Kabar Politik

Angka Kemiskinan Kaltim Capai 230.270 Jiwa, Isran-Hadi Dinilai Gagal, Sutomo Jabir: Pandemi Jangan Jadi Alasan

Angka Kemiskinan Kaltim Capai 230.270 Jiwa, Isran-Hadi Dinilai Gagal, Sutomo Jabir: Pandemi Jangan Jadi Alasan
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir menilai kinerja Pemprov Kaltim gagal menekan angka kemiskinan yang terus melonjak. (Istimewa)

Angka Kemiskinan Kaltim Capai 230.270 Jiwa, Isran-Hadi Dinilai Gagal, Sutomo Jabir: Pandemi Jangan Jadi Alasan. Angka kemiskinan itu melonjak bahkan sebelum ledakan kasus pandemi Covid-19. Kaltim sendiri mengalami kenaikan 6,1 persen angka kemiskinan dan itu di semester satu 2020.

Akurasi.id, Samarinda Gempuran wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak setahun silam tentu berdampak serius bagi perekonomian. Namun demikian, wabah pagebluk ini tak bisa begitu saja dijadikan dalil pembenaran ketika angka kemiskinan terus merangkak naik.

Meski Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyandang status sebagai Ibu Kota Negara, tak membuatnya seketika terbebas dari angka kemiskinan. Bahkan ironinya, daerah berjulukan Benua Etam ini memiliki angka peningkatan kemiskinan yang tertinggi jika dibandingkan daerah lain disekitarnya seperti Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Di tahun 2019 penduduk miskin di Kaltim itu mencapai 219.920 jiwa. Kemudian di tahun 2020 meningkat jadi 230.270 jiwa. Enggak bisa kalau pemerintah bilang ini imbas dari pandemi yang melanda,” tegas anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir, Selasa (6/4/2021).

Jika lonjakan kemiskinan diakibatkan pandemi, Sutomo Jabir menekankan jika wabah tersebut pasalnya tak hanya terjadi di Kaltim. Melainkan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, daerah lain seperti Kalsel justru angka kemiskinannya malah bisa ditekan.

“Pandemi ini terjadi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kalau dikatakan karena pandemi, buktinya di Kalsel mampu menangkal itu. Kalbar bisa. Kalteng juga. Jadi coba lihat datanya, Kalbar, Kalteng, Kalsel itu tidak bertambah penduduk miskinnya, malah berkurang dari sekian persen menjadi sekian persen. Tetapi Kaltim? Malah bertambah sekian banyak,” geram politikus Fraksi PKB ini.

Menurutnya, langkah kongkrit pemerintah menjadi jawaban yang belum bisa diberikan Kaltim untuk menjawab keterpurukan masyarakatnya. Seperti memanfaatkan berbagai potensi yang ada, dengan memaksimalkan berbagai macam bantuan dari pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Baca Juga  ASN Dilarang Mudik, DPRD Bontang Setuju dengan Pertimbangan

“Nah ironinya, kenapa saya katakan begitu imbasnya, karena kita sedang melakukan dana recofusing. Kan kita bisa lihat semua banyak yang berteriak kapan bantuan turun. Padahal ini sudah dialokasikan. Ini ibaratnya sudah sekarat, sudah mati, baru turun itu bantuan,” ketusnya.

Selain sistem anggaran recofusing, permasalahan lainnya dinilai Sutomo ada pada lambannya pengelolaan data di dalam internal pemerintah daerah. Menilik dari data yang dimiliki Sutomo, dikatakan pada bulan ketiga di tahun ini, anggaran penanggulangan dan penanganan imbas Covid-19 senilai Rp570 miliar baru terealisasi tak sampai dari Rp100 miliar saja.

“Yang mana artinya kita punya duit tapi membiarkan masyarakat kelaparan. Artinya pemerintah tidak mampu mengelola dan mengurangi penderitaan masyarakat,” tekannya.

Pemerintah Kaltim pun sejatinya harus bisa bercermin dari daerah lain, agar mampu hadir menjawab kesengsaraan masyarakat yang kian terpuruk akibat wabah pandemi. Lonjakan angka kemiskinan di Kaltim pasalnya menjadi fakta tak terelakkan yang harus membuat pemerintah berbenah diri.

Buktinya? Masih kata Sutomo, angka kemiskinan di Kaltim terus melonjak bahkan sebelum ledakan kasus pandemi Covid-19. Kaltim sendiri mengalami kenaikan 6,1 persen angka kemiskinan dan itu di semester satu 2020. Pada September 2020, semester dua, kenaikan kembali terjadi dengan presentase akhir 6,85 persen.

“Itu pertumbuhannya. Dan kenaikan angka itu sebelum ada ledakan angka pandemi. Karena ada pandemi jadi bisalah ada yang dijadikan alasan,” singgungnya.

Kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata dirasa akan menjadi jawaban terbaik menanggulangi semua keterpurukan yang ada. Sebab pemerintah adalah harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah gempuran wabah pandemi Covid-19.

Baca Juga  DPRD Minta Pemkot Bontang Buat Payung Hukum Lindungi Kontraktor Lokal

“Kalau dikatakan pandemi membuat kita miskin, terus apa gunanya pemerintah? Itulah seharusnya guna pemerintah untuk memastikan semua, untuk mengatur kemudian membenahi melayani masyarakat dengan kekuatan yang kita miliki,” pungkasnya. (*)

Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks