HeadlineIndepth

Singkap Proyek Disdik Kutim Diduga Penuh Kejanggalan, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Berencana Bersurat ke Kejaksaan

Singkap Proyek Disdik Kutim Diduga Penuh Kejanggalan, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Berencana Bersurat ke Kejaksaan
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat meninjau SD 05 Bengalon. (Redaksi Akurasi.id)

Akurasi.id, Sangatta – Pengadaan proyek sarana dan prasarana pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di tahun 2020 ini mendapatkan sorotan tajam dari Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Lantaran dari sejumlah proyek pengadaan yang dilakukan Disdik Kutim, diduga banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Baca juga: Miris, Sejak 1988, Warga Kecamatan Kaubun di Kutim Hidup Tanpa Setrum Listrik PLN

Anggota legislator asal Kaltim itu bahkan berencana mengadukan dan bersurat ke kejaksaan terkait persoalan tersebut. Terlebih lagi setelah dia meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kutim, di antaranya yakni SD 005 Desa Sepaso Barat dan SD 004 Desa Sepaso Selatan di Kecamatan Bengalon pada Senin (15/9/2020) lalu.

“Dari hasil tinjauan saya ke beberapa sekolah, seperti di SD 05 dan SD 04 Bengalon, ternyata masih banyak sekolah yang kondisinya cukup memprihatinkan. Di SD 05 misalnya, saya mendapati atapnya bocor, plafonnya sudah mau bocor. Begitu juga dengan lantainya,” kata Mahyudin kepada media ini.

Kepada guru-guru yang ada di SD 05 Bengalon, sambungnya, dia sempat menanyakan apakah ada proyek dari pemerintah daerah (pemda) yang dilaksanakan pada tahun 2020. Dari situ, Mahyudin mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa proyek pengadaan dari pemda.

“Proyek (pengadaan dari Disdik Kutim seperti) penerangan lampu jalan, parkir dan meubelair. Menurut paham saya, bantuan itu tidak terlalu tepat sasaran. Lain yang dibutuhkan, lain yang diberikan,” imbuhnya.

Mengapa Mahyudin mengatakan demikian, sebab di SD 05 Bengalon masih ada hal yang lebih prioritas, yakni membenahi kerusakan atap, plafon dan lantai sekolah yang sudah rusak. Jika dibiarkan, maka itu akan mengganggu aktivitas belajar, tidak menutup kemungkinan plafon yang rusak bisa menimpa siswa yang sedang belajar.

“Seperti pengadaan lampu penerangan sekolah dari lampu solar cell (tenaga surya), tidak tepat. Karena di sekolah itu sudah tersedia listrik. Sehingga sistem solar cell tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah itu,” sebutnya.

Baca Juga  PT KDM Gelar Pelatihan Pembuatan Video Bahan Ajar untuk Guru PAUD

Disdik Kutim Dinilai Melakukan Pemborosan

Berdasarkan data yang dimiliki Mahyudin, untuk proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya di SD 05 Bengalon memiliki nilai sekitar Rp199 juta. Dari angka itu, diketahui hanya terdapat sebanyak 6 tiang lampu tenaga surya yang berdiri di sekolah itu.

Menurutnya, dengan angka sebesar itu, sangat tidak masuk. Angka itu terlalu mahal. Karena untuk satu tiang lampu tenaga surya, kata dia, paling mahal hanya memakan biaya sekitar Rp9-10 juta. Artinya, untuk pengadaan 6 titik lampu solar cell, maka paling banyak menelan anggaran Rp60-70 juta.

“Dengan nilai kontrak Rp199 juta, itu sangat kemahalan. Untuk memasang satu lampu solar cel tidak lebih dari Rp9 juta,” jelasnya.

Patutnya hal yang demikian dicurigai jika ada praktik curang atau kongkalikong dalam proyek itu. Sebab, hal serupa juga dijumpai Mahyudin saat meninjau SD 004 Bengalon. Di situ, proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya juga ada dan sama persis dengan yang ada di SD 005 Bengalon.

Mahalnya biaya pengadaan seperti lampu jalan di SD 005 dan SD 004 Bengalon merupakan imbas dari kebijaksanaan pengadaan proyek penunjukan langsung atau PL yang ada di Disdik Kutim. Bagi Mahyudin, dengan proyek serupa, harusnya Disdik Kutim tidak boleh melakukan penunjukan langsung, tetapi melakukannya dengan tender, agar lebih hemat anggaran.

“Harusnya dalam satu kecamatan, apabila ada proyek yang sama, spesifikasinya sama, maka proyek tidak boleh dipecah kecil-kecil. Harus ditender. Di Bengalon ada banyak proyek serupa. Dan saya tahu, kalau di kecamatan lain juga yang sama,” bebernya.

Mahyudin Bakal Bersurat ke Kejaksaan

Langkah pemborosan yang dilakukan Pemerintah Kutim, terutama Disdik Kutim dinilai Mahyudin patutnya dicurigai sebagai bagian dari praktik curang dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang ada di daerah tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dalam proyek itu ada praktik korupsi yang terjadi.

Baca Juga  Kronologis Penemuan Mayat Wanita di Berau Dekat Habitat Buaya, Sempat Pamit Kerja ke Suami

“Proyek seperti itu saya kira sengaja dipecah-pecah untuk melakukan penunjukan langsung sehingga menimbulkan pemborosan uang APBD Kutim. Saya kira ini menarik untuk diperiksa kejaksaan,” imbuh pria yang pernah menjabat bupati Kutim ini.

Bila nantinya data yang dia miliki sudah cukup lengkap dan valid, maka Mahyudin akan segera bersurat ke kejaksaan bila nantinya sudah ada di Jakarta. Jika memang ada dugaan kecurangan, maka sudah seharusnya kejaksaan memeriksa hal itu.

“Saya akan mempelajari datanya, mungkin nanti sekembalinya dari Kutim ke Jakarta, kalau datanya valid, saya akan mengirim surat ke kejaksaan untuk memeriksa itu. Baik itu mekanisme tendernya. Penunjukannya. Maupun kepantasan kecocokan harga dalam pelaksanaan proyek tersebut,” tegasnya.

 

Terdapat 428 Paket Kerjaan dengan Nilai Rp78,99 Miliar

Terhadap apa yang disampaikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, wartawan Akurasi.id lalu mencoba menelusuri berbagai proyek pembangunan yang ada di Disdik Kutim. Alhasil, dari salah satu sumber terpercaya media ini, Akurasi.id berhasil mendapatkan data proyek yang dilaksanakan Disdik Kutim pada masa anggaran tahun 2020.

Dari data yang didapatkan wartawan media ini, diketahui kalau pada APBD Kutim 2020, Disdik Kutim mengalokasikan anggaran sebesar Rp78,995,363,000. Selanjutnya anggaran itu dipecah ke dalam 428 paket pekerjaan, di mana semua paket pekerjaan itu dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung (PL) dengan nilai di bawah Rp200 juta.

Secara umum, masih dari data yang didapatkan media ini, Disdik Kutim membagi anggaran itu ke dalam beberapa paket pekerjaan, yakni pembuatan lahan parkir sekolah dengan estimasi anggaran Rp179 juta, pengadaan bak sampah sekolah Rp178-179 juta, dan pengadaan meubelair Rp179 juta.

Nama paket pekerjaan lainnya pun hampir serupa, yakni pengadaan penerangan halaman sekolah dengan estimasi anggaran berkisar Rp198-199 juta, penimbunan area parkir sekolah Rp179 juta, dan pengadaan pemenuhan kebutuhan dasar sekolah berkisar antara Rp198-199 juta.

Baca Juga  Pemberlakuan Jam Malam Bontang, PAD Bisa Terimbas

Untuk SD 005 Bengalon, pada APBD tahun 2020, mendapatkan beberapa paket pekerjaan. Antara lain, pengadaan lahan parkir sekolah sebesar Rp179 juta. Kemudian untuk pengadaan meubelair, pada tahun yang sama ada paket pekerjaan yakni dengan nilai masing-masing Rp179 juta dan Rp199 juta. Terakhir pengadaan penerangan halaman sekolah sebesar Rp199 juta.

Sementara untuk SD 004 Bengalon, juga mendapatkan proyek serupa, yakni pengadaan penerangan halaman sekolah Rp179 juta, kemudian pengadaan meubelair sekolah dalam tahun yang sama yakni 2 kali dengan nilai masing-masing Rp199 juta dan Rp179 juta.

Perihal hal itu, wartawan Akurasi.id mencoba mengonfirmasi Kepala Disdik Kutim Roma Malau. Dihubungi melalui telepon pribadinya, Roma tidak memberikan respons apapun. Begitu juga ketika di WhatsApp, Roma juga tidak memberikan tanggapan apapun pada Selasa (15/9/2020) malam.

Selanjutnya pada Rabu (16/9/2020) siang, wartawan media ini mencoba mengonfirmasi secara langsung kepada Roma Malau. Ditemui usai melaksanakan rapat di kantor Diskominfo Kutim, Roma enggan memberikan tanggapan terhadap persoalan tersebut.

Roma memilih untuk menghemat bicara. Dia hanya menyampaikan mohon maaf karena belum dapat memberikan keterangan apapun atas hal itu. “Jadi mohon maaf ya,” ucapnya singkat sembari berlalu dari wartawan media ini. (*)

Penulis: Tim Redaksi Akurasi.id
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    Ok No thanks