Prabowo Subianto Siap Rombak APBN 2025 yang Disusun Sri Mulyani, DPR Beri Dukungan
PDIP Minta Penyempurnaan Target Ekonomi dalam RUU APBN 2025

JAKARTA, Akurasi.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2025, untuk menggantikan APBN yang saat ini tengah dirancang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Isyarat penerbitan APBN-P 2025 muncul dalam pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar untuk tahun 2025, turun 44,53% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1,22 triliun. Meskipun prihatin dengan pemangkasan tersebut, Sarmuji mengisyaratkan adanya kemungkinan penambahan anggaran ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.
“Saya mendengar dari perbincangan informal, ada anggaran yang disimpan di pos dana cadangan Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk penyesuaian dalam APBN-P nanti,” ujarnya.
Dukungan penerbitan APBN-P 2025 juga datang dari Ketua DPR, Puan Maharani, yang menegaskan bahwa APBN 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Hal ini memungkinkan pemerintahan Prabowo untuk melakukan penyempurnaan melalui mekanisme APBN-P.
PDIP Minta Penyempurnaan RUU APBN 2025
Fraksi PDIP DPR turut mendorong Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Adisatrya Suryo Sulisto dari Fraksi PDIP menyoroti sejumlah catatan penting terkait RUU APBN 2025 yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi, seperti target pertumbuhan ekonomi 5,2% dan nilai tukar rupiah yang dipatok pada Rp16.100 per dolar AS.
Adi juga mempertanyakan alokasi anggaran belanja lain-lain yang mencapai Rp631,8 triliun pada 2025, serta meminta agar pengelolaan belanja tersebut tidak dilakukan sepihak tanpa persetujuan DPR.
Fraksi PDIP meminta agar Prabowo nantinya melakukan penyempurnaan APBN 2025 untuk menjaga kestabilan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat, sesuai dengan janji kampanye yang sebelumnya disampaikan oleh Prabowo.
Dengan dukungan dari DPR, termasuk dari Fraksi Golkar dan PDIP, APBN-P 2025 kemungkinan besar akan diterbitkan setelah Prabowo resmi memimpin pemerintahan pada tahun depan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy