HeadlineIndepthPolitik

Perlu atau Tidak Edi Damansyah Punya Wakil Bupati?

Perlu atau Tidak Edi Damansyah Punya Wakil Bupati?
Edi Damansyah saat dilantik sebagai Bupati Kukar oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. (Dok/Akurasi.id)

Akurasi.id, SamarindaGubernur Kaltim Isran Noor, Kamis (15/2/19), melantik Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) sisa masa jabatan 2015-2021. Edi akan menyelesaikan tugas sebagai orang nomor satu di Kukar setelah jabatan itu ditinggalkan Rita Widyasari yang terjerat masalah hukum.

Pasca terisinya jabatan bupati di daerah kaya sumber daya alam itu, muncul beragam spekulasi tentang tokoh paling layak mendampingi Edi. Pengamat politik dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Toni Kumayza mengatakan, terdapat sejumlah opsi yang dapat diambil jika Edi ingin mengisi jabatan wakil bupati.

“Pak Edi bisa memilih wakil bupati dari akademisi, birokrat, atau politisi. Tetapi munurut saya, opsi yang paling mungkin, dia didampingi politisi,” kata Toni kepada Akurasi.id, Jumat (15/2/19).

Menurut dia, Edi memiliki pengalaman yang mumpuni di birokrasi. Namun bupati erat kaitannya dengan jabatan politik. Karena sebagai bupati, Edi tidak hanya membutuhkan kekuatan birokrasi, tetapi juga dukungan dari politisi.

“Kalau hanya ingin mengamankan kebijakan-kebijakan di internal birokrasi, saya pikir Pak Edi bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi kalau menyangkut keputusan-keputusan penting yang melibatkan parlemen, beliau harus didukung partai. Parlemen itu diisi oleh politisi-politisi dari beragam partai. Jadi harus ada kekuatan politik untuk mendukung eksekutif,” imbuhnya.

Salah satu kekuatan politik yang dibutuhkan Edi di parlemen yakni saat penyusunan, pembahasan, serta pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

“Kalau tidak ada dukungan parlemen, beliau akan (menghadapi) kesulitan. Kecuali ada pendekatan-pendekatan politik di lintas partai. Dari situ, Pak Edi bisa mendapatkan dukungan parlemen tanpa wakil bupati dari politisi,” sarannya.

Jika opsi tersebut diambil Edi, maka bupati yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas selama 18 bulan itu dapat menunggu pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019.

“Setelah itu baru kelihatan partai mana yang mendapatkan kursi mayoritas di DPRD. Kalau sekarang, masih belum kelihatan. Kecuali referensinya di pemilu sebelumnya. Tunggu saja dulu pemilu di bulan April nanti. Tidak perlu buru-buru juga kan,” ucapnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu menyebut, opsi tanpa wakil bupati juga dapat diambil Edi. Pilihan itu mungkin saja terjadi apabila Bupati Kukar itu ingin bekerja tanpa wakil bupati.

Di sisi lain, jabatan wakil bupati kerap tidak terlalu berpengaruh di Kukar. Di periode yang lalu, sudah menjadi rahasia umum, wakil bupati dianggap sebagai jabatan seremonial yang hanya bertugas mendampingi bupati dalam kegiatan-kegiatan kedaerahan.

“Apalagi ada kemungkinan Pak Edi akan mencalonkan diri di pilkada (pemilihan kepala daerah) mendatang. Meskipun kadang tidak punya power yang kuat, wakil bupati itu bisa menjadi pesaing beliau di pilkada yang akan datang,” tutupnya.

Perlu atau Tidak Edi Damansyah Punya Wakil Bupati?Mekanisme Penggantian Wakil Bupati

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengatakan, belum ada aturan yang jelas terkait pengisian jabatan wakil kepala daerah, setelah wakil kepala daerah sebelumnya menggantikan jabatan kepala daerah dari jalur independen.

Seperti diketahui, Rita Widyasari dan Edi Damansyah memenangkan pilkada Kukar yang diselenggarakan pada  2015 lewat jalur perseorangan atau independen.  Pada 2016 lalu, sempat mencuat revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi. Namun usulan itu ditolak. “Salah satu yang dibahas adalah hal tersebut (pengisian jabatan wakil bupati),” ungkapnya.

Ke depan, kasus itu dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk merevisi aturan penggantian wakil bupati dari jalur independen. Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang nomor 10/2016, hanya mengatur proses pengisian wakil kepala daerah yang disebabkan wakil kepala daerah meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan karena status hukum yang telah inkrah.

Penggantian wakil bupati yang sebelumnya dijabat Edi Damansyah tidak masuk dalam tiga kategori itu. Normalnya, penggantian posisi wakil bupati hanya memenuhi syarat atas tiga alasan tersebut. Pria yang karib disapa Castro itu menyebut, masih ada satu norma yang dapat dijadikan celah hukum. Pengisian kekosongan jabatan tersebut akibat wakil kepala daerah sebelumnya telah berhalangan tetap. Yang dimaksud berhalangan tetap adalah akibat Edi telah mengisi jabatan kepala daerah.

Hal itu diatur dalam pasal 176 Undang-Undang nomor 10/2016. Bunyinya, “Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan wali kota.”

Regulasi tersebut masih lemah karena tidak merinci proses penggantian wakil kepala daerah lewat jalur independen di luar tiga kriteria tersebut. Termasuk mekanisme pengajuan di DPRD yang memunculkan argumentasi hukum, bahwa ada lebih dari satu calon yang harus diajukan oleh kepala daerah definitif kepada DPRD melalui paripurna.

“Karena (di situ) ada kata dipilih. Berarti frasa yang muncul adalah ada dua calon yang diajukan. Karena pada ayat tiga tersebut bukan ditetapkan oleh DPRD atau disahkan. Tetapi (wakil bupati itu) dipilih. Berarti ada pilihan yang harus ditetapkan melalui mekanisme di DPRD,” ujarnya.

Edi Damansyah Tidak Mesti Punya Wakil

Pemaknaan Undang-Undang nomor 10/2016 pasal 176 ayat 3 itu menjadi dasar bahwa calon yang diajukan adalah dua orang. Alasannya, pasal 176 tidak berdiri sendiri. Melainkan ada tiga ayat di dalamnya. Sedangkan pada ayat kedua di pasal yang sama, disebutkan bahwa terdapat dua calon yang diajukan di DPRD untuk dipilih. Hal itu merujuk pada kasus jika bupati dan wakil bupati yang diajukan lewat jalur partai politik.

Selain itu, apabila dilihat dari pendekatan historis Undang-Undang nomor 23/2014 juncto Undang-Undang nomor 10/2016, maka regulasi tersebut berasal dari perubahan Undang-Undang nomor 23/2014 dan perubahan Undang-Undang nomor 8/2015.

“Kalau dilihat dari pendekatan historis, maka mestinya dua orang yang diajukan. Seperti yang terjadi saat mundurnya Wakil Bupati Garut Dicky Chandra yang meninggalkan Aceng HM Fikri. Saat itu, diterapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Aceng Fikri mengusulkan dua nama ke DPRD,” terangnya.

Castro menegaskan, Edi bisa saja tidak memilih wakilnya. Bahkan jika sisa masa jabatan masih di atas 18 bulan. Dia menjelaskan, Undang-Undang nomor 10/2016 tidak mewajibkan kepala daerah meminta pengisian kekosongan jabatan atas wakil kepala daerah tersebut.

“Jika ditafsirkan, maka aturan batas 18 bulan yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tersebut, dimaksudkan sebagai batas kepala daerah mengusulkan pengisian kekosongan wakil tersebut. Sedangkan jika kurang dari 18 bulan, maka riskan sekali waktunya karena juga mepet,” tambahnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Yusuf Arafah

5/5 (3 Reviews)
Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close