HeadlineKabar Politik

Kinerja Isran Dipertanyakan, SILPA 2020 Rp2,9 Triliun, Penanganan Infrastruktur hingga Tambang Carut Marut

Kinerja Isran Dipertanyakan, SILPA 2020 Rp2,9 Triliun, Penanganan Infrastruktur hingga Tambang Carut Marut
Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Sutomo Jabir mengkritik kinerja Isran-Hadi yang dianggap tidak cukup memuaskan bagi masyarakat. (Dok Humas DPRD Kaltim)

Kinerja Isran Dipertanyakan, SILPA 2020 Rp2,9 Triliun, Penanganan Infrastruktur hingga Tambang Carut Marut. Apa yang menjadi visi dan misi Isran-Hadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim hanya dianggap indah di atas kertas, namun minim implementasi.

Akurasi.id, Samarinda – Di mata para wakil rakyat di DPRD Kaltim, visi dan misi Isran Noor-Hadi Mulyadi untuk mewujudkan Kaltim Berdaulat, tampaknya hanya indah di atas kertas. Dalam implementasinya dianggap nol besar. Apalagi di 3 tahunan kepemimpinan Isran-Hadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim hanya sedikit keberhasilan yang bisa dibanggakan dari keduanya.

Itu yang banyak dilontarkan saat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2020 memaparkan hasil evaluasi mereka. Hingga dengan pertengahan 2021 ini, hampir belum ada kinerja Isran-Hadi yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Utamanya yang jadi janji-janji politiknya.

Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Rusman Yaqub yang membacakan laporan hasil evaluasi mereka pada rapat paripurna, Senin (3/5/2021) siang, menyampaikan ketidakpuasannya atas kinerja Isran-Hadi pada 2020. Di mana, sepanjang 2020 ada banyak sekali persoalan pembangunan di Kaltim.

“Kinerja pemerintah terus menurun. Banyak sekali masalah yang muncul dari pertambangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kaltim minus 4,61 persen. Pembangunan seolah jalan di tempat. Tingkat pengangguran terbuka juga semakin besar. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Hal senada juga diutarakan anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Sutomo Jabir. Politikus muda Partai PKB ini menyampaikan, ada beberapa rekomendasikan pansus yang bisa dikatakan cukup urgens. Salah satunya yakni buruknya tata pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan Isran-Hadi.

Imbas dari buruknya pengelolaan pemerintahan yang tidak bagus. Berujung pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun yang kian besar. Dari tata pelaksanaan pemerintahan, Sutomo Jabir menilai, yang demikian ini sangat tidak bagus. Sehingga perlu segera dilakukan evaluasi mendalam.

Baca Juga  Jelang Idulfitri, Forkopimda Gelar Patroli Gabungan, Warga Dilarang Takbiran Keliling

“SILPA yang cukup besar terjadi di hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2020 misalnya, SILPA Kaltim mencapai Rp2,9 triliun. Artinya, Kaltim ada duitnya. Tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik,” paparnya.

Koordinasi antar SKPD atau OPD yang buruk dianggap menjadi biang dari persoalan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Isran-Hadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim bisa membaca persoalan tersebut. Kemudian memutuskan untuk melakukan evaluasi. Ini penting jika Isran-Hadi memang ingin mewujudkan visi dan misinya. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Lalu ada pasalah pemerataan infrastruktur antar wilayah. Kami melihat ada kesenjangan yang cukup besar. Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan pembangunan yang ada di kabupaten/kota,” imbuhnya.

Di antara upaya mengurai ketimpangan itu, dapat dilakukan dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Apa yang jadi tanggung jawab provinsi harus dibuatkan skala prioritas. Artinya, Pemerintah Kaltim jangan membangun dalam skala besar, di mana itu seharusnya menjadi tanggung jawab pusat.

“Misalnya pembangunan flyover, jalan layang, atau jembatan yang ada i perlintasan jalan nasional, sebaiknya tidak dibangun dengan dana APBD. Tetapi harus diupayakan untuk mendapatkan anggaran dari APBN,” serunya.

Di wilayah utara Kaltim seperti di Bontang, Kutim, dan Berau, saat ini membutuhkan adanya pembangunan sarana pelayanan kesehatan memadai. Menurutnya, untuk memudahkan layanan kesehatan di wilayah, ada baiknya Pemprov Kaltim membangun satu RSUD seperti yang RSUD AW Sjahranie di Samarinda.

Baca Juga  Rekor! 25 Kilogram Sabu-Sabu Gagal Edar di Kaltim, 5 Tersangka Dijanjikan Rp50 Juta

Mengapa demikian, menurut ketua DPC Partai PKB Berau ini, supaya tercipta pemerataan pelayanan kesehatan. Mendekatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sehingga tidak masyarakat di pelosok tidak mesti ke Samarinda atau Balikpapan hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan memadai.

“Untuk tipe atau kelas dari RSUD itu, itu terserah pemerintah saja. Yang paling penting, ada rumah sakit yang memadai memiliki kualitas seperti yang ada di perkotaan (misalnya RSUD AW Sjahranie yang ada di Samarinda),” tandasnya. (*)

Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks