Kabar Politik

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2021 Molor, SiLpa Akhir Tahun Terancam Membengkak

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2021 Molor, SiLpa Akhir Tahun Terancam Membengkak
Anggota Komisi II dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sutomo Jabir-Sigit Wibowo menyoroti lambannya pembahasan APBD Perubahan 2021. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2021 Molor, SiLpa Akhir Tahun Terancam Membengkak. Jika bercermin dari APBD 2020 lalu, SiLpa Kaltim mencapai Rp2,9 triliun. Dengan serapan APBD 2021 yang masih di bawah 50 persen, bisa jadi SiLpa tahun bisa akan lebih besar lagi.

Akurasi.id, Samarinda – Pembahasan APBD Perubahan Kaltim Tahun 2021 dipastikan molor. Bahkan hingga kini DPRD Kaltim belum menerima berkas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Begitu juga dengan berkas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 dari Pemprov Kaltim.Sehingga, dewan pun belum dapat memastikan penjadwalan sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, pembahasan anggaran perubahan mestinya sudah berjalan pada saat ini. Lantaran, menurut jadwal, Badan Musyawarah (Banmus) berkas mengenai permasalahan anggaran harusnya sudah diterima dewan sejak Juli lalu.

“Namun, karena belum ada surat dari Permendagri maka dari itu tertunda. Sesuai surat dari Gubernur Kaltim seperti itu. Alasan yang disampaikan kepada kami. Sehingga kami menunggu ini, karena sudah dijadwalkan di Banmus kan,” kata dia, pada Selasa (10/8/2021).

Terlebih, akan ada beberapa hal yang mestinya dibahas terkait KUPA-PPAS dan KUA-PPAS untuk tahun 2022. Sehingga, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN ini menenkan, agar berkas yang ada dapat diserahkan kepada dewan sebagai pegangan.

“Ya saya meminta kepada eksekutif kalau bisa diserahkan saja lah. Katanya sudah siap berkas KUA-PPAS. Biar bisa dipelajari dulu kan. Sambil jalan saja, sambil menunggu Permendagri-nya. Karena ini di kabupaten/kota sudah mulai,” pintanya.

Hal yang sama pun disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini mengatakan, pembahasan APBD Perubahan belum dapat dilaksanakan lantaran belum adanya penyampaian berkas KUPA-PPAS dari Pemprov Kaltim.

Baca Juga  PKB Targetkan 100 Kursi DPR RI di Pemilu 2024, Jazilul: PKB Kaltim Wajib Kirim Utusan

Untuk itu, dewan pun sifatnya hanya menanti penyampaian berkas dimaksud. Untuk dapat memulai pembahasan APBD Perubahan 2021. “Ya kami tunggu saja. Memang konsekuensinya pembahasan APBD Perubahan jadi terlambat. Nanti di akhir tahun kemungkinan akan SiLpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) lagi,” tutur dia.

Untuk diketahui, jumlah SiLpa Pemprov Kaltim pada  2020 mencapai Rp2,9 triliun. Hal ini menjadi sorotan anggota dewan, termasuk Sutomo Jabir. Lantaran dari tahun ke tahun jumlah SiLpa semakin membesar. Terlebih informasi terakhir yang diterima, serapan anggaran belum mencapai 50 persen. Kinerja OPD dianggap buruk lantaran tak mampu menyerap anggaran secara maksimal.

“SiLpa yang cukup besar terjadi dihampir setiap tahunnya. Pada tahun 2020 misalnya, SiLpa Kaltim mencapai Rp2,9 triliun. Artinya, Kaltim ada duitnya. Tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Sutomo. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks