DPRD Kaltim

Komisi II DPRD Kaltim Evalusi Keberadaan Perusda Jamkrida dan MBS

Lantaran Dianggap Minim Kontribusi terhadap PAD Kaltim

perusda jamkrida
Komisi II DPRD Kaltim melakukan rapat evaluasi atas kontribusi Perusda Jamkrida dan MBS terhadap PAD Kaltim. (Dok Humas DPRD Kaltim)

Akurasi.id, Samarinda – Secara berjenjang, Komisi II DPRD Kaltim melakukan berbagai upaya evaluasi terhadap peran setiap perusahaan daerah (perusda) yang telah dibentuk Pemerintah Kaltim. Lantaran, dari sekian banyak perusda yang sudah dibentuk, kontribusi mereka terhadap peningkatan keuangan daerah masih sangat rendah.

Baca Juga: Dari Kegiatan Bimtek, DPRD Kaltim Perkuat Kapasitas dan Fungsi Kerja

Di sisi lain, dana yang sudah digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kepada setiap perusda juga dianggap tidak sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sumbangsih di antara beberapa perusda tersebut bisa dikatakan jauh dari ekspektasi.

Logo dprd KaltimPada Selasa (10/12/19) lalu misalnya, Komisi II DPRD Kaltim secara khusus mengundang jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda Jamkrida dan Melati Bhakti Satya (MBS). Pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung D, DPRD Kaltim itu, ada banyak hal dievaluasi dewan terhadap kedua perusda tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridian H Wang yang memimpin jalan rapat tersebut banyak mempertanyakan kontribusi dari kedua perusda tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim. Menurut dia, jika melihat banyaknya unit usaha yang dipegang kedua perusda tersebut, maka sudah semestinya dapat menyumbang PAD yang besar bagi APBD Kaltim setiap tahunnya.

“Iya, kalau kita melihat, ada banyak unit usaha yang sedang ditugaskan dari kedua perusda ini (Jamkrida dan MBS). Tentunya ada banyak pertanyaan yang ingin kami gali dari Komisi II dari keberadaan MBS maupun Jamkrida selama ini,” imbuhnya.

Pada pertemuan itu, Veridiana mengemukakan, Komisi II yang dia pimpin tidak ingin berpanjang lebar mengevaluasi perusda yang dimiliki Pemerintah Kaltim. Dia hanya ingin menekankan kontribusi yang sudah diberikan setiap perusda untuk PAD Kaltim.

Selain itu, semua rangkaian evaluasi tersebut, sekaligus untuk memutuskan sikap DPRD Kaltim, apakah akan melayangkan rekomendasi kepada Pemerintah Kaltim untuk mempertimbangkan adanya perubahan status badan hukum perusda menjadi perseroan terbatas (PT) atau tidak. Dengan dasar, minimnya kontribusi yang diberikan perusda selama ini.

“Makanya, kami memanggil semua perusda. Kami mengawali evaluasi ini dengan melakukan proses audit atas kinerja mereka, baik secara internal maupun eksternal. Karena nantinya masih ada evaluasi lagi yang kami lakukan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, tugas dan fungsi dibentuknya perusda oleh pemerintah adalah untuk membantu meningkatkan PAD. Artinya, setiap perusda berkewajiban mencari untung sebanyak-banyaknya dari penyertaan modal yang digelontorkan pemerintah.

Namun kenyataannya, seperti Perusda MBS, jika bicara secara statistik, sumbangsih yang diberikan perusahaan plat merah itu belum mencermin adanya kontribusi yang begitu signifikan bagi PAD Kaltim. Apa yang disampaikan Sapto tentu bukan tanpa dasarnya. Dia menyebutkan, investasi yang dikucurkan Pemprov Kaltim sudah mencapai Rp1,2 triliun kepada Perusda MBS, baik itu berupa aset maupun penyertaan modal.

“Makanya, kami telah meminta kepada jajaran direksi Perusda MBS untuk segera menyiapkan data lengkap tentang core bisnis di masing-masing anak perusahaannya, begitu juga dengan legalitas pendiriannya,” sebutnya.

Untuk diketahui, saat ini MBS memiliki 10 anak perusahaan yang dibentuk berdasarkan perintah gubernur Kaltim. Dari pertemuan itu, diketahui saat ini ada 4 anak perusahaan MBS yang tidak aktif, yakni PT Kaltim Agro Mina Nusantara, PT Kaltim Aviation Holding, PT Trans Studio Samarinda dan PT Kaltim Ruhui Tama.

Menyikapi itu, Direktur MBS Agus Dwitarto mengaku ,dari fakta hukum yang ada, direksi MBS disebutnya tidak pernah menginisiasi secara langsung pembentukan anak perusahaan. “Secara resmi kami juga sudah melaporkan kepada Sekda, berapa yang sudah dan tidak kami setor.  Yang jelas ini menggambarkan kredibel efiden MBS tidak mampu membiayai, seluruh anak perusahaan,” tuturnya. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    Ok No thanks