HeadlinePolitik

Menyoal Sistem Pemilu Serentak di Indonesia (1)

Perspektif Hukum Izin Pabrik Semen di Kawasan Karst
Herdianyah Hamzah (Ufqil Mubin/Akurasi.id)

Akurasi.id, Samarinda – Jika tidak ada gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), maka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif (caleg) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI adalah babak akhir dari tahapan Pemilu 2019. Meski demikian, kontestasi demokrasi lima tahun ini menyisakan beragam tanggapan dari ahli hukum dan politik.

Penyebabnya, pemilu yang menggabungkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ini menimbulkan efek negatif bagi penyelenggara pemilu. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, sebanyak 527 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meregang nyawa karena diduga kelelahan saat menjalankan tugas di Pemilu 2019.

Pun demikian dengan proses pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memastikan tahapan pemilu yang meliputi pilpres dan pileg dapat berjalan sesuai koridor hukum. Kenyataannya, tidak semua tahapan pengawasan pemilu berjalan sesuai idealisme konstitusi. Beragam fenomena money politic hingga keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pertarungan politik menjadi rahasia umum di pemilu tahun ini.

Karenanya, pelaksanaan pemilu serentak pertama sejak era Reformasi ini menuai catatan kritis dari beragam kalangan. Tak sedikit pula yang ingin tetap mempertahankan sistem tersebut. Pertanyaan pokoknya, apa yang mesti diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem pemilu ini? Berikut kami menyuguhkan bagian pertama hasil wawancara kami dengan pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah.

Apa yang perlu dievaluasi di Pemilu 2019?

Kalau evaluasi secara umum, saya lebih tertarik mengevaluasi pemilu serentak ini. Secara teknis, pemilu ini banyak menimbulkan korban. Lebih dari 500 orang anggota KPPS yang meninggal dan ribuan orang masuk rumah sakit. Atas dasar itu pula saya dan teman-teman kembali mewacanakan evaluasi pemilu serentak menjadi dua bagian.

Dalam artian, pemilu nasional meliputi pilpres, pemilihan DPR, dan DPD dijadikan satu. Sementara di tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah, itu dijadikan satu. Ada beberapa variabel yang kita gunakan sebagai landasan argumentasi. Pertama, pemilu nasional dan lokal yang dipecah ini membuat pemilih dapat mengukur dan menilai kualitas calon-calon yang tersedia.

Khususnya seberapa besar pemahaman publik terhadap isu pemilu nasional dan lokal. Selama ini banyak politisi yang berkiprah di nasional tidak memahami masalah daerah. Kebanyakan mereka membawa isu nasional ke daerah. Mereka gagal menyerap kebutuhan-kebutuhan di tingkat daerah. Jika pemilu nasional dan lokal dipisah, maka pemilih dapat melihat kemampuan caleg mengurai masalah nasional dan daerah.

Kedua, hal ini sekaligus menjawab persoalan teknis yang dialami penyelenggara pemilu. Terutama petugas KPPS yang menjadi korban. Memang benar bukan hanya pemilu kali ini ada korban. Pada pemilu 2014 juga ada banyak korban. Tetapi semakin banyak korban, ada kegagalan penyelenggara melakukan mitigasi persoalan dan gagal menjawab beban kerja KPPS. Sehingga penyelenggara tidak dapat memberikan solusi terhadap antisipasi jatuhnya korban.

Seandainya pemilu serentak ini dipecah, beban kerja KPPS akan jauh lebih ringan. Kita bisa mengantur ritme kerja penyelenggara dan meringankan beban fisik anggota KPPS. Kalau dibandingkan dengan lima kotak ini, minimal setiap TPS menghitung suara sehari penuh.

Itulah dua alasan yang dijadikan landasan mengapa diperlukan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Apakah itu bertentangan dengan ketetapan MK? Terlalu dini ketika ini disebut bertentangan dengan ketetapan MK. Hal ini tetap disebut pemilu serentak. Hanya saja dipisah.

Ada juga orang yang menginginkan tetap dipertahankan pemilu serentak seperti 2019 ini. Tetapi syaratnya menggunakan e-voting. MK pernah memperbolehkan pemilu menggunakan e-voting. Artinya kata “boleh” dalam bahasa hukum itu digunakan sebagai opsi. MK menyebutkan, ada dua syarat untuk menggunakan e-voting. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan luber dan jurdil dalam pemilu. Kedua, mesti ada infrastruktur yang baik.

Apakah infrastruktur di Indonesia sudah mendukung untuk pelaksanaan pemilu dengan sistem e-voting? Memang ada beberapa daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai. Tetapi penyebarannya terbatas. Hanya tersebar di perkotaan. Kalau di daerah-daerah terpencil, jangankan e-voting, akses listrik saja masih susah.

Kesimpulannya, saat ini Indonesia belum bisa menggunakan e-voting di pemilu serentak. Meskipun opsi itu tersedia. Saya secara pribadi berpendapat, boleh saja kita menggunakan e-voting. Tetapi cara itu sebagai ajang uji coba. Misalnya digunakan untuk pemilihan kepala daerah. Kalau untuk pemilu serentak, hal itu masih mustahil diterapkan jika dilihat kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini.

Selain jatuhnya korban jiwa dari KPPS, adakah ekses negatif lain dari pemilu serentak ini?

Saya tidak melakukan riset secara mendalam soal pemilih yang asal memilih caleg dan calon presiden. Tetapi ada beberapa orang dalam testimoni menyebutkan mereka memilih namun tidak mengetahui latar belakang dan visi calon. Saya menduga banyaknya caleg membuat masyarakat sulit menentukan pilihan. Artinya apa? Itu menjadi hipotesis bahwa lima surat suara membuat masyarakat bingung menjatuhkan pilihan.

Sebenarnya waktu kampanye yang panjang ini sudah memadai untuk memperkenalkan peserta pemilu. Cuma masalahnya, orang-orang lebih banyak fokus ke pilpres. Kebanyakan masyarakat tidak mendapat informasi yang memadai untuk memilih calon presiden dan caleg.

Ada persoalan dalam aspek regulasi pilpres ini. Khususnya presidential threshold. Aturannya 20 persen suara di DPR dan 25 persen suara sah secara nasional. Penggabungan ini membuat pemilu menjadi brutal. Kampanye negatif batasannya sangat tipis. Masyarakat diarahkan untuk saling membenci. Dalam tradisi demokrasi, sebenarnya ini tidak sehat. Persaingan itu memang perlu. Tetapi tidak boleh dibumbui dengan kebencian. Misalnya dalam hal ini kampanye mayoritas dan minoritas. Presidential threshold inilah muara kebencian dalam kampanye.

Bagaimana persoalan hukumnya? MK pernah menetapkan pemilu serentak. Tetapi tidak menyebutkan presidential threshold. Karena ambang batas itu termasuk open legal policy. Hal itu menjadi kebijakan terbuka. Terserah bagi pembuat undang-undang. Padahal asbabun nuzul adanya pemilu serentak itu agar ambang batas menjadi nol persen. Supaya masyarakat memiliki banyak opsi.

Sebelum pemilu kemarin, ada dugaan akan terjadi golput yang tinggi. Karena orang-orang jenuh dengan brutalnya kampanye. Memang tidak sepenuhnya salah. Partisipasi pemilih yang tinggi bukan semata-mata muncul karena kesadaran masyarakat. Ada mobilisasi pemilih dari para caleg.

Brutalnya kampanye kedua kubu itu tidak bisa dipungkiri. Saya ambil contoh viralnya film sexy killers. Film ini dianggap mempromosikan pesan-pesan golput. Ternyata film ini ditonton banyak orang. Artinya wacana golput cukup besar. Yang mana salah satu sebabnya adalah brutalnya kampanye kedua kubu di pilpres.

Bagi saya, itu mesti dievaluasi. Cuma memang ini keputusan politik 560 anggota DPR RI periode sebelumnya. Mau tidak mau harus diikuti. Sekiranya ambang batas itu nol persen dan ada calon-calon alternatif, kemungkinan besar polarisasi di masyarakat tidak akan muncul. Karena banyak alternatif calon yang muncul di pilpres. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editror: Ufqil Mubin

5/5 (2 Reviews)

Tags

Artikel Terkait

1
Tinggalkan Komentar!

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
newest oldest most voted
trackback

[…] Menyoal Sistem Pemilu Serentak di Indonesia (1) […]

Back to top button
Close
Close