HeadlineIndepth

Macetnya Pelabuhan Kenyamukan dan Bandara Sangkima hingga Klaim Sukses Janji Ismu-KB (4-habis)

Pengoperasian Pelabuhan Kenyamukan Sangatta adalah salah satu janji politik Ismu-KB yang hingga kini masih dinantikan wujudnya oleh masyarakat. (Istimewa)

Akurasi.id, Sangatta – Keberadaan megaproyek Pelabuhan Maloy dan Bandara Sangkimah jadi impian lawas Pemkab Kutim. Bandara Sangkimah memangkas jarak perjalanan antara Kutim dan kabupaten/kota di Kaltim. Begitu pun KIPI Maloy. Proyek pelabuhan yang terkoneksi dengan jalur Tol Laut Nasional ini membawa asa penggerak roda ekonomi di Kutim. Agar daerah tak bergantung penuh pada sawit dan industri ekstraktif batu bara yang dikelola Kaltim Prima Coal (KPC).

Baca Juga: Janji Desa Membangun Rp 5 Miliar itu Mandek (3)

Nasib Bandara Sangkimah yang bersinggungan dengan Taman Nasional Kutai (TNK) membuat pembangunannya mandek. Pemkab perlu mengurus izin pengelolaan kawasan konservasi itu. Menurut Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, ihwal ini mestinya tak jadi soal lantaran runway Sangkimah tak masuk dalam kawasan tersebut. Upaya pemerintah meminjam lahan milik Pertamina itu belum mendapat kepastian.

Opsi lain, bandara milik KPC diperlebar. Jalur keluar publik yang terpisah dengan jalur milik KPC sebagai opsi. Lagi-lagi pemerintah harus berurusan dengan pusat. “Ujung-ujungnya sudah rumit, susah, buram pula,” sebut Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bullang.

Serupa dengan Maloy, pelabuhan yang sudah setengah jalan itu justru mandek karena polemik kepemilikan aset. Tak jelas milik pemerintah pusat, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Pemkab Kutim. “Enggak ada kepastian. Kalau dipastikan milik Kutim, pasti langsung kami gelontorkan dana meski lewat MYC (multi years contract),” tuturnya.

Fokus sementara pemerintah pun dialihkan untuk mempercepat jembatan penghubung Sangatta Utara dan Selatan. Pemerintah telah menempuh beragam cara demi membebaskan lahan untuk proyek tersebut. “Pemilik lahan sudah setuju ganti untung tinggal diproses saja,” sebutnya.

Nisbahku Sayang, PAD Malang

Kutim boleh jadi kabupaten dengan perkebunan sawit terbesar se-Kaltim. Tapi, nyatanya Kutim masih menggantung pundi-pundi dari pusat. Dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) menjejal lebih dari 60 persen batang tubuh APBD Kutim. Tak pelak, jika kucuran mandek atau dipangkas, APBD Kutim bisa reot dan pembangunan tersendat.

Kepala Badan pendapatan Daerah Kutim, Musyaffa, mengaku ketergantungan itu bersumber dari sumber daya alam dijadikan tolok ukur pusat di terhadap pendapatan Kutim. Kondisi APBN jadi pengunci keberlangsungan keuangan daerah agar bisa tegak.

Bisa ditilik pada 2019 ini, sambung dia, pemkab dipastikan “mengencangkan ikat pinggang” lantaran target pajak nasional (TPN) tak tercapai. Dengan begitu, ada anggaran yang dipangkas pusat. Prediksi keuangan daerah yang tertulis di atas kertas pun bakal direvisi. “Sekitar Rp 400 miliar dipastikan tak diberikan pusat,” akunya.

Upaya daerah melobi pemerintah pusat agar tidak memangkas aliran dana jelas tak mungkin. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sudah memiliki kalkulasi tersendiri. Semisal dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA). Kutim mendapatkan kucuran karena didominasi sawit dan batu bara yang dikelola Kaltim Prima Coal (KPC) dengan kontrak jangka panjang. DBH SDA pertambangan batu bara diperoleh dari iuran tetap, eksplorasi, dan eksploitasi. Dari tiga iuran itu, hanya 64 persen yang kembali ke Kutim. Sisanya dibagi dengan provinsi.

Begitu pun dengan dana alokasi umum (DAU). Besarannya bergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. “Kalau ada yang bilang kami tak jago melobi pusat, pasti orang itu tak baca aturan. Kami hanya bisa menanyakan kapan cair dana itu,” jelasnya.

Klaim keuangan bisa disiasati dengan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kutim, jelas sebuah dagelan. Sumber PAD hanya dari pajak daerah dan retribusi. Lewat beleid Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 11 jenis pajak daerah. Sementara retribusi bisa diseruput dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. “Optimis sih boleh. Tapi kalau melihat potensi pertumbuhan di Kutim, mau didorong pun tak berpengaruh signifikan,” ulasnya.

Alasannya, PAD tak bisa menopang penuh APBD karena persentasenya saban tahun hanya berkisar 20-30 persen dari total anggaran. Meski terus naik, tetap saja belum bisa menopang penuh kebutuhan Kutim.

Pusing, kata dia, sudah pasti. Pemkab sudah dipastikan menyusun ulang dana yang diproyeksikan untuk pembangunan daerah. Bukan tak mungkin ada proyek yang bakal menepi sementara. “Pak Sekda (Irawansyah) sudah menginstruksikan untuk dirasionalkan anggaran. Mau tidak mau harus dilakukan,” tuturnya.

Klaim Sukses Janji Ismu-KB

Kepemimpinan Ismunandar-Kasmidi Bulang (Ismu-KB) di Kutai Timur (Kutim) akan segera berakhir. Jelang lima tahun duet ini memimpin daerah, pelbagai program pembangunan di Kutim perlu ditilik. Apakah visi-misi mereka mengendap dan berdampak di kabupaten bercogan Tuah Bumi Untung Banua itu? Urusan air dan listrik misalnya. Tak luput dijadikan janji politik yang dituangkan dalam program desa membangun. Bagaimana kabar dan realisasi semua program itu?

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang yang diwawancara khusus media ini pada medio Juli lalu mengaku capaian penyediaan air bersih memang terbilang kecil. Jelang lima tahun duetnya bersama Ismunandar mengawal Kutim, persentase penyaluran air bersih ke pemukiman warga berkisar 45-50 persen. “Untuk Sangatta sudah 80 persen. Tinggal optimalkan jaringan ke Sangatta Selatan,” ucapnya.

Koordinasi Pemkab dengan PDAM Tirta Banua untuk membangun jaringan baru ke Sangatta Selatan sudah bergulir. Jalurnya tidak melewati Jalan Yoes Soedarso, melainkan Jalan Kabo Jaya. Jalan ini dipilih karena diprediksi dapat memangkas panjang jaringan. Tentunya turut mengikis pengeluaran pemasangan jaringan baru dan tidak merusak jalan. “Biaya pemasangan pipa jaringan bisa ditekan. Mengurangi beban APBD juga,” imbuhnya.

Topografi Kutim hingga sebaran pemukiman jadi aral untuk  memperkuat jaringan air bersih di bawah kontrol PDAM. Apabila badan usaha daerah ini dipaksa untuk mengembangkan jaringan air bersih ke kecamatan lain, pasti membebani anggaran.

Program lain seperti program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (Spamdes) dimanfaatkan sebagai cara jitu menyiasati kebutuhan air bersih di Kutim. Dua program ini, kata Kasmidi, diberdayakan sesuai kondisi kawasan perdesaan di Kutim.

Kepala desa (kades) dituntut menakar kebutuhan desa. Kades diminta memilih program yang bisa bersinergis dalam pemenuhan air baku. “Memang enggak bisa semua diterapkan. Seperti Sangkulirang. Kondisi geografinya yang dekat laut dan mayoritas air tanah yang asin. Perlu penanganan yang lebih spesifik,” tuturnya.

Mengandalkan Swasta

Masalah jaringan yang terbentur jarak  pun jadi aral aliran setrum. Koordinasi aktif dengan PLN ajek bergulir untuk mengetahui kawasan yang tak terjangkau listrik PLN. Dengan begitu, pemkab bisa mencarikan solusi lain agar setrum dinikmati warga.

Selain bersumber dari APBD, pemerintah membangun kemitraan dengan perusahaan yang beroperasi di Kutim. Setiap perusahaan harus membagi pasokan listriknya ke desa terdekat. Opsi lain, menyeruput tali asih perusahaan untuk menyediakan panel surya komunal. Busang dan Pulau Miang di Sangkulirang, sebut Kasmidi, sudah menerapkan konsep ini. “Kondisi Kutim kan terbagi antara kota, pedalaman, dan pesisir. Makanya perusahaan yang beraktivitas di sini harus berkontribusi juga. Jangan beraktivitas saja tanpa lihat kondisi warga sekitar,” sebutnya.

 

Pariwisata Di Pusaran Ekstraktif

Kutim yang kini jadi sorotan karena penambangan Karst Sangkulirang-Mangkalihat mengidamkan pariwisata sebagai potensi meraup pendapatan, nyatanya tak jelas juntrungannya. Luas wilayah hingga infrastruktur yang tak memadai dijadikan pemkab sebagai dalih. Padahal, keberadaan hutan dan karst jelas menghadirkan wisata tanpa perlu banyak modal. Cukup pemerintah membangun syarat dan prasyarat wisata alam.

Kasmidi mengaku pariwisata memang sektor yang dilirik pemkab. DBH dan pajak perizinan perkebunan sawit yang diandalkan belum terasa impaknya. “Tapi kan perlu infrastruktur. Akses jalan yang mudah ke sana. Memang bagi pecinta alam tak jadi soal meski hutan rimba. Tapi tak semua mau seperti itu,” tuturnya. (*)

Penulis: Tim Redaksi Akurasi.id
Editor: Yusuf Arafah

5/5 (9 Reviews)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close