Kabar Politik

Realisasi Anggaran 28 Persen, Komisi I DPRD Minta Disdikbud Samakan Persepsi

Realisasi Anggaran 28 Persen, Komisi I DPRD Minta Disdikbud Samakan Persepsi
Komisi I DRPD menggelar rapat kerja bersama Disdikbud Kota Bontang membahas terkait Serapan Anggaran Capaian Kinerja tahun 2021. (Rezki Jaya/Akurasi.id)

Realisasi anggaran 28 persen, Komisi I DPRD minta Disdikbud samakan persepsi. Rapat digelar untuk mencari solusi terkait kendala Disdikbud

Akurasi.id, Bontang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang membahas terkait Serapan Anggaran Capaian Kinerja tahun 2021, Selasa (8/6/2021).

Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menjelaskan, rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dari kendala yang dihadapi oleh Disdikbud Bontang dalam rangka merealisasikan program yang ada.

“Dari pertemuan ini kami bangun komunikasi supaya bersama-sama jika ada kendala terkait dengan program, kendalanya sama-sama kita bahas,” ucap Abdul Haris saat ditemui media ini seusai rapat.

Dia pun menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini, kendala yang dihadapi Disdikbud Bontang tidak banyak. Dari segi fasilitas sekolah salah satunya, karena banyaknya SDM yang ada dan dari sisi anggaran masih banyak ke arah belanja operasional.

“Artinya ke depan memang harus betul-betul maksimal di anggaran supaya semua sekolah di bawah naungan Disdikbud Bontang itu bisa terpenuhi fasilitasnya. Maka perlu modal belanjanya kami angkat,” beber Abdul Haris.

Dia juga menjelaskan, dari anggaran yang disalurkan ke Disdikbud Bontang yakni sudah terpakai 28 persen. Sementara untuk fisik sudah mencapai 33 persen. Sehingga ke depan pihaknya akan mendorong agar kendala yang dihadapi segera dicarikan solusinya.

Baca Juga  Jumlah Siswa Meningkat, Daya Tampung SMA di Balikpapan Merisaukan, Maisyaroh: Perlu Tambah Gedung

Abdul Haris pun menyebutkan salah satu kendala yang dihadapi yakni keberadaan SDN 03 Bontang Barat yang untuk sekarang setelah otonomi masuk wilayah Kutai Timur (Kutim)

“Jadi sebelum pemekaran, SDN 03 Bontang Barat itu masuk dalam Bontang, sehingga semua Sumber Daya Manusia (SDM) itu orang Bontang dan ditanggung oleh Pemkot Bontang. untuk menggeser gurunya itu tidak serta merta, karena beda daerah. Jadi ini tadi masuk dalam pembahasan,” jelasnya.

Sehingga lanjut dia, inti dari rapat evaluasi penyerapan anggaran ini tujuannya untuk menyamakan persepsi dari kendala yang akan dicarikan solusinya bersama.

“Terlebih kami di Komisi I DPRD ini mitra kerja dari Disdikbud Bontang, jadi ini pun menjadi PR bersama,” pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks