HeadlineIndepth

Kepala Daerah di Kaltim Berlomba Pasang Badan Amankan Ibu Kota Negara

Kepala Daerah di Kaltim Berlomba Pasang Badan Amankan Ibu Kota Negara
Kehijauan dan kelestarian hutan rencananya akan tetap dipertahankan pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara di Kukar dan PPU, Kaltim. (Ilustrasi)

Akurasi.id, Samarinda – Penyelenggaraan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kaltim tinggal menghitung hari. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) adalah dua daerah yang disahihkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan Indonesia di tanah Benua Etam –sebutan Kaltim.

Baca Juga: Sah, Ibu Kota Negara ke Kaltim, PPU dan Kukar Jadi Lokasi Pembangunan

Diumumkannya Kaltim sebagai penggantikan Jakarta pada konferensi pers yang di Istana Negara, Bogor, Senin (26/8/19), disambut meriah masyarakat. Tidak terkecuali para bupati dan wali kota di Kaltim. Beberapa di antara kepala daerah yang bersisiran dengan IKN bahkan berlomba memasang badan demi mendukung megaproyek tersebut.

Baca Juga: Isran Beri Garansi Pembangunan Ibu Kota Negara Bebas dari “Tengkulak” Tanah

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi berujar, sebuah kehormatan bagi Kaltim dipercaya menjadi lokasi pembangunan IKN. Megaproyek itu diyakini akan mendongkrak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim di berbagai aspek pembangunan. Selain itu, proyek itu dapat dipastikan akan banyak membuka kesempatan kerja.

Setidaknya akan ada dana sebesar Rp 466 triliun yang dikucurkan bertahap demi menyukseskan pembangunan IKN. Dana itu bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan swasta, serta investasi pihak swasta. Otomatis akan ada banyak ruang pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Kaltim.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Kaltim agar menyiapkan mental untuk bekerja kompetitif. Jangan sampai menjadi masyarakat termarjinalkan dengan datangnya keputusan pemindahan (IKN). Mulai sekarang, masyarakat harus banyak belajar, tingkatkan keterampilan, karena daya saing akan semakin tinggi ke depan,” serunya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim akan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kukar dan PPU. Begitu juga dengan daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda. “Pembangunan ibu kota pasti akan berdampak ke semua daerah. Di Kukar dan PPU memang sudah memiliki lahan. Untuk besaran lahan yang dibutuhkan, masih menunggu arahan dari pusat,” tutur dia.

Pada konferensi pers di Istana Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor mengemukakan, pembangunan IKN di Benua Etam bakal berdampak positif bagi semua provinsi di Kalimantan. Daerah sekitarnya seperti Sulawesi hingga Papua pun akan merasakan manfaatnya. Karena Kaltim berada di poros tengah Nusantara sehingga memudahkan semua daerah mengaksesnya.

“Pemerintah dan masyarakat siap. Tidak ada pilihan lain kecuali siap. Kami akan segera melakukan koordinasi dengan dua wali kota, Samarinda dan Balikpapan (sebagai daerah penyangga), termasuk dengan bupati Kukar dan PPU,” ujar orang nomor wahid di Pemprov Kaltim ini.

Kepala Daerah di Kaltim Berlomba Pasang Badan Amankan Ibu Kota Negara

Kukar Garansi Lahan, PPU Siap Tinjau Ulang HGU

Persoalan lahan acap menyandung pembangunan yang dihelat pemerintah. Menyadari hal itu, Bupati Kukar Edi Damansyah memberikan garansi jika pembangunan IKN di daerah yang dia pimpin bakal langgas dari persoalan lahan. Utamanya dari para tengkulak atau broker tanah.

Menurut dia, kawasan yang digarap sebagai IKN semuanya adalah milik negara. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat atau kelompok manapun mencangkok lahan di kawasan Bukit Soeharto dan sekitarnya menjadi milik pribadi. Walau saat ini Edi sendiri masih belum mengetahui di mana titik koordinatnya. “Kalau titik koordinatnya, saya belum tahu. Saya enggak mau berandai-andai,” ujarnya.

Guna menyongsong pembangunan IKN di tanah Kutai, Edi akan mulai menyiapkan perangkat daerah. Utamanya perangkat teknis seperti camat dan lurah. Jika IKN dibangun, maka dapat dipastikan akan ada peningkatan infrastruktur dan jumlah penduduk di Kukar. “Pendataan perlu dilakukan untuk menjaga kondusifitas. Tidak hanya bagi pendatang, tapi juga bagi warga setempat,” urainya.

Terpisah, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud menyampaikan, pemerintahan Benuo Taka –sebutan PPU- telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare untuk menyokong pembangunan IKN. Nantinya, semua izin lahan hak guna usaha (HGU) yang berada di sisiran kawasan IKN bakal ditinjau ulang.

“Kami sudah mengetahui di PPU ada banyak sekali lahan HGU. Karena ini berbicara tentang negara, kedaulatan, dan pemerintahan, maka (HGU) akan kami evaluasi ulang,” kata dia. “(Jumlah HGU yang dievaluasi), nanti kami lihat lagi dari arahan pusat. Kami belum tahu titik koordinatnya. Yang kami ketahui, titiknya hanya di Kaltim, PPU dan Kukar,” tutur dia kepada Akurasi.id.

Kepala Daerah di Kaltim Berlomba Pasang Badan Amankan Ibu Kota Negara

Pria yang karib disapa AGM ini memastikan, harga jual tanah di PPU tidak satu pun akan mengalami kenaikkan jika ke depannya akan ada lahan yang harus dibebaskan. Kata dia, sejak jauh hari, Pemerintah PPU telah menekan nilai jual objek pajak (NJOP) agar tidak mengalami kenaikkan.

“Sebelum IKN diisukan dipindah ke Kalimantan, kami sudah menekan NJOP agar tidak naik. Harganya tetap. Sewaktu saya dilantik sebagai bupati, saya mencanangkan ada investasi yang masuk ke PPU. Alhamdulillah, ibu kota negara yang ternyata dipindahkan ke PPU,” cakapnya.

Balikpapan Yakin Mampu Jadi Daerah Penyangga

Kota Balikpapan dan Samarinda adalah dua daerah di Kaltim yang bakal menjadi penyangga utama selama proses pembangunan ibu kota negara. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), setidaknya ada 1,5 juta penduduk Jakarta yang akan bermigrasi ke Kaltim dalam beberapa warsa ke depan.

Perihal itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengaku, daerah tempat dia memimpin selalu siap menjadi penumpil bagi aparatur sipil negara (ASN) di kementerian yang akan bermigrasi ke Kaltim. Kota Minyak –sebutan Balikpapan, memiliki semua infrastruktur, sarana, dan fasilitas publik yang dibutuhkan penduduk Jakarta.

“Secara infrastruktur, Balikpapan siap. Pemerintah Balikpapan dan saya sebagai wakil wali kota akan mendukung sepenuhnya atas penetapan IKN. Semoga bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” ucap dia saat dihubungi Akurasi.id melalui telepon gengamnya, Senin sore (26/8/19).

Hal penting yang ingin dikoordinasikan Rahmad Mas’ud sejak awal yakni bagaimana masyarakat Balikpapan dan daerah sekitarnya bisa berperan aktif membangun IKN. Kata dia, warga Kota Minyak tidak boleh menjadi penonton semata dalam pengerjaan megaproyek tersebut.

“Kami akan meminta kepada pusat agar tenaga kerja yang diprioritaskan adalah warga Kaltim. Utamanya mereka yang tinggal di sekitar IKN. Itu menjadi prioritas kami, bagaimana kesempatan lapangan kerja harus diberikan sebanyak mungkin kepada warga Balikpapan, PPU, dan Kukar,” tandasnya. (*)

Penulis/Editor: Yusuf Arafah

5/5 (2 Reviews)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close