Kabar Politik

Nasib 118 KK Transmigran Palaran Digantung 35 Tahun, Pemprov Kaltim Diminta Berikan Hak Tanah Masyarakat

Nasib 118 KK Transmigran Palaran Digantung 35 Tahun, Pemprov Kaltim Diminta Berikan Hak Tanah Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub saat diwawancarai awak media. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Nasib 118 KK Transmigran Palaran Digantung 35 Tahun, Pemprov Kaltim Diminta Berikan Hak Tanah Masyarakat. Jika pun memang dari ketersediaan pemberiaan tanah sudah tidak memungkin, DPRD Kaltim meminta pemerintah memberikan ganti rugi uang. Apalagi, masalah itu telah memiliki kekuatan hukum.

Akurasi.id, Samarinda – Berlarut-larutnya polemik lahan yang dijanjikan oleh pemerintah bagi transmigran di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, membuat masyarakat menyambangi kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Senin (7/6/2021) lalu. Mereka meminta DPRD Kaltim membantu menyelesaikan masalah mereka.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan, bahwa pihaknya hanya memfasilitasi kegiatan mediasi tersebut. Di mana ada sekitar 118 kepala keluarga (KK) yang dulunya transmigrasi ke Kaltim, namun belum mendapatkan haknya yang telah dijanjikan.

“Bayangkan, mereka ini sudah 35 tahun menunggu. Memang kesepakatan mereka, apabila sudah ada keputusan hukum berkekuatan tetap, maka pihak provinsi siap mengganti lahannya atau melakukan ganti rugi berupa uang,” ungkap Rusman, Selasa (8/6/2021).

Persoalan ini pun telah melewati proses hukum yang panjang. Bahkan di pengadilan tingkat pertama, lanjut politisi Fraksi Partai PPP itu, keputusannya adalah pemprov dianggap wanprestasi dan mengharuskan Pemprov Kaltim melakukan ganti rugi.

Kemudian, proses hukum berlanjut ke tingkat pengadilan tinggi yang mengkoreksi keputusan tersebut. Pengadilan Tinggi menyatakan, Pemprov Kaltim tidak wanprestasi, tapi dianggap melawan hukum karena tidak meberikan hak masyarakat. Namun, keputusan tersebut dikoreksi lagi di tingkat kasasi. Pemprov Kaltim harus menyerahkan lahan sebesar 1,5 hektar per KK.

“Jadi pemprov tidak boleh lagi berkelit karena itu sudah keputusan MA (Mahkama Agung). Masalahnya sekarang tinggal teknis eksekusinya seperti apa. Karena dalam hukum perdata yang dipakai kesepakatan,” tuturnya.

Baca Juga  Diam-Diam Varian Delta Sudah Mewabah di Kaltim, Menyebar Sejak Juni, 3 Pasien di Bontang Positif

Maka dari itu, Komisi IV menyarankan, agar kuasa hukum masyarakat dan pemprov bertemu untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksaan putusan hukum tersebut. Namun, yang menjadi persoalan apakah masih ada lahan di Samarinda. Sehingga, harus ada fatwa dari MA terlebih dahulu mengenai ganti rugi.

“Jadi itu tidak perlu dibongkar lagi. Sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau keputusan MA kan mengganti lahan. Maka solusinya adalah ganti rugi dalam bentuk uang. Kalau dalam usulannya nilai ganti rugi lahan seluas 1,5 hektar adalah 500 juta per KK. Jadi nilai semua uang ganti rugi untuk 118 KK adalah Rp59 miliar,” jelasnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks