Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Makmur Ingin Program Pokir Dewan Bisa Menyentuh Pembangunan Daerah Pelosok
Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Makmur Ingin Program Pokir Dewan Bisa Menyentuh Pembangunan Daerah Pelosok. Karenanya, pembangunan yang bersumber dari pokir DPRD Kaltim, harus terencana dengan baik sehingga benar-benar tepat sasaran.
Akurasi.id, Samarinda – Peran para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim diharapkan tidak hanya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan, tetapi juga ikut serta menentukan arah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Di antaranya, bagaimana memaksimalkan kewenangan DPRD lewat program pokok pikiran dewan atau pokir.
Melalui pokir yang dimiliki 55 anggota DPRD Kaltim, satu di antara banyak aspek yang bisa difokuskan lewat kewenangan itu, yakni mendorong pembangunan di daerah-daerah pelosok yang tidak terakomodir sepenuhnya dari program pembangunan Pemprov Kaltim.
“Di sisi pembangunan yang belum terjangkau oleh Pemprov Kaltim, setidaknya DPRD bisa membantu pembangunan atau pembenahan bagi masyarakat melalui pokir tersebut,” kata Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ditemui belum lama ini.
Tak hanya itu, lanjut pria yang pernah menjabat bupati Berau 2 periode ini, penyaluran pokir nantinya pun harus dilakukan semaksimal mungkin agar dapat tepat sasaran. Selain itu, dalam wacana pembangunan di Kaltim juga, para anggota dewan memiliki hak memajukan daerah, meski tanpa melalui dorongan Pemprov Kaltim.
“Jadi harus dipahami, jika kami berhak kalau ada sesuatu yang kami pandang dalam pembangunan yang belum tepat. Maka akan kami sampaikan. Ini yang tepat dan ini pokir DPRD sebenarnya, karena kami punya hak-hak seperti itu,” imbuhnya.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar beberapa waktu lalu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Makmur menyampaikan, ada beberapa hal yang dirumuskan pihaknya. Termasuk batasan-batasan anggaran tertentu di masing-masing instansi pemerintahan.
Tetapi Makmur menekankan jika DPRD Kaltim pun juga sering turun ke masyarakat dan bertemu masyarakat kecil. Oleh karenanya masyarakat yang tidak tersentuh akan diprioritaskan melalui pokir.
“Melalui pokir ya kita sentuh. Itu wajar dan boleh. Intinya kita bangun kebersamaan pada hari ini,” imbuhnya.
Kedepannya, politikus Fraksi Golkar ini menekankan, dalam proses yang dilakukan bersama pihak TAPD Pemprov Kaltim. Terutama dalam pembahasan anggaran dapat mengevaluasi. Agar ke depan di pembahasan selanjutnya hal itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Untuk serapan anggaran sejauh ini kita perlu evaluasi. DPRD ini punya hak juga mengevaluasi sasaran pembangunan yang dilakukan seluruh SKPD Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
