Hal serupa turut disampaikan Kuasa Hukum terdakwa, yang juga memilih pikir-pikir atas putusan tersebut. Namun tidak dengan JPU yang belakangan memilih pilihan banding. “Terima kasih Yang Mulia, kami dari JPU menyatakan banding Yang Mulia,” jawab salah satu JPU.

“Baik, dari pihak terdakwa pikir-pikir, di sisi lain penuntut umum memilih banding. Begitu terdakwa ya. Maka dengan ini, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup,” tandas Majelis Hakim sembari mengetuk palu persidangan.

Baca Juga  Tutup Pintu Bagi Afrika, Upaya Negara-negara Cegah Covid-19 Varian Botswana

Terdakwa Divonis 14 Tahun, JPU Pilih Banding, Kejar Pidana 18 Tahun

Dikonfirmasi terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaenurofiq dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menyampaikan alasan pihaknya yang memilih banding atas putusan Majelis Hakim.

“Kami banding dulu, alasannya nanti akan kami siapkan. Mengenai apa saja yang tidak sesuai dengan tuntutan kami. Kan banyak itu yang perlu diinventarisir. Itu alasan kami karenanya menyatakan banding,” ungkapnya.

Lanjut Rofiq, salah satunya menyoal beberapa alat bukti yang diperintahkan majelis hakim untuk dikembalikan. “Ada BB (barang bukti) yang diperintahkan untuk dikembalikan. Tetapi kami kan ada pendapat lain, karena BB itu milik terdakwa namun atas nama istrinya. Kami minta biar diperhitungkan, untuk menutupi UP,” tandasnya.

Seperti diketahui, putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Iwan Ratman lebih rendah dari tuntutan JPU. Pada sidang sebelumnya, JPU meminta agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun. Serta menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan penjara.

Baca Juga  Bandara Kualanamu Dikelola India-Prancis, AP II 'Untung' Rp58 T

Kemudian menetapkan agar terdakwa Iwan Ratman dapat membayar uang pengganti sebesar Rp50 miliar. Uang Pengganti mesti dibayarkan paling lama dalam waktu satu bulan, setelah memperoleh putusan pengadilan.

Apabila Uang Pengganti tidak dibayarkan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tetap tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan.

Baca Juga  Buru Oknum Pemuda Pancasila Keroyok Aparat, Kapolres Jakpus: Serahkan Atau Kami Kejar

Awal Mula Korupsi PT MGRM dan Keterlibatan Iwan Ratma  

Sementara itu, diberitakan sebelumnya mantan pimpinan perusda milik Pemkab Kukar tersebut, dituntut JPU dengan hukuman pidana 18 tahun kurungan penjara. Tuntutan yang dijatuhkan tersebut berdasarkan fakta dari serangkaian agenda persidangan sebelumnya.

Terdakwa Iwan Ratman dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Dugaan korupsi tersebut, terkait pengalihan dana sebesar Rp50 miliar ke PT Petro TNC Internasional, dengan dalih sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama proyek tangki timbun dan terminal BBM di Samboja, Balikpapan, dan Cirebon.

Sedangkan Iwan Ratman sendiri merupakan pemilik sekaligus pemegang saham di PT Petro TNC International. Dari perusahaan inilah, diduga terdakwa Iwan Ratman menilap uang puluhan miliar tersebut. Kerugian yang diderita negara itu, sebagaimana tertuang dari hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, dengan Nomor LAPKKN-74/PW.17/5/2021 tertanggal 16 April 2021.

Sebelum menjatuhkan tuntutan, Zaenurofiq menjelaskan perihal PT MGRM yang dibentuk Pemkab Kukar melalui Peraturan Daerah (Perda) 12/2017. Pemkab Kukar kemudian membentuk Perda 12/2018 untuk menyalurkan penyertaan modal ke badan usaha di sektor migas tersebut.

Baca Juga  Viral Video Pria Doktrin Anggotanya untuk Membunuh, PP Lakukan Kroscek

Modal awal membangun PT MGRM ini diketahui menghabiskan biaya sebesar Rp5 miliar. Selanjutnya dibagi atas kepemilikan saham. Diketahui Pemkab Kukar menjadi pemilik saham mayoritas. Dengan nilai sahamnya 99 persen. Pemkab Kukar setor modal awal sebesar Rp4,95 miliar.

Sedangkan Perusda Tunggang Parangan dengan nilai saham 0,6 persen atau Rp30 juta. Lalu Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) senilai 0,4 persen atau Rp20 juta. Tujuan dibentuknya PT MGRM oleh Pemkab Kukar ini untuk mengelola dividen 33,5 persen jatah Pemkab Kukar dari PI 10 persen Blok Mahakam.

Terdakwa yang diangkat menjadi direktur, menjalankan tugasnya mengelola dividen pada 2018-2019. Iwan Ratman lalu menggandeng PT Petro TNC International, perusahaan yang 80 persen sahamnya dia miliki. Kerja sama antara PT MGRM dengan PT Petro TNC International itu guna membangun proyek tangki timbun dan terminal BBM yang dimaksud.

Baca Juga  Pemerintah Hapus Cuti Natal dan Tahun Baru

Kehadiran PT Petro TNC Internasional Jadi Awal Korupsi di Tubuh PT MGRM

Dalam kerja sama itu, PT Petro TNC International bertugas mencari investor hingga rekanan yang mengerjakan proyek tangki timbun dan terminal BBM dengan total nilai Rp 600 miliar. Kerja sama ini berlaku 18 bulan sejak disepakati pada 15 April 2019. Namun hingga batas waktu kesepakatan berakhir, proyek itu tak pernah terwujud.

Kerja sama diadendum, proyek pun menggemuk. Semula hanya disepakati pembangunan tangki timbun dan terminal BBM di Samboja. Dalam adendum justru bertambah dua lokasi, Cirebon dan Balikpapan. Begitu pun dengan nilai kerja sama, dari Rp600 miliar menjadi Rp1,8 triliun.

Lewat perubahan itu, terdakwa selaku komisaris membuat anak usaha dari PT Petro TNC International, yakni PT Petro TNC Indotank yang nantinya jadi perusahaan gabungan untuk proyek tersebut. Terdakwa Iwan Ratman kembali jadi komisaris dalam anak usaha ini.

Baca Juga  Demo Pembatasan Covid Ricuh Sebabkan Sekolah di Belanda Terbakar

Kepemilikan saham terbagi dua, Exim Finance Dubai UAE sebesar 70 persen. Sementara PT Petro TNC International memiliki saham 30 persen yang di dalamnya terdapat 10 persen milik PT MGRM yang dibeli kepemilikannya senilai Rp50 miliar.

Dari pembelian itu, PT MGRM dijanjikan mendapat hibah senilai Rp130 miliar dan dividen rata-rata per tahunnya sebesar Rp184 miliar. Ditambah lagi, PT MGRM juga berhak mengelola fasilitas proyek nantinya. Namun penyetoran pembelian saham itu hanya akal-akalan terdakwa Iwan Ratman untuk dapat menilap uang tersebut.

Bahkan di dalam fakta persidangan, disebutkan bahwa penyetoran sebesar Rp10 miliar ke PT TNC Internasional dengan dalih peminjaman, tanpa sepengetahuan komisaris atau pemegang saham. Begitu pula dengan aliran dana sebesar Rp40 miliar secara bertahap untuk pembelian saham PT Indo Tank.

Baca Juga  Pilpres dan Pileg Tetap Serentak, MK Tolak Uji Materi UU Pemilu

Atas dugaan perbuatannya, Iwan dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Meminta agar majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Ratman, berupa hukuman pidana selama 18 tahun penjara. Serta dijatuhi hukuman tambahan denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan penjara.

Baca Juga  Arab Saudi Izinkan WNI Masuk Tanpa Transit Mulai 1 Desember

Kemudian menetapkan agar terdakwa Iwan Ratman dapat membayar uang pengganti sebesar Rp50 miliar. Paling lama dalam waktu satu bulan setelah memperoleh putusan pengadilan. Apabila uang pengganti tak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan penjara. (*)

Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks