Catatan

Menyoal Keterlibatan Gubernur Kaltim Isran Noor di Forum GCF

Menyoal Keterlibatan Gubernur Kaltim Isran Noor di Forum GCF
Pradarma Rupang (Istimewa)

Ditulis Oleh: Pradarma Rupang

5 Mei 2019

Kepada Direktur The Nature Conservancy (TNC), para delegasi, seluruh panitia, dan peserta Governor’s Climate and Forest (GCF) Task Force 2019 di Kolombia. Perkenalkan kami dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim). Sebuah jaringan kerja masyarakat di akar rumput. Komunitas dan organisasi non-pemerintah (ornop) yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan, batu bara, dan migas yang beraktivitas di Kaltim.

Melalui surat terbuka ini, kami bermaksud menyatakan penolakan dan ketidaksetujuan atas dilibatkannya Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai undangan istimewa mewakili pemerintah Kaltim dalam pertemuan GCFTask Force 2019 di Kolombia pada 30 April-3 Mei 2019.

Kami berpendapat, di bawah kebijakan Isran Noor, arah dan masa depan Kaltim jauh lebih mengkhawatirkan. Seperti halnya peribahasa, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Situasi itu tergambar jelas lewat kondisi Kaltim saat ini.

Kaltim yang memiliki populasi penduduk 3,5 juta jiwa menghadapi tantangan berat kala kebijakan politik akan ruang hidup dan layanan fungsi alamnya mayoritas dikuasai industri ekstraktif. Lebih dari satu dekade isu deforestasi begitu menggemparkan bumi Kaltim.

Kini pasca Kaltim dimekarkan dengan Kalimantan Utara (Kaltara), luas daratan dan populasi tentu saja berubah. Dari 12,7 juta hektare, 73 persen atau 9,3 juta hektare ruang hidup provinisi kami telah diobral ke dalam kaplingan-kaplingan konsesi tambang, perkebunan sawit besar, Hutan Tanaman Industri (HTI), serta Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Ini belum termasuk ruang pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

Obral izin ruang hidup dan hutan mengakibatkan sejumlah krisis yang tak berkesudahan. Sejak 2011 hingga 2019, sudah 33 anak mati di lubang tambang di Kaltim. Angka ini akan terus bertambah seiring tidak adanya keberanian Isran Noor menindak secara tegas perusahaan tambang bermasalah.

Hal lainnya, upaya mengurangi laju emisi gas rumah kaca sepertinya tidak ada dalam kamus gubernur baru ini. Saat pemerintah pusat memberikan sanksi agar Kaltim menurunkan tingkat produksi batu bara dan lebih mengutamakan distribusi batu bara untuk serapan pasar dalam negeri (Domestik Market Obligation), Isran Noor justru menentang kebijakan tersebut. Dia meminta produksi batu bara ditingkatkan. Padahal kita tahu bersama bahwa peningkatan produksi batu bara beriringan dengan percepatan dampak perubahan iklim. Karena batu bara adalah energi kotor yang ditentang masyarakat global.

Jatam menemukan sedikitnya 1.735 lubang tambang batu bara yang ditinggalkan tanpa reklamasi dan rehabilitasi. Lubang-lubnang besar ini hanya tercipta dari 60 persen izin tambang. Belum 100 persen dari total 1.404 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang diterbitkan pemeritnah pusat dan pemerintah daerah.

Penurunan produksi tentunya menahan laju bukaan hutan dan pembukaan lubang-lubang tambang baru. Sejak dulu seharusnya dilakukan penutupan lubang-lubang lama yang telah ditelantarkan perusahaan. Namun sejak gubernur baru terpilih, sinyal pemulihan pasca tambang sepertinya kembali menjadi retorika semata.

Akibatnya, 33 orang anak tewas di lubang bekas tambang batu bara. Gubernur Kaltim Isran Noor malah menyalahkan hantu di lubang-lubang tersebut. Pernyataannya yang memalukan itu direkam dalam film dokumenter Sexy Killer.

Sejak periode kekuasaan Awang Faroek Ishak hingga Isran Noor, kami tidak menemukan fakta inovasi dan terobosan yang mengarah pada penyelamatan sumber daya alam, keselamatan hutan, dan keselamatan rakyat. Yang terjadi, khususnya sepanjang 2010-2019, penjarahan batu bara ilegal kerap terjadi dan dibiarkan oleh gubernur.

Aktivitas penghancuran ini tidak hanya terjadi di wilayah sekitar pemukiman rakyat. Tetapi juga berlangsung di kawasan hutan konservasi serta hutan lindung. Tidak adanya pengawasan mengakibatkan pajak rakyat dibebankan untuk memulihkan kerusakan lingkungan.

Kini pemerintah provinsi sedang berusaha menurunkan status kawasan lindung dan kawasan konservasi di Kaltim. Sedikitnya 44 izin tambang batu bara diterbitkan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Hutan yang luasnya lebih dari 60 ribu hektare yang kini makin terancam dengan usulan kontroversial Isran Noor yang menginginkan ibu kota negara yang baru berlokasi di hutan konservasi ini. Itu artinya hutan akan ditebang lagi.

Di wilayah pesisir laut dan pantai juga tak luput dari sejumlah persoalan. Hancurnya sejumlah terumbu karang dan rusaknya padang lamun turut memberikan kontribusi bagi produksi oksigen dan menyerap karbondioksida. Keberadaannya kini terancam dengan maraknya aktivitas bongkar muat kapal-kapal besar pengangkut batu bara di pesisir pantai di Kaltim. Terumbu karang Biduk-Biduk dan Derawan, pesisir laut Sandaran, wilayah Delta Mahakam, pesisir laut dan Teluk Balikpapan, hingga pesisir kawasan konservasi cagar alam Teluk Adang dan Teluk Apar, terancam rusak. Padahal di kawasan-kawasan lestari ini dijadikan ruang tangkap bagi mayoritas nelayan tradisional penyuplai ikan di seluruh kota di Kaltim.

Dalam perjanjian Paris (COP) di hadapan delegasi negara-negara lain, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 1 miliar ton. Komitmen tersebut hanya berasal dari sektor kehutanan. Wilayah mana saja yang menjadi penyanggah utama dari komitmen ini? Tentu saja diarahkan pada Kaltim yang diharapkan akan berkontribusi besar menyukseskan kesepakatan Paris ini. Tetapi apa yang terjadi? Di bawah dua periode gubernur, sektor kehutanan kami menuju kepunahan. Tujuh hutan konservasi di Kaltim tiap hari nasibnya kian memprihantinkan. Sejumlah izin ekstraktif telah diterbitkan di kawasan tersebut.

Nasib kawasan hutan bisa dilihat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2016-2035. Terdapat ketidakadilan ruang hidup serta tidak ada keberpihakan visi ekologi berkelanjutan. Dalam peraturan daerah (perda) tersebut, 80 persen daratan di Kaltim diperuntukkan untuk izin pengerukan sumber daya alam yang cenderung eksploitatif dan merusak. Sebanyak 42 persen di antaranya dialokasikan untuk tambang batu bara. Hal ini memberikan dampak pencemaran lingkungan yang lebih luas. Bertentangan dengan komitmen perubahan iklim dan slogan green Kaltim.

Tak berbeda dengan pendahulunya, program penurunan emisi di bawah Isran Noor hanyalan bualan belaka. Gubernur tidak berupaya mengatasi krisis ekologi. Justru menambah krisis dengan memberikan izin pertambangan batu kapur demi pembangunan pabrik semen di bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Padahal ekosistem karst ini harus dilindungi karena menyerap 6,2 juta ton karbon serta ruang hidup masyarakat dan kawasan penyangga bagi ekosistem di sekitarnya.

Berdasarkan semua dosa atas hutan dan keterlibatan aktif Gubernur Kaltim Isran Noor dalam mendorong pertambangan batu bara dan pertambangan batu kapur demi pabrik semen, maka TNC mestinya tidak memberikan panggung bagi Isran Noor. Kecuali TNC sebagai organisasi pro lingkungan hidup hendak kehilangan reputasi di hadapan rakyat Kaltim yang sedang menjadi korban pertambangan dan industri ekstraktif.

Karena itu kami mendesak TNC agar segera mengklarifikasi dan mencabut rekomendasi Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai peserta dan pembicara di Governor Climate Forum and Forest Task Force 2019 di Kolombia. Kemudian kami juga mendesak panitia pelaksana forum ini menghentikan pemberian panggung bagi Gubernur Isran Noor dalam forum tersebut. (*)

Editor: Ufqil Mubin

Sekilas: Pradarma Rupang adalah Dinamisator Jatam Kalimantan Timur.

4.7/5 (3 Reviews)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close