HeadlineIsu Terkini

Ibu Kota Negara Akan Membentang di Tiga Kecamatan Ini

Ibu Kota Negara Akan Membentang di Tiga Kecamatan Ini
Isran Noor. (Ufqil Mubin/Akurasi.id)

Akurasi.id, Samarinda – Ibu kota negara (IKN) telah ditetapkan pemerintah pusat di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Belakangan terungkap, terdapat tiga kecamatan yang akan digunakan untuk IKN: Samboja, Muara Jawa, dan Sepaku.

Baca Juga: Kepala Daerah di Kaltim Berlomba Pasang Badan Amankan Ibu Kota Negara

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim, Isran Noor, Selasa (27/8/19) sore. Kata dia, pemerintah provinsi telah menyediakan lahan di tiga kecamatan tersebut. Lahan yang dibutuhkan sebanyak 200 ribu hektare.

Baca Juga: Sah, Ibu Kota Negara ke Kaltim, PPU dan Kukar Jadi Lokasi Pembangunan

“Tapi pemerintah pusat menetapkan sekitar 180 ribu hektare. Lebih kurang segitu. Antara 180 ribu sampai 200 ribu hektare,” ungkap Isran di Bandara APT Pranoto Samarinda.

Hanya saja, pemerintah pusat belum menentukan koordinat-koordinat IKN. Pemerintah hanya memberikan kepastian, bahwa IKN akan membentang di tiga kecamatan tersebut. Pun begitu, Isran tak menjelaskan secara detail desain ibu kota di dua kabupaten itu.

“Desainnya masih diselesaikan atau dilengkapi oleh kementerian. Karena koordinatnya harus masuk dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara,” tegasnya.

Dia menyebut, tahun depan pemerintah akan menentukan desain dan payung hukum IKN. Pada tahun 2021, ibu kota sudah mulai dibangun. Pembangunan meliputi konstruksi dan infrastruktur mendasar untuk kantor pemerintah, kantor parlemen, dan kantor-kantor kementerian.

“Jadi waktunya kira-kira 2021, 2022, 2023, dan 2024 sudah mulai dipindah ibu kota itu. Begitu yang saya dengar [dari pemerintah pusat],” bebernya.

Empat daerah akan berkaitan langsung dengan pemindahan IKN. Karena itu, sepulang dari Jakarta hari ini, mantan bupati Kutai Timur itu akan segera mengagendakan rapat koordinasi dengan bupati PPU dan Kukar serta wali kota Samarinda dan Balikpapan.

“Karena dua bupati dan dua wali kota ini adalah daerah yang terkena langsung wilayahnya. Dan yang akan mendapatkan dampak-dampak positif maupun negatif kalau nanti benar-benar terjadi sebagai kegiatan dan pembangunan ibu kota negara,” ucapnya. (*)

Penulis/Editor: Ufqil Mubin

5/5 (5 Reviews)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Lihat Juga

Close
Back to top button
Close
Close