Politik

KPU Bontang Gelar Sosialisasi Pilkada 2020 Bersama Media, Berharap Jangan Golput

sosialisasi pilkada
Sosialisasi tahapan pilkada KPU Bontang bersama awak media Bontang di Sekretariat KPU. (Muhammad Facmi Syafa/Akurasi.id)

Akurasi.id, Bontang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang melaksanakan sosialisasi pilkada di Kantor Sekretariat KPU, di Jalan Mulawarman, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, pada Kamis (23/01/20) malam.

baca juga: KPU Tunda Penetapan Anggota Dewan Terpilih

Agenda tentang tersebut membahas tentang ‘Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2020’ yang dihadiri seluruh awak media cetak dan elektronik seperti televisi, radio, dan daring.

Komisioner KPU Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Bontang Acis Maidy Muspa menyebutkan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Sejauh ini, kata dia,  sudah ada beberapa kandidat yang akan mendaftar sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota.

“Pendaftaran akan dibuka pada 16 sampai 18 Juni 2020 nanti,” jelasnya.

Acis menuturkan demi menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang, pihaknya memastikan akan meningkatkan kinerja lebih maksimal.  mulai dari proses persiapan, perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi,  hingga pelaporan tahapan.

Saat ini, KPU Bontang sudah masuk pada tahap persiapan. Yakni meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat, dan penyuluhan atau bimbingan teknis (bimtek). Mulai dari anggota KPU Bontang hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Pengawasan pada pilkada nanti akan lebih ditingkatkan, makanya pada saat pencoblosan nanti diharapkan masyarakat dapat benar-benar memilih calon yang disukainya,” harap Acis.

Terkait masalah masyarakat yang menjadi pemilih golput, Acis menerangkan pada pemilu merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat dari undang-undang.  Jadi, jika pemilu nanti ada warga negara yang tidak mencoblos tidak ada sanksi apapun. Namun dia menyayangkan jika ada warga yang golput. Sebab, kata dia, dana yang dikeluarkan negara sangat besar untuk pembiayaan pilkada 2020 nanti.

“Mungkin jika dialokasikan untuk kepentingan negara yang lain seperti pembangunan dan infrastruktur bisa sangat mencukupi dan berguna. Jadi jangan sampai golput,” imbuhnya.

Acis menambahkan melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mencapai tujuan bersama yaitu menyukseskan demokrasi.  Dengan adanya pilkada September nanti merupakan momentum masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. (*)

Penulis: Muhammad Fachmi Syafa
Editor: Suci Surya Dewi

Tags
Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close