CorakHeadlineIsu Terkini

Masyarakat Kaltim Perlu Bersiap, Pembangunan IKN Bakal Menyerap 16 Ribu Tenaga Kerja

tenaga kerja
Pembangunan IKN di Kaltim bakal menyerap tenaga kerja hingga belasan ribuan orang. (Dok Humas Pemprov Kaltim)

Akurasi.id, Samarinda – Masyarakat Kaltim tampaknya mesti menyiapkan diri mulai dari sekarang. Sebab, pembangunan ibu kota negara (IKN) yang akan dimulai pada 2020, diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 16 ribu orang.

baca juga:Ratusan Eselon III dan IV di Kaltim Mulai Dipangkas Juni 2020

Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim Taufik Fauzi saat ditemui di kantornya belum lama ini. Kepada media, Taufik berujar, informasi itu dia dapatkan saat berkonsultasi dengan Kementerian PUPR sebelumnya di Jakarta.

Pengerjaan tahap awal megaproyek tersebut, lanjut dia, akan mulai dilaksanakan pada 2020 hingga 2024. Selama 4 tahun mendatang, setidaknya, pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan membangun sejumlah perkantoran pemerintahan Indonesia.

“Dari informasi Kementerian PUPR, katanya, untuk Rp1 triliun itu membutuhkan pelaksana di lapangan sekitar 16 ribu orang pekerja. Dengan masa kerja selama 4 tahun, dari 2020-2024,” terangnya.

Jika bercermin dari kebutuhan pekerja tersebut, otomatis masyarakat Kaltim juga harus menyiapkan diri. Karena nantinya, masyarakat Kaltim yang akan diprioritaskan untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek bernilai ratusan triliun tersebut.

“Ya, bisa dibayangkan saja ada berapa banyak tenaga kerja Kaltim yang bisa diberdayakan ke depan. Makanya, masyarakat Kaltim sudah harus menyiapkan diri dari sekarang dan semua yang memang dibutuhkan dalam pembangunan IKN nanti,” serunya.

Taufik menyebutkan, sebagaimana hasil hearing antara Pemerintah Kaltim dengan Komisi XI DPR RI maupun dengan Panitia Khusus (Pansus) IKN di Jakarta, diketahui, dana yang dibutuhkan dalam merealisasikan pembangunan pusat pemerintahan Indonesia di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- mencapai Rp466 triliun.

“Artinya, akan ada dana yang begitu besar yang masuk ke Kaltim. Cuman memang, kami belum mengetahui skema pembangunan pastinya seperti apa. Karena kami memang belum ada diberitahukan oleh pemerintah pusat atau kementerian terkait,” tuturnya.

Untuk diketahui, rencana pembangunan IKN di Kaltim terbagi menjadi empat. Pertama, pembangunan kawan inti pusat pemerintahan dengan luas lahan 2.000 hektare. Kawasan inti ini terdiri dari Istana, kantor lembaga negara berupa kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian taman budaya, dan bontanical garden.

Kedua, kawasan IKN seluas 40.000 hektare, yang terdiri dari perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science dan techno park, Hi-tech and clean industries, R&D Center, Mice/Convention Center, Sport Center, dan Museum.

Ketiga, kawasan perluasan IKN 1 seluas 200.000 hektare, terdiri atas National  Park, Konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman Non-ASN, serta bandara dan pelabuhan. Terakhir, kawasan perluasan IKN 2 seluas 200.00 hektare, terdiri atas metropolitan dan wilayah pengembangan terkait dengan provinsi sekitarnya.

“Yang menjadi kewenangan kami, akan semaksimal mungkin kami kerjakan. Dan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan kami koordinasinasikan dengan kementerian terkait,” kata Taufik.

Dalam pembangunan IKN ini sendiri, pemerintah pusat memiliki dua skenario pembangunan infrastruktur. Pertama, fungsi utama, meliputi pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Skenario pertama, proyek itu menelan anggaran Rp32,7 triliun. Kedua Rp20 triliun.

MAHYUNADI

Kedua, fungsi pendukung meliputi pembangunan gedung dan rumah ASN, Polri, TNI, fasilitas  pendidikan dan kesehatan. Skenario pertama menelan anggaran Rp265,1 triliun dan skenario kedua menelan anggaran Rp182,2 triliun. Ketiga, fungsi penunjang, terdiri atas pembangunan fasilitas sarana dan prasarana, dengan skenario pembiayaan pertama Rp160,2 triliun dan skenario kedua sebesar Rp114,8 triliun.

Adapun untuk kebutuhan pengadaan lahan IKN, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp8 triliun untuk skenario pertamanya. Sementara untuk skenario keduanya, pemerintah menyiapkan sebesar Rp6 triliun.

“Secara keseluruhan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN selama beberapa tahun ke depan sebesar Rp466 triliun atau USD 32,9 billion. Itu skenario pertamanya. Kalau skenario keduanya sebesar Rp323 triliun atau USD 22,8 billion,” bebernya. (*)

Penulis: Dirhanuddin

Tags
Show More

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close