DPRD Bontang

Komisi III Bahas Perda Perubahan Retribusi Jasa Umum

Ketua dan anggota Komisi III DPRD serta tim asistensi saat membahas besaran tarif tentang perubahan atas retribusi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan hewan, serta perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang. (Bambang Al Fatih/Akurasi.id)

Akurasi.id, Bontang – Komisi III DPRD Bontang bersama Tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang melakukan pembahasan perubahan kedua atas Peraturan daerah (Perda) Bontang nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Kamis (2/5).

Bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD Bontang, pertemuan yang dihadiri ketua dan anggota komisi III, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Bontang, perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP), serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) itu membahas tentang perubahan atas retribusi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan hewan, serta perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Ningsih, perwakilan Bagian Hukum Setda Bontang mengatakan, sejak 2011 lalu perda ini belum mengalami perubahan tarif, sehingga harus mengalami revisi. Menurut tim kata dia, tarif retribusi yang ada saat ini dinilai terlalu kecil. Jika revisi ini dilakukan, tentu akan berdampak pada naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang.

“Tarif baru yang kami ajukan ini mengacu pada daerah-daerah sekitar. Seperti Samarinda dan Balikpapan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Suasana pertemuan antara Komisi III DPRD Bontang dengan tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang, Kamis (2/5). (Bambang Al Fatih/Akurasi.id)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD, Rustam mengemukakan, untuk menentukan besaran tarif retribusi ketiga item pelayanan tersebut, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam serta akan melakukan studi banding ke beberapa daerah, untuk melihat perbandingan besaran retribusi tersebut.

“Target raperda ini rampung Juli mendatang. Setelah kami melakukan perbandingan ke daerah lain, baru kami bisa menentukan berapa besar tarifnya,” ujar politisi Golkar tersebut.

Ditambahkan anggota Komisi III Suhut Hariyanto, sebelum besaran retribusi ini disahkan, pihaknya mengusulkan pemkot untuk melakukan uji publik terlebih dahulu, guna melihat sejauh mana kemampuan masyarakat mampu membayar.

“Jangan sampai sudah disahkan tetapi ternyata masih ada komplain dari masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam

5/5 (1 Review)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close