Paparkan Alasan Samarinda Selalu Banjir, Angkasa: Di Hulu Hutan Kian Tipis, Tambang Dimana-Mana
Sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda mestinya menjadi wajah pembangunan. Ketika Samarinda selalu banjir secara tidak langsung jadi contoh buruk pembangunan di Kaltim. Alasan lain Samarinda selalu banjir, karena pembangunan cenderung parsial.
Akurasi.id, Samarinda – Banjir dari tahun ke tahun memang masih menjadi masalah pelik di Kota Samarinda. Ragam cara dan upaya telah dilakukan, namun belum ada yang cukup mumpuni mengurai air bah di setiap warsanya. Lalu apa yang salah?
Menjawab hal itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya menilai, jika persoalan banjir di Samarinda tidak bisa hanya dilakukan secara parsial. Melainkan butuh langkah yang komprehensif. Mulai dari perencanaan yang matang hingga dukungan pembiayaan memadai.
Di sisi lain, komunikasi atas penanganan banjir di Kota Tepian, sebutan Samarinda, dari waktu ke waktu menurutnya masih cukup bermasalah. Tidak hanya antar instansi di lingkungan Pemkot Samarinda. Tetapi juga dengan pemerintah kabupaten dan provinsi yang bersisian langsung dengan Samarinda.
Misalnya saja, komunikasi antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), belum berjalan dengan baik. Mengapa demikian? Karena banjir yang acap kali membuat Samarinda jadi laut dadakan, tak lepas dari banjir kiriman yang ada di wilayah Kukar. Contohnya banjir yang berasal dari daerah hulu seperti Muara Badak dan sekitarnya.
“Komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi belum berjalan baik. Begitu juga dengan pemerintah pusat. Misalnya terkait tanggung jawab atas pembiayaan banjir. Termasuk apa yang jadi masalah utamanya, belum dikaji secara matang,” tutur Angkasa saat dijumpai belum lama ini.
Tidak hanya itu, hal penting yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, yakni mengevaluasi secara serius lokasi perizinan tambang yang ada di daerah mereka. Diakui atau tidak, banjir Samarinda tak dapat dilepaskan dari kian menjamurnya kegiatan tambang di wilayah hulu. Baik tambang legal maupun ilegal.
Bercermin atas hal itu, politikus Partai PDI Perjuangan ini pun berencana meminta Pemkot Samarinda mengambil langkah serius atas persoalan itu. Bukan itu saja, Komisi III yang dia pimpin, bahkan akan berupaya masuk melakukan pemetaan atas kegiatan tambang di Kota Tepian. Dengan demikian, data yang dimiliki Pemkot dan DPRD Samarinda sama.
“Kami memang ada rencana melakukan pemetaan terhadap lokasi tambang yang ada di Samarinda. Misalnya, mana yang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan mana yang IUP (Izin Usaha Pertambangan),” sebutnya.
Hutan di Wilayah Hulu Kian Menipis Alasan Samarinda Selalu Banjir?
Perambakan hutan secara sporadis dalam beberapa tahun belakangan juga disebut-sebut sebagai pemicu kian tidak terkendalinya banjir di Samarinda. Perambakan hutan itu baik sebagai kawasan pertambangan, perkebunan maupun pematangan lahan bagi pembangunan perumahan.
Dari sisi topografis, Samarinda sendiri memiliki wilayah yang cukup rendah dari permukaan laut. Bila air laut pasang, Sungai Mahakam sebagai pusat pembuangan air dari daratan Samarinda, kerap naik. Sehingga menyebabkan air di banyak titip tidak teralirkan. Imbasnya, pada saat hujan, banjir pun tidak terelakan.
Menurut Angkasa Jaya, hal-hal seperti itu sudah harus masuk dalam kajian Pemkot Bontang. Dengan demikian, bisa mengambil langkah komprehensif dalam membaca kondisi lingkungan. Dari hutan yang kian menipis, pertambangan dimana-mana, hingga dengan buruknya sedimentasi dan drainase yang tidak optimal.
“Semua orang tahu, kalau Samarinda ini termasuk daerah dengan dataran yang cukup rendah. Kemudian, di hulu Mahakam, hutan sudah sangat menipis. Kalau hujan, maka air pasti dengan cepat naik dan mengakibatkan banjir,” tuturnya.
Dia mencontohkan, beberapa tahun lalu, apabila terjadi hujan di wilayah muara atau hulu Mahakam, maka aliran air baru akan tiba di Samarinda dalam waktu 4-5 hari. Namun dalam beberapa tahun belakangan, akibat hutan yang kian menipis, air dengan begitu cepat sampai di Samarinda. Hanya berbilang jam saja lagi.
“Kondisi alam kita ini sudah semakin rusak. Sedangkan pemerintah belum pernah berpikir jangka panjang apa yang jadi solusinya. Kalau masalah ini tidak segera diatasi, maka bisa jadi Samarinda akan benar-benar tenggelam,” imbuhnya.
Tertibkan Aktivitas Pertambangan, Konsentrasi Pembangunan Wajib Dilakukan!!!
Angkasa Jaya menyampaikan, jika Pemkot Samarinda memang serius mengurai banjir, maka mengevaluasi dan membenahi perizinan adalah langkah terdekatnya. Dari izin pertambangan hingga izin pematangan lahan bagi pembangunan perumahan. Pemberian izin secara serampangan yang dilakukan sebelumnya secara masif, telah memicu cepatnya banjir.
Jika beberapa tahun lalu titik-titik banjir masih dapat dihitung. Namun saat ini, hampir semua titik di Samarinda telah terdampak banjir. Bagi Angkasa Jaya, ini semestinya menjadi catatan penting bagi Pemkot Samarinda. Artinya, bicara banjir tidak lagi sekadar bicara di atas kertas, tetapi butuh eksen dan aplikasi atas perencanaan yang sudah dibuat.
“Kita harus berpikir secara komprehensif dalam konteks ini. Karena sudah dari dulu Samarinda banjir. Artinya, yang dituntut sekarang adalah bagaimana menghadirkan solusi atas hal itu,” tuturnya.
Pria yang karib disapa Angkasa ini turut menyoroti program pembangunan polder yang dilakukan pemerintah. Bagi dia, pembangunan polder dalam jumlah banyak, tidak akan cukup menyelesaikan masalah banjir Samarinda. Karena yang jadi akar dari persoalan itu tidak pernah diselesaikan.
“Percuma bangun polder banyak-banyak, tapi kita tidak pernah menyelesaikan akar masalahnya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Harusnya yang dibenahi adalah akar masalahnya dulu,” cakapnya.
Dari sekarang, sambung Angkasa, Pemkot Samarinda sudah harus membuat konsentrasi pembangunan. Agar pembangunan tidak hanya berkutat di wilayah perkotaan. Jika itu terus terjadi, maka tidak heran bila pembangunan rumah-rumah di sepanjang Sungai Karang Mumus (SKM) tidak terelakan. Selain SKM kian menyempit, masalah sosial yang muncul dari hal itu pun sulit terelakan.
“Lag-lagi kembali kepada sikap tegas pemerintah. Misalnya, tidak sembarangan memberikan perizinan pembangunan. Menindak tegas bagi yang melanggar. Oke, anggaran yang memadai memang sangat penting. Tetapi perencanaan yang baik juga sangat dibutuhkan. Supaya pembangunan tidak parsial,” tandasnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
