Kabar Politik

Dari Evaluasi Kinerja DLH Bontang, Realisasi Anggaran Capai 55 Persen, Abdul Malik Beri Apresiasi

Dari Evaluasi Kinerja DLH Bontang, Realisasi Anggaran Capai 55 Persen, Abdul Malik Beri Apresiasi
Wakil Ketau Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik. (Rezki Jaya/Akurasi.id)

Dari Evaluasi Kinerja DLH Bontang, Realisasi Anggaran Capai 55 Persen, Abdul Malik Beri Apresiasi. Upaya evaluasi kinerja DLH Bontang yang dilakukan Komisi III, bertujuan untuk memastikan bahwa serapan anggaran telah berjalan maksimal atau tidak.

Akurasi.id, Bontang – Upaya evaluasi terhadap kinerja setiap OPD terus dilakukan Komisi III DPRD Bontang. Diantaranya terkait dengan serapan anggaran yang sudah dialokasikan di APBD 2021. Salah satu OPD yang mendapatkan giliran dalam evaluasi itu, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik menyebutkan, capaian serapan anggaran yang dilaksanakan di DLH Bontang sedikit mengembirakan jika dibandingkan OPD lainnya. Sampai dengan Agustus lalu, serapan anggaran di DLH Bontang sudah mencapai 55 persen.

“Alhamdulillah serapan anggaran di DLH Bontang sesuai dengan progres, dengan presentasi yang seperti ini, Insyaallah bisa tercapai dari segi kegiatan maupun anggarannya,” ucap Abdul Malik saat ditemui awak media usai rapat, Senin (13/9/2021).

Dalam kesempatan itu, Komisi III juga turut melakukan evaluasi atas penyusunan 2 peraturan daerah (perda) yang sedang digodok bersama DLH Bontang. Kedua perda dimaksud, yakni Perda Pengelolaan Limba Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Perda Pengelolaan Sampah di Kota Taman.

Lebih lanjut, Abdul Malik menyebutkan, terkait pengelolaan limbah B3 yang sudah ditarik oleh pemerintah pusat seiring dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, pihaknya berencana dalam waktu dekat ini akan mengadakan kunjungan ke DLH Provinsi Kaltim. Tujuannya untuk mengetahui jenis regulasinya.

“Karena Bontang dengan daerah pesisir yang memanjang, dan beberapa masuk dalam kawasan industri berat. Sehingga ini harus diperjelas. Kalau secara ringkas saat ini DLH Bontang hanya sekadar pengawasan, jika ada apa-apa baru ke provinsi,” bebernya.

Baca Juga  Maksimalkan Keamanan dan Kenyamanan di Pasar, Anggota Dewan Minta Sediakan Pengawas

Tetapi untuk Perda Pengelolaan Sampah, jelas Abdul Malik, itu masih dalam tanggung jawab Pemkot Bontang melalui DLH. “Terkait evaluasi pengelolaan sampah untuk saat ini, dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontang secara lahan dan timbunan masih ada sekitar 6 dari 15 hektar dan itu termasuk cukup. Yang belum terpenuhi itu ada di unsur lingkungan, terkait komunitas pengelolaan sampah,” ucapnya.

Dengan terealisasinya bank sampah di Bontang yang dinauingi DLH, sampah yang ada saat ini tidak semua dilarikan ke TPA, tetapi bisa dikelolah sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan. “Harapan kami dengan adanya bank sampah yang merata di Bontang, sampah yang ke TPA tidak membeludak lagi, karena sebagian sudah di kelola dengan baik,” pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks