Ragam

Tak Lulus Tes Honorer, Puluhan Guru Kontrak Demo di Depan Kantor DPRD

Loading

Tak Lulus Tes Honorer, Puluhan Guru Kontrak Demo di Depan Kantor DPRD
Guru Kontrak yang tak lulus tes menggelar aksi di depan kantor DPRD Malinau (istimewa)

Tak lulus tes honorer puluhan guru kontrak demo di depan kantor DPRD. Para guru mempertanyakan sikap Pemkab Malinau yang tak melihat faktor pengabdian mereka.

Akurasi.id, Malinau – puluhan guru kontrak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau, Senin (14/6/2021). Dalam aksi tersebut, sejumlah guru kontrak lantaran adanya dugaan kecurangan hasil seleksi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

“Saya mulai mengabdi tahun 2005 di Kabupaten Malinau, dan diangkat jadi guru kontrak tahun 2008. Tahun ini, saya tidak lulus tes,” kata Daniel sala seorang guru Malinau Barat yang ikut dalam aksi.

Daniel menyampaikan dirinya terpukul dengan hasil seleksi pegawai non PNS, yang mengatakan dia dan sejumlah rekannya tidak lulus perpanjangan kontrak.

Jasa SMK3 dan ISO

“Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau harusnya mempertimbangkan faktor pengabdian kami kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan kesehatan di Malinau,” ungkapnya

Pihaknya berharap para wakil rakyat di Malinau dapat menindak-lanjuti aspirasi tersebut dan mendesak pihak eksekutif supaya membatalkan hasil penerimaan pegawai non PNS, kemudian mengembalikan seluruh pegawai kontrak dan honorer non PNS pada posisi OPD semula sebelum tes dilaksanakan.

“Harusnya  proses seleksi dilakukan secara transparan dengan metode CAT mengingat pemerintah daerah Kabupaten Malinau sudah lama memiliki lab CAT, termasuk memeriksa pejabat atau pihak yang terkait dengan proses rekrutmen tersebut,” tambahnya.

Baca Juga  Tabrak Petugas Pakai Motor, Terduga Bandar Sabu di Malinau Tewas Tertembak Pistol Polisi

Selain itu, Ketua DPRD Malinau Ping Ding mengatakan pihaknya akan melanjutkan aspirasi dari para guru kontrak, selain itu pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan pengunjuk rasa.

“Kita sudah dengar aspirasi mereka. Tentunya nanti akan di adakan RDP dengan OPD terkait dan selanjutnya akan disampaikan kepada Pak Bupati,” ujarnya, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau perlu untuk mempertimbangkan faktor pengabdian kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan kesehatan di Malinau.

Dia mengatakan seusai mendengar aspirasi pengunjuk rasa, sesegera mungkin pihaknya akan mengagendakan pertemuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Baca Juga  Gubernur Isran Noor Janji Perjuangkan Honorer Jadi PPPK

“Ini merupakan bagian dari sebuah proses. Karena aspirasi ini disampaikan kepada kami, saya sebagai pimpinan menerima,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan

Editor: Rachman Wahid

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button