Pasangan Berlatar Birokrat dan Politisi Ini Bakal Meramaikan Pilwali Samarinda
Akurasi.id, Samarinda – Tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda belum diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun geliat politik di ibu kota provinsi ini telah ditabu sejumlah tokoh yang berencana meramaikan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan tahun depan. Satu pasangan calon dipastikan bakal bersaing memperebutan tahta orang nomor satu dan dua di Kota Tepian: Zairin Zain dan Sarwono.
Mereka mengumumkan pencalonannya pada Ahad (1/9/19) pagi di rumah pemenangan yang berlokasi di Jalan AW Syahranie, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda. Ratusan orang menghadiri acara tersebut. Tak terkecuali Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Pasangan ini memasang dua opsi pencalonan sebelum dimulai tahapan resmi di KPU Samarinda. Di satu sisi, Zairin-Sarwono belum memastikan pencalonannya dari jalur independen. Tetapi timnya telah bergerilia mencari dukungan publik. Di lain sisi, mereka terbuka kepada seluruh partai politik untuk mendukung dan mengusungnya di Pilwali Samarinda.
Sarwono secara tegas menyebut, langkah pertama diambil untuk menggalang dukungan masyarakat. Sementara opsi kedua dipilih jika terdapat partai politik yang mendukung pencalonannya bersama Zairin. Jika opsi terakhir tak terpenuhi, maka pilihan pertama telah dipersiapkan dengan matang.
Meski tak menyebutnya secara gamblang, hal ini dapat dibaca sebagai bagian dari strategi mereka untuk memuluskan langkahnya menuju pencalonan di Pilwali Samarinda. Sarwono sadar bahwa untuk mendapatkan dukungan partai politik, dibutuhkan tahapan yang panjang. Setelah memegang rekomendasi dari pengurus partai di tingkat kota dan provinsi, tahapan selanjutnya para calon harus melobi pengurus pusat untuk mendapatkan surat keputusan (SK).
“SK DPP itulah yang disertakan untuk dilampirkan di KPU. Oleh karenanya, ada waktu yang panjang. Kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik. Mereka bisa mempunyai calon tanpa melalui partai. Yaitu melalui calon independen. Ruang ini yang kami buka. Nanti seperti apa, ya kita lihat perkembangannya,” ucap Sarwono.
Di lain sisi, semua partai politik di Samarinda yang lolos di parlemen, tak ada satu pun yang dapat mengusung calon secara mandiri tanpa melalui koalisi. Ini pula yang dijadikan Sarwono sebagai alasan di balik lobi yang panjang untuk mengantongi dukungan sembilan kursi dari partai politik.
Dia tak menampik pula, rekomendasi partai untuk calon wali kota dan wakil walikota tak ada yang gratis. Meski begitu, secara diplomatis Sarwono menyebut, biaya yang dikeluarkan dalam perhelatan politik bagian dari ikhtiar perjuangan untuk Samarinda. Karena itu, ia tak menjadikannya sebagai alasan untuk menolak dukungan dari partai politik. “Cost itu bukan pertimbangan utama. Untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Samarinda, cost itu bukan menjadi beban. Tetapi sebuah niat perjuangan dengan ketulusan,” sebutnya.
Rekam Jejak
Zairin bukanlah orang baru di Samarinda. Ia sudah malang melintang sebagai birokrat. Karirnya di aparatur sipil negara (ASN) tergolong cemerlang. Pria kelahiran Tenggarong itu pernah memegang jabatang kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kaltim. Di masa kepemimpinan Awang Faroek Ishak, ia pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) wali kota Samarinda.
Sementara pasangannya, Sarwono, tak kalah cemerlang di dunia politik. Di DPRD Samarinda, dia memegang mandat rakyat selama dua periode. Ia adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki jabatan mentereng di partai dan pemerintahan.
Pada 2019, namanya digadang-gadang sebagai calon wakil walikota Samarinda di sisa masa jabatan 2015-2020. Namun ikhtiarnya terhambat karena PKS justru memilih Arif Kurniawan. Di parlemen, Arif bersaing dengan calon yang diusung Partai Demokrat, Barkati. Arif kalah telak. Barkati keluar sebagai pemenang dan meraih jabatan orang nomor dua di Samarinda.
Sebelum “drama” politik itu mencuat di publik, Sarwono memiliki jabatan strategis di PKS. Ia didapuk sebagai sekretaris DPW PKS Kaltim di bawah kepemimpinan Masykur Sarmian. Gonjang-ganjing internal partai berlatar dakwah tersebut membuat Masykur dan Sarwono terdepak dari jabatannya. Sarwono digantikan Arif. Sementara jabatan Masykur diambil alih Harun Al Rasyid.
Terlepas dari karir politik dan birokrasi pasangan ini, baik Zairin maupun Sarwono saling berbagi pujian. Latar belakang Sarwono disebut Zairin sebagai alasannya memilihnya untuk berjuang di Pilwali Samarinda. Sementara pasangannya, tak kalah tinggi memberikan sanjungan.
“Saya rasa pak Zairin memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak bisa diragukan. Beliau pernah menjadi kepala Dinas Perhubungan. Ini diperlukan untuk menata Kota Samarinda dalam hal penataan lalu lintas yang saat ini semakin meningkat kemacetannya. Beliau juga pernah menjadi kepala Bappeda. Artinya beliau menguasai perencanaan di Samarinda,” sebutnya.
Didukung Wakil Gubernur
Pasangan Zairin-Sarwono mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Hadi mendukung seribu persen pasangan yang dinilainya ideal ini untuk memimpin Kota Tepian. “Karena pasangan ini yang akan bekerja sama dengan kami di provinsi untuk membangun Samarinda” kata Hadi.
Dukungan itu diberikannya tanpa kontrak politik apapun dengan Zairin-Sarwono. “Saya akan bekerja maksimal untuk mendukung pasangan Zairin-Sarwono. Saya tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk menggalang dukungan publik untuk pasangan ini,” ucapnya.
Jauh sebelum Zairin-Sarwono membuat kesepakatan untuk mencalonkan diri di Pilwali Samarinda, Hadi mengaku telah terlibat membangun komunikasi untuk menyatukan pasangan tersebut. “Harus terlibat penuh. Pak Sarwono kan kader saya. Tetapi kalau kampanye kan harus izin,” tegasnya.
Zairin membenarkan bahwa ia dan Sarwono telah mengantongi dukungan Hadi. Disinggung restu dari Gubernur Kaltim Isran Noor, dia menjawabnya diplomatis. “Tanya saja sama beliau,” imbuhnya. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
