Kabar Politik

Perda Ketahanan Pangan Butuh Komitmen Pemerintah, BW Sebut Amanah Undang-Undang

Perda Ketahanan Pangan Butuh Komitmen Pemerintah, BW Sebut Amanah Undang-Undang
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (Rezki Jaya/Akurasi.id)

Perda Ketahanan Pangan butuh komitmen pemerintah, BW sebut amanah undang-undang. Dewan sebut Pemkot bisa melakukan intervensi pasar dengan Perda ini.

Akurasi.id, Bontang – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bontang menggelar rapat kerja terkait pembahasan Raperda tentang Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah, Senin (7/6/2021).

Rapat ini dihadiri Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Bagian Hukum Setda Kota Bontang.

Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menjelaskan, Perda untuk cadangan pangan ini tercantum Undangan-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 yang sudah diamanahkan selama 5 tahun, tetapi di Kota Bontang sendiri baru dijalankan di tahun 2021.

“Tahun lalu (2020) pun desakan dari DPRD agar Pemkot dapat menjalankan terkait ketahanan pangan ini. Itu pun pemerintah tidak konsisten dari anggaran yang diajukan DPRD sebanyak Rp1 miliar, dilakukan rasionalisasi jadi Rp500 juta, jadi saya anggap pemerintah tidak serius. Karena ini berdasarkan dari PP, maka seharusnya Pemkot sudah membuat perdanya,” ucapnya di hadapan awak media usai rapat.

Pria yang akrab disapa BW itu menjelaskan, Perda ini nantinya untuk umum, dan masa berlakunya yang panjang. Yang menjadi poin prioritas lanjutnya, jika berbicara ketahanan pangan yang lebih dominan ketika terjadi gejolak harga pada pangan, sehingga Pemkot bisa melakukan intervensi pasar.

Perda Ketahanan Pangan Butuh Komitmen Pemerintah, BW Sebut Amanah Undang-Undang
Komisi II DRPD bersama Pemkot Bontang menggelar rapat kerja terkait pembahasan Raperda tentang cadangan pangan pemerintah daerah. (Rezki Jaya/Akurasi.id)

“Semisal terjadi kelangkaan beras, yang harganya naik di atas 25 persen, di sini peran Perda itu. Kemudian jika terjadi kekosongan beras atau ada bencana alam yang tidak diinginkan. Ini bentuk antisipasi, karena jika ada aturan yang mengatur akan repot ke depannya,” jelas BW.

Baca Juga  Abdul Samad Soroti Turap di Gunung Elai dan Bontang Permai, Dinilai Lambat Penanganan

Selain itu, BW pun beranggapan perlunya gudang untuk pangan ini, karena jangan sampai gudang itu tidak memiliki regulasi yang mengatur. Dikhawatirkan akan sia-sia.

“Ini butuh komitmen pemerintah kalau memang gudang itu penting dan menjadi urusan wajib. Tetapi jangan sampai itu dibuat hanya penghias, selain itu jangan sampai banyak bangunan pemerintah tidak maksimal. Tapi kalau memang ini penting harus ada MoU pemerintah dengan Bulog,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama dengan Bulog, diharapkan hilirisasi dari distribusi berjalan dengan baik. Sehingga menurut BW, jangan sampai ada gudang tetapi stok ketahanan pangan Bontang kedaluwarsa.

“Kalau memang ada MoU dengan Bulog, bisa dijadikan dasar untuk membangun gudang. Sehingga cadangan pangan pemerintah itu ada,” harap BW.

Baca Juga  Pengosongan Kantor Golkar Kaltim Ditenggat 27 Juli, Rudi Mas’ud Minta Perpanjangan Waktu

Dia juga menjelaskan Perda ini masih dalam pembahasan, dan akan kembali dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dengan harapan Raperda ini bisa menjawab seluruh persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, terutama di persoalan ketahanan pangan.

“Karena kembali lagi, bagaimana pun ketahanan pangan itu amanah dari undang-undang yang harus dijalankan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks