HeadlineIsu Terkini

Pasca Wahyu Meregang Nyawa di Sungai Masabang, Warga Mendesak Pemerintah Membangun Jembatan

Asran Lode. (Ella Ramlah/Akurasi.id)

Akurasi.id, Sangatta – Warga Sangatta Utara dan Sangatta Selatan mendesak pemerintah membangun jembatan penghubung antardua desa tersebut. Tuntutan ini mencuat setelah insiden pada Kamis (4/7/2019) lalu yang merenggut nyawa seorang anak berumur enam tahun bernama Wahyu.

Salah satu desakan itu diwakili warga Sangatta Selatan, Dimas (32). Pekerja di tambang ini mengaku saban hari hilir mudik menggunakan ponton. Setiap melintasi sungai menggunakan moda transportasi tradisional itu, dia acap merasa takut.

Baca Juga:Anak yang Tenggelam di Sungai Sangatta Ditemukan Tak Bernyawa

Karena itu Dimas berharap pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan jembatan agar tak ada lagi korban yang tenggelam di Sungai Masabang. “Solusi terbaik ialah pembangunan jembatan pendekat untuk jangka pendek,” sarannya.

Baca Juga: Motor Penumpang Ponton Terjun ke Sungai, Bocah Enam Tahun Tenggelam

Sejatinya pembangunan jembatan ini sudah mencuat sejak lama. Namun tak kunjung direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Padahal lokasi jembatan telah ditentukan.

Pun demikian dengan kontraktor yang akan membangun jembatan tersebut. Pemerintah telah menunjuknya. Sayangnya hingga kini progres pengerjaan proyek tahun jamak itu tak kunjung berlanjut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutim Aswandini Eka Tirta melalui Kasi Perencanaan Teknis, Asran Lode, mengatakan, pembangunan jembatan akan tetap dilanjutkan pemerintah. Hanya saja pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan pemilik lahan.

“Pemilik ponton pun minta ganti rugi Rp 1 mililar per ponton,” ungkapnya, Sabtu (6/7/19).

Terdapat tujuh rumah yang akan dilintasi jembatan tersebut. Enam rumah di Sangatta Utara. Sisanya, satu rumah di Sangatta Selatan. Pemkab Kutim menawarkan ganti rugi Rp 100 juta per rumah.

“Tapi mereka belum mau. Itulah masalahnya,” sebut dia. Meski begitu, pihaknya bakal meneruskan proyek tersebut. Tujuh rumah tersebut akan tetap digusur oleh pemerintah.

Dalihnya, pemerintah akan mengevaluasi pembangunan rumah di atas bantaran sungai. “Seharusnya tidak boleh ada orang yang mendirikan rumah atau permukiman di bantaran sungai,” tegas Asran. (*)

Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (8 Reviews)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close