MENU

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Arahan Wapres Untuk Percepatan MPP

Giat penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP bersama Wapres Ma’ruf Amin. (Istimewa)

Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP ini pada Selasa, (28/6/20220.

Akurasi.id, Jakarta – Pemerintah terus untuk mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di MPP.

Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP ini pada Selasa, (28/6/20220). Hadir langsung pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri PANRB ad interim.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK dalam keterangannya mengatakan, pihaknya akan turut serta berkolaborasi serta berkomitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru tanah air.

“BPJAMSOSTEK merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” jelas Anggoro.

Baca Juga  Bontang Jalankan PPKM Mikro, Resepsi Pernikahan Ditiadakan dan Akad Nikah Hanya di KUA

Ia melanjutkan, dengan adanya MPP di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

MPP Hadir untuk Membantu Perbaikan Kualitas Layanan Publik kepada Masyarakat

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dalam arahannya pada kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan. Pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegas Maruf Amin.

Maruf Amin menambahkan, penyelenggaraan MPP dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

Baca Juga  PKT Gelar Community Gathering Bersama Warga Loktuan, Perkuat Sinergi dan Harmonisasi

“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100% MPP sudah terbangun di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan yang Wapres sampaikan, Menteri PANRB Mahfud Md dalam paparannya mengatakan. Pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini di adaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.

“Pada awal pelaksanaan kebijakan penetapan MPP hanya 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan. Dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP. Jika melihat penyebarannya berdasarkan provinsi, masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP. Jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabupaten kota yang belum memiliki MPP,” jelas Mahfud Md.

Baca Juga  Auto 2000 Bontang Serahkan Paket Sembako ke Warga RT 45, Bentuk Kepedulian Dampak Covid-19.

BPJAMSOSTEK Bontang Dukung Upaya Terwujudnya MPP di Seluruh Kabupaten/Kota

Ia meyakini pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.

“Selanjutnya sebagaimana arahan presiden, pada tahun 2024 MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini,” tutup Mahfud.

Di tempat terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK Bontang, Ramdani mendukung penuh upaya percepatan terwujudnya MPP di seluruh Kabupaten/Kota.

“Dengan adanya MPP ini, pemerintah akan bisa memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan mungkin akan lebih terintegrasi. Semoga penyelenggaran pelayanan publik mengalami peningkatan kualitas dan dapat terealisasi seperti yang telah direncanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Khususnya melalui Mal Pelayanan Publik yang tersedia di seluruh kabupaten dan kota,” kata dia. (*)

Penulis/Editor: Devi Nila Sari

Share :

Print Friendly, PDF & Email
IKLAN SPACE AKURASI.ID DISEWAKAN
TINGGALKAN BALASAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
POPULER POST
JOB VACANCY
REKOMENDASI
INSTAGRAM FEED
[instagram-feed]