HeadlineRiwayat

Perjuangkan DBH atau Menanti Kaltim Bangkrut!

Refleksi Pembangunan Bersama Politisi Demokrat: Irwan

Irwan tampak bercengkrama dengan anak-anak di salah daerah di Kaltim. (istimewa)

Akurasi.id, Samarinda – Kembang kempis keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam 5 tahun terakhir berdampak besar pada pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah melakukan penghematan besar-besaran di bidang pembangunan, pemotongan insentif pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer. Akibatnya, pergerakan ekonomi Kaltim terseok-seok.

Saat turbulensi keuangan nasional di 2015, pemerintah pusat memangkas alokasi dana bagi hasil (DBH) di semua daerah di Indonesia. Salah satunya Kaltim. Sebagai daerah dengan sokongan DBH di atas 60 persen, Pemprov Kaltim benar-benar dibuat pusing.

Itu bisa dilihat dari proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang sulit ditebak. Pada 2014, Pemprov Kaltim mengusung optimisme besar dengan mematok APBD Rp 13,93 triliun. Realisasinya hanya Rp 11,192 triliun.

Baca Juga : Jejak Perjuangan Irwan Menelusuri Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

Pada 2015, gejala ketidakstabilan ekonomi Kaltim semakin terlihat. Itu dibuktikan dengan  anjloknya proyeksi APBD menjadi Rp 9,327 triliun. Setelah APBD Perubahan 2015, proyeksi itu dipatok Rp 11,534 triliun.

Meski tidak turun signifikan, APBD Kaltim 2016 hanya mampu dibidik Rp 11,096 triliun. Turun sekitar 3,79 persen dari proyeksi APBD 2015. Pada 2017, perputaran roda ekonomi Kaltim tidak hanya bocor. Tetapi benar-benar pecah. Eksekutif dan legislatif hanya mampu mengetok APBD Kaltim Rp 8,820 triliun. Proyeksi APBD tersebut yang terendah dibanding tiga tahun sebelumnya.

Namun di 2018, Pemprov Kaltim sedikit bernapas lega. APBD ditetapkan Rp 10,132 triliun. Tumbuh 18,28 persen atau Rp 1,566 triliun. Keuangan Bumi Etam sedikit konsisten di 2019. Pemerintah menargetkan APBD Rp 10,75 triliun.

Sebagai daerah dengan sumber ekonomi dari pertambangan, Kaltim bisa dikatakan daerah dengan ekonomi yang cukup rawan. Stabilitas ekonomi dan keuangan daerah sangat ditentukan harga jual batu bara serta minyak dan gas (migas). Kondisi itu dialami oleh 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Di mata politisi muda Partai Demokrat, Irwan, mestinya fenomena yang sudah berlalu itu dijadikan pelajaran berharga. Menurut pemuda asal Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim), ini, kebijakan pemerintah pusat memangkas DBH, amat memengaruhi ekonomi dan pembangunan di Benua Etam. Catatan ini mengetengahkan petikan wawancara khusus Akurasi.id dengan calon anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim itu.

Irwan saat bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(istimewa)

Menurut Anda, seberapa penting DBH untuk pembangunan di Kaltim?

DBH bagi Kaltim adalah nafas pembangunan. Kita sangat bergantung DBH. Karena postur APBD provinsi dan 10 kabupaten/kota masih bergantung DBH. Pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa dijadikan tumpuan APBD Kaltim.

Kalau penyaluran DBH kecil, maka akan berpengaruh terhadap APBD Kaltim. Implikasinya akan sampai ke APBD kabupaten/kota. Tugas kita bersama sekarang adalah menyuarakan ke pusat agar merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Anda, bagaimana skema revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?

Di samping kita ingin besaran presentasinya dinaikkan, di situ harus ada transparansi dan keadilan pada realisasi DBH yang ditransfer untuk daerah. Faktanya, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, presentasi DBH minyak bumi 15,5 persen dan gas 30,5 persen. Realisasinya hanya 7 persen untuk DBH minyak bumi dan 12 persen untuk gas. Bandingkan dengan Papua dan Aceh yang memiliki DBH mencapai 70 persen. Perbandingan Kaltim dan dua daerah itu sangat jauh.

Tidak ada jalan lain selain revisi undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Revisinya sebelum SDA (sumber daya alam) Kaltim habis dieksploitasi. Jangan sampai masyarakat Kaltim hanya merasakan kerusakan lingkungan, bencana, dan kemiskinan.

Irwan saat berbincang-bincang masalah pembangunan di Kaltim.(istimewa)

Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi persoalan itu?

Di Kaltim, kabupaten yang terkena dampak pemotongan DBH bukan hanya Kutim dan Kukar. Tapi seluruh daerah penghasil di Indonesia. Di Kaltim, hampir semua kabupaten/kota mengalami hal itu. Karena APBD Kaltim dan daerah di bawahnya bergantung DBH.

Kita enggak bisa berharap suara pemerintah daerah ke pusat. Etikanya, bagaimana pemerintah daerah berani mengkritik pusat, sementara hubungan mereka diatur undang-undang tentang hubungan pemerintah daerah dan pusat.

Pemimpin daerah yang bersuara kritis itu sangat rentan. Apabila ada yang berani, maka bisa saja mendapat sanksi dari pemerintah pusat. Baik dari sisi hubungan bahkan kriminalisasi. Karena ini mengenai mutasi anggaran yang mencapai triliunan.

Yang bisa kita lakukan yakni perjuangan melalui proses politik atau perjuangan lewat gerakan masyarakat Kaltim. Besar dan kecilnya DBH yang didapatkan sangat berdampak pada pemerataan pembangunan di Kaltim.

Apakah ini ada kaitannya dengan keputusan Anda yang dulu seorang birokrat yang terjun ke politik?

Saya melihat daerah ini dari kegiatan saya mengelilingi 10 kabupaten/kota di Kaltim. Provinsi ini betul-betul mengalami ketertinggalan pembangunan. Terutama pembangunan infrastruktur. Ketertinggalan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kaltim menjadi lambat. Itu berdampak di semua aspek pembangunan seperti pertanian, perkebunan, pendidikan, dan kesehatan.

Saya begitu bersemangat berjuang melalui medan politik. Harus ada pemuda Kaltim yang bersuara lantang di pusay. Sekeras-kerasnya. Sehormat-hormatnya untuk mendesak pemerintah pusat supaya memikirkan pembangunan Kaltim.

Sementara ini, mau enggak mau, kita harus meneriakkan revisi presentasi DBH. Jangan sampai SDA Kaltim habis, baru kita berteriak. Dengan DBH yang besar, kita bisa membangun infrastruktur yang lebih baik.

Kita bisa menyiapkan diversifikasi sumber daya PAD yang baru dan berkelanjutan. Menghindari pembangunan yang lebih eksploitatif. Seperti pertambangan batu bara dan migas. Yang bisa kita dorong adalah pengembangan pertanian dan pariwisata.

Apa yang akan Anda lakukan untuk memperjuangkan pembangunan Kaltim?

Saya akan membawa Kaltim bisa sejajar dengan provinsi maju di Indonesia. Ada beberapa isu yang jadi prioritas saya di Kaltim. Pertama, desentralisasi asimetris. Di sini kita banyak berbicara soal perimbangan keuangan dan otonomi daerah.

Sehingga pembangunan di Kaltim bisa merata. Termasuk hubungan pemerintah pusat dan daerah. Saya kira harus ada kekhususan dari pusat memandang Kaltim. Dengan begitu, Kaltim bisa mendapatkan dukungan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Kedua, saya akan berbicara pembangunan Kaltim yang hijau. Ini sangat penting bagi Kaltim. Jangan sampai setelah pemanfaatan SDA, justru yang ditinggalkan adalah kerusakan lingkungan dan bencana alam. Saya mendorong green economy dilaksanakan di Kaltim.

Ketiga, mengenai ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. Saya akan mendorong pemuda dan masyarakat Kaltim untuk memaksimalkan usaha kreatif. Membangun UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Kalau UMKM bangkit, tentu akan banyak menyerap lapangan kerja. Persoalan pengangguran di Kaltim bisa diatasi.

Di samping itu, saya ingin sekali membangun generasi emas Kaltim. Saya ingin ada politisi muda di Senayan. Agar saya dapat mendidik anak muda Kaltim yang lebih kritis. Lebih berani bersuara untuk Kaltim. Di sisi lain, pemuda lebih produktif. Baik dari sisi usaha, gerakan, maupun pemikiran.

Apa yang hendak Anda perjuangkan sampai ikut di ajang pesta demokrasi 2019?

Ada beberapa alasan saya memutuskan maju sebagai calon anggota DPR RI. Pertama, kita butuh penyegaran politisi di Kaltim. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada para politisi muda. Jangan biarkan panggung dan warna politik di Kaltim hanya didominasi politisi tua. Penyegaran pikiran perlu dengan cara memberikan kesempatan kepada politisi muda.

Kedua, saya ini seorang perencana tata ruang wilayah dan sektor kehutanan. Ketiga, saya belum pernah punya dosa masa lalu. Saya belum pernah menjanjikan sesuatu dan mengingkarinya. Saya ingin membawa budaya politik baru yang tidak sekadar jadi bualan di masyarakat.

Keempat, saya berani. Saya tidak pernah takut dan khawatir memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan keberanian itu, kita bisa bersuara lantang di pusat. Dari 2004 sampai sekarang, delapan anggota DPR dari Kaltim tidak pernah kita temui di layar televisi. Berjuang dan bersuara sekeras-kerasnya tentang Kaltim. Kelima, saya mewakili kehendak generasi milenial atau anak muda di Kaltim. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah

5/5 (2 Reviews)

Tags

Artikel Terkait

2
Tinggalkan Komentar!

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Bpk Arya skl Recent comment authors
newest oldest most voted
Bpk Arya skl
Guest
Bpk Arya skl

Ayo saatnya Kaltim bangkit dari ketertinggalan

trackback

[…] Perjuangkan DBH atau Menanti Kaltim Bangkrut! […]

Back to top button
Close
Close