HeadlineHukum

Rekam Jejak Andi Arief Sebelum Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba

Rekam Jejak Andi Arief Sebelum Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba
Sebelum terjerat kasus narkoba, Andi Arif memiliki rekam jejak yang berliku sebagai politisi. (istimewa)

Akurasi.id, Samarinda – Ahad kemarin (4/3/19), politisi Partai Demokrat, Andi Arief, ditangkap aparat kepolisian lantaran diduga mengonsumsi narkoba. Dia ditangkap bersama seorang perempuan di sebuah hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Bagaimana rekam jejak Andi Arief? Dikutip dari berbagai sumber, berikut Akurasi.id menyajikan perjalanan karir pria kelahiran Lampung 20 November 1970 itu.

  1. Memulai Karir Politik sebagai Aktivis
Rekam Jejak Andi Arief Sebelum Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba
Andi Arief pernah bergabung dalam gerakan Mei 1998. Bersama teman-temannya, dia dinilai aktif memobilisasi massa untuk menggulingkan Presiden Soeharto. (Tempo.co)

Andi Arief tercatat sebagai aktivis mahasiswa yang pernah menentang pemerintahan di masa Orde Baru. Pada era 1990, dia tergabung sebagai anggota organisasi Solidaritas Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Wadah pergerakan mahasiswa ini dikenal sebagai sayap Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Beragam aktivitas politiknya bersama Budiman Sudjatmiko dianggap mengancam pemerintahan Soeharto. Bersama Budiman dan teman-temannya di PRD, mereka ditangkap karena dituding menggerakkan massa melawan pemerintah.

Di partai tersebut, mereka mengadvokasi masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Hingga 1998, saat bergulirnya gerakan mahasiswa melawan Soeharto, Andi Arief dan Budiman menjadi aktor menggerak mobilisasi massa di kampus-kampus. Di kala masifnya gerakan penggulingan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu, Andi Arief pernah ditahan selama dua bulan.

Setelah era Reformasi 1998, aktivitas politiknya tidak terlihat di publik. Beberapa sumber menyebut, Andi Arief kembali ke kampung halamannya di Lampung.

  1. Ditentang Aktivis karena Bergabung dengan Partai Demokrat
Rekam Jejak Andi Arief Sebelum Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba
Bergabungnya Andi Arief di Partai Demokrat menuai banyak kritik dari aktivis HAM. (Nasional Tempo.co)

Pada 2004, Andi Arief bergabung di Partai Demokrat. Dia diangkat sebagai anggota tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Yusuf Kalla. Keterlibatannya di partai tersebut ditentang sejumlah aktivis yang pernah berjuang bersama Andi Arief. Alasannya, Partai Demokrat dipimpin SBY yang notabenenya mantan elit militer. SBY dituding memiliki kaitan dengan kasus hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Dia memainkan peranan penting di balik kemenangan SBY. Setelah pemilu 2004, karir Andi Arief bersinar. Sejumlah jabatan penting diamanahkan kepada pria yang kini berumur 48 tahun itu. Di antaranya Komisaris PT Pos Indonesia dan staf khusus presiden. Begitu pula karirnya di Partai Demokrat. Terakhir, dia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal partai berlambang mercy itu.

Budiman, kawan seperjuangan Andi Arief, menyayangkan pilihan politik dan kasus yang menjeratnya. “Bukan berujung begini saat 25 tahun lalu kita berdebat di kos-kosan di Sendowo UGM. Saat kita merencanakan banyak hal besar untuk Indonesia kan? Aku berusaha tetap di jalanku. Tapi kamu memilih teman-teman yang tak pernah bertaruh nyawa bersamamu. Mereka datang saat nikmat,” sebut Budiman di akun Twitternya.

“Jalan yang dulu kita lalui bersama itu adalah Jalan Pedang. Ia hanya layak dimahkotai kemenangan atau kekalahan karena keyakinan. Bukan untuk kekalahan karena kekonyolan. Bahkan juga tak pantas dimahkotai kemenangan karena kebetulan-kebetulan. Ndi, kita tidak secengeng itu. Dulu, kita ditakdirkan untuk gugur saat datangnya musim gugur nantinya. Bukan menusuk-nusukan duri sendiri ke mawarnya saat masih musim semi,” sesalnya.

  1. Pernyataan-Pernyataan Andi Arif yang Kontroversial
Rekam Jejak Andi Arief Sebelum Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba
Sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019, Andi Arief pernah menuding Prabowo Subianto sebagai jenderal kardus. (istimewa)

Di pemilu 2019, Andi Arief tampil sebagai elit politik yang kerap menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial. Salah satunya, dia menyebut Sandiaga Salahuddin Uno membagikan uang Rp 1 triliun kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya, uang itu diberikan Sandi kepada dua partai tersebut untuk memuluskan langkahnya sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto.

Andi Arief melontarkan kritik pedas kepada Prabowo. Dia menganggap pendiri Partai Gerindra itu lebih mementingkan uang dibanding kemenangan di pemilu tahun ini. Dia menyematkan Prabowo sebagai jenderal kardus.  “Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional. Tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus. Jenderal kardus itu jenderal yang enggak mau mikir. Artinya uang adalah segalanya,” kata dia di akun Twitternya.

Tudingannya membuat heboh jagat maya. Muncul beragam desakan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuktikan pernyataan elit Partai Demokrat tersebut. Tudingan Andi Arief ramai dibantah sejumlah elit PAN, PKS, dan Sandi. Hingga kini, pernyataan Andi Arief tidak terbukti kebenarannya.

Berikutnya, masih di momentum pemilu 2019, lewat akun Twitternya, Andi Arief menyebut ada surat suara tujuh kontainer yang sudah tercoblos. Surat suara tersebut dibawa lewat Tanjung Periuk. Dia meminta aparat mengecek kebenaran informasi itu. Banyak yang mempertanyakan kebenaran pernyataan Andi Arief. Tak berselang lama, Bawaslu, KPU, dan otoritas Bea Cukai mengecek kebenaran pernyataan Andi Arief. Belakangan, informasi itu terbukti hanya hoaks. Karena dinyatakan hoaks, dia menghapus twitnya.

  1. Kerap Menyerang Kebijakan-Kebijakan Presiden Jokowi
Rekam Jejak Andi Arief Sebelum Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba
Andi Arief kerap melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi.  (istimewa)

Selama Presiden Jokowi memimpin Indonesia, di akun Twitternya, Andi Arief kerap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya dalam cuitannya pada 17 Februari 2019, dia meragukan jumlah sertifikat tanah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Dia menyebut, “Tujuh juta sertifikat itu sehari berapa kemampuan administrasi penomorannya. Saya betul-betul penasaran. Tujuh juta itu siapa saja penerimanya. Saya curiga ini propaganda Raisa.”

Dia juga menuding pemerintah sebagai dalang di balik kasus hukum yang menjerat oposisi. Katanya, “Ada yang dibarter kasus, ada yang kasusnya diamankan, ada yang dapat grasi untuk memukul lawan politik, ada koruptor aman masuk partai tertentu, ada yang dikriminalisasi, dan ada yang dihancurkan usahanya. Jenisnya sama. Hari ini ada pemberontakan rakyat di sosial media (lewat tagar) uninstall (Jokowi).” (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin

5/5 (3 Reviews)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close