Gubernur Kaltim Isran Noor tegaskan baru izinkan PTM jika vaksinasi sudah 75 persen. Bagi Gubernur Kaltim Isran Noor, cakupan vaksinasi di atas 75 persen menjadi syarat utama jika kegiatan pembelajaran tatap muka ingin diizinkan di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Akurasi.id, Samarinda – Seluruh SMA/SMK di Kaltim tampaknya harus menjalankan sekolah daring lebih lama. Pasalnya, Pemprov Kaltim belum mengizinkan pelaksanaan pertemuan tatap muka (PTM). Meskipun kasus Covid-19 di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim, telah melandai.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, PTM baru dapat dilaksanakan apabila cakupan vaksinasi guru dan pelajar di Kaltim telah mencapai 75 persen. Karena dia sendiri tidak ingin mengambil risiko mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan para pelajar.
“Walaupun kondisi telah membaik. Namun hingga saat ini saya belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan, berapa persen guru-guru hingga siswa SMA/SMK sederajat yang telah divaksin. Apabila laporan belum jelas, saya tidak akan izinkan PTM,” tegas dia dijumpai di salah satu kegiatan Disdikbud Kaltim di Samarinda, Senin (25/10/2021).
Merujuk dari data Dinas Kesehatan Kaltim, vaksinasi remaja baru mencapai 11,28 persen. Kemudian vaksinasi tahap 2 baru mencapai 8,01 persen. Sedangkan kisaran vaksinasi secara keseluruhan berada dikisaran 45 hingga 50 persen.
Mengetahui cakupan vaksinasi di Kaltim masih cukup rendah. Orang nomor satu di Kaltim itu menegaskan, dirinya tak mau mengambil risiko. Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah kabupaten/kota telah turun status. Hingga rata-rata berada di level 2.
Menurutnya, apabila cakupan vaksinasi belum mencapai standar yang disebut sebelumnya, maka pelaksanaan PTM memiliki risiko sangat besar terhadap kesehatan siswa. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur. Dikatakannya, banyak guru dan siswa terpapar Covid-19.
“Berkaca pada provinsi lain, maka pelaksanaan PTM belum diberikan izin. Kecuali, para guru dan siswa telah mendapatkan vaksin dan cakupannya mencapai 75 persen,” tegas pria yang pernah menjabat Bupati Kutai Timur selama 2 periode tersebut.
Merujuk pada hal itu, Isran Noor meminta agar pihak sekolah, guru, dan siswa, bisa bersabar dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hal ini dilakukan demi kesehatan dan kebaikan bersama.
“Kalau sudah divaksin baru akan diberikan dispensasi, itu tidak adil namanya. Termasuk yang masuk bergiliran, juga tidak diizinkan. Ya sama-sama saja menikmati pembelajaran melalui online,” ujarnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
