Kabar Politik

Komisi I Bersama Pemkot Bontang Godok Perda Pembinaan Anak Jalanan

Komisi I Bersama Pemkot Bontang Godok Perda Pembinaan Anak Jalanan
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. (Rezki Jaya/Akurasi.id)

Komisi I Bersama Pemkot Bontang Godok Perda Pembinaan Anak Jalanan. Juga termasuk di dalamnya pembinaan gelandangan, pengemis, dan ODGJ.

Akurasi.id, Bontang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mengadakan rapat kerja yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Senin (7/6/2021).

Rapat ini digelar di ruang rapat Sekretariat DPRD Bontang yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dewan serta seluruh Camat di Kota Bontang.

Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking menyebutkan, Bontang salah satu kota yang masih tertib anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pengemis kata dia sangat sedikit karena Bontang merupakan kota industri. Jadi pihaknya bersama Pemkot Bontang ingin lebih mengantisipasi terjadinya kenaikan pengemis.

“Kami sudah mulai memikirkan karena ketentuan perdanya sudah kita selesaikan di tahun 2020 lalu, maka kita akan menyelesaikan perda pengemis, anak jalanan, gelandangan, dan ODGJ,” jelas Raking saat ditemui awak media.

Raking meminta untuk masing-masing OPD terkait untuk mempersiapkan bahan untuk dibahas. Untuk Dinas Sosial sudah siap, tetapi untuk Dinas Kesehatan belum siap karena harus ada psikologi terkait ODGJ.

Komisi I Bersama Pemkot Bontang Godok Perda Pembinaan Anak Jalanan
Komisi I DPRD bersama Pemkot Bontang mengadakan rapat membahas rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan ODGJ. (Rezki Jaya/Akurasi.id)

“Soal penanganan ODGJ kami berharap berkurang bahkan tidak ada di Kota Bontang. Karena Dinas Sosial dan Satpol PP sulit untuk menertibkannya akibat belum ada payung hukum. Sehingga diusulkan oleh Kepala Bagian hukum, kita akan masukkan,” jelasnya.

Baca Juga  Sarkowi Minta Pemprov Tinjau Ulang Pergub Pokir, Sebut Menyusahkan Penyerapan Anggaran Daerah

Raking juga menjelaskan, untuk di Kota Bontang memiliki dokter spesialis saraf, bahkan ada puskesmas untuk konsultasi, tetapi pihaknya ingin Bontang ini ada pelatihan untuk menangani hal tersebut.

“Di Samarinda, Makassar, Banjarmasin dan beberapa kota lain itu ada. Artinya memang tingkat stresnya tinggi di sana. Walaupun di Bontang juga tingkat stresnya tinggi karena masuk dalam wilayah industri, tetapi alhamdulillah Bontang masih tertib,” ungkapnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks