DPRD Kaltim

Ratusan Karyawan Tambang Terancam Dirumahkan dan PHK, Makmur Minta Bupati dan Wali Kota Tidak Berdiam Diri

PHK Masal
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta bupati dan wali kota mengambil langkah antisipasi mencegah adanya PHK masal di sektor pertambangan. (Dirhan/Akurasi.id)

Akurasi.id, Samarinda – Kegiatan reses yang dilakukan para anggota DPRD Kaltim pada pekan lalu menghimpun banyak aspirasi masyarakat. Salah satu yang disuarakan masyarakat yakni terkait wacana adanya pengurangan besar-besar terhadap tenaga kerja oleh sejumlah perusahaan pertambangan.

Informasi itu diterima Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menyerap aspirasi masyarakat di daerah yang dia wakili, Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau. Ketiga daerah itu termasuk daerah yang mengandalkan pertambangan batu bara sebagai tumpuan ekonomi.

Baca Juga: Pembahasan IKN Ditunda, Andi Harun: Gubernur Minta Dijadwalkan Ulang

Dari laporan yang diterima Makmur, diketahui jika pada akhir tahun ini akan ada sejumlah perusahaan yang berencana melakukan efisiensi besar-besaran. Satu di antara yang akan ditekan yakni jumlah tenaga kerja.

Logo dprd Kaltim

Efisiensi yang dilakukan perusahaan pertambangan itu disebut sebagai implikasi atas anjloknya harga jual batu bara dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun ini misalnya, harga jual batu bara diketahui terus mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Saya akan minta Pak Rusman Yaqub sebagai ketua Komisi IV untuk segera turun ke lapangan memastikan hal itu,” kata dia ditemui di kantor DPRD Kaltim, Rabu (6/11/19).

Mantan bupati Berau itu tidak ingin langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan sampai membawa berdampak yang luas bagi masyarakat. Di sisi lain, dia tidak ingin kebijakan itu mengakibatkan semakin terbukanya angka pengangguran di Kaltim.

“Makanya persoalan ini perlu untuk segera dievaluasi. Harga batu bara memang lagi turun. Tapi bagaimana caranya agar tidak ada PHK,” katanya.

Makmur cukup menyadari dan memahami ketika ada banyak perusahaan yang ingin mengambil langkah efisiensi. Apalagi dengan kondisi ekonomi nasional yang saat ini terus mengalami kontraksi.

“Informasinya mulai akhir tahun ini akan ada pengurangan tenaga kerja. Banyak karyawan yang mau di rumahkan. Kalau tidak dipilah dengan baik, itu bisa menimbulkan persoalan baru di Kaltim,” katanya.

Dia meminta agar bupati dan wali kota untuk segera membuat kajian terkait itu. Sebelum kebijakan itu diambil perusahaan, maka pemerintah kabupaten/kota sudah harus membuat langkah antisipasi.

“Nanti bersama Komisi IV saya akan mengadakan kegiatan road show ke perusahaan tambang. Baik itu di Bontang, Kutim, Berau, maupun daerah lainnya di Kaltim,” tuturnya.

Masih dari informasi yang didapatkan Makmur, rencananya pada akhir tahun ini akan ada sekitar 600 karyawan perusahaan pertambangan yang dirumahkan di Bontang, Kutim, dan Berau. Angka itu bahkan disebutkan masih dapat bertambah pada awal tahun depan.

“Dari informasi masyarakat yang saya dapatkan saat reses, ada sekitar 600 karyawan yang mau dirumahkan. Saya kira, gubernur juga harus mewaspadai itu. Bila perlu harus ada pertemuan khusus yang membahas itu,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah

Tags
Show More

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close